KAJIAN SINGKAT
DAMPAK KENAIKAN HARGA IKAN SEGAR TERHADAP KESEJAHTERAAN NELAYAN
Oleh : Suhana[1]
Kepala Divisi Riset dan Kebijakan Ekonomi Kelautan
Pusat Kajian Sumberdaya Kelautan dan Peradaban Maritim
Publikasi Badan Pusat Statistik awal Februari ini menunjukan bahwa sumbangan inflasi ikan segar pada bulan Desember 2009 dan Januari 2010 mengalami peningkatan, yaitu dari 0,03 persen menjadi 0,07 persen. Nilai inflasi ikan segar tersebut lebih tinggi (0,01 persen) jika dibandingkan dengan inflasi bulan januari pada tahun 2009, yaitu 0,06 persen (Lihat Tabel 1). Inflasi tersebut terjadi diakibatkan meningkatnya harga ikan segar dipasar nasional. Kalau dilihat dari kondisi perikanan saat ini, kenaikan harga ikan segar tersebut sangat wajar terjadi, karena sampai akhir Januari ini para nelayan masih banyak yang memilih untuk menyandarkan perahunya di pantai dari pada melaut dikarenakan cuaca yang belum bersahabat. Selain itu juga produksi ikan budidaya sampai saat ini belum dapat diandalkan untuk menjadi pengganti kebutuhan ikan segar di masyarakat, karena tingkat produksinya yang masih rendah.
Perkiraan penulis kenaikan inflasi ikan segar ini akan masih terjadi sampai akhir Februari 2010 ini, karena menurut perkiraan BMG, cuaca buruk di perairan Indonesia diperkirakan masih akan terjadi sampai akhir Februari. Selain itu juga berdasarkan kasus-kasus dalam lima tahun terakhir, biasanya pada pertengahan Februari, pada saat puncaknya musim hujan, para pembudidaya ikan nasional mengalami kegagalan panen akibat kematian masal. Sentra-sentra perikanan budidaya seperti di waduk Jatiluhur dan Cirata Jawa Barat, hampir setiap tahun pada saat rendahnya tingkat penyerapan sinar matahari diperairan tersebut ribuan ton ikan mati karena kekurangan oksigen dan pergerakan masa air dari dasar perairan yang membawa racun.
Tabel 1. Perkembangan Nilai Inflasi dan Deflasi Ikan Segar
| No | Bulan | Inflasi | Deflasi |
| Des-08 | 0,03 | ||
| 1 | Januari | 0,06 | |
| 2 | Pebruari | 0,02 | |
| 3 | Maret | 0,04 | |
| 4 | April | 0,01 | |
| 5 | Mei | 0,03 | |
| 6 | Juni | 0,05 | |
| 7 | Juli | 0,01 | |
| 8 | Agustus | 0,06 | |
| 9 | September | 0,06 | |
| 10 | Oktober | 0,06 | |
| 11 | November | 0,05 | |
| 12 | Desember | 0,03 | |
| 13 | Jan-10 | 0,07 | |
| Sumber : Berita Resmi Statistik, edisi Bulan Januari 2009-Februari 2010 | |||
Dampak Terhadap Kesejahteraan Nelayan
Pertanyaan sekarang adalah apakah ada dampak kenaikan harga ikan segar tersebut terhadap kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan nasional. Secara logis pasti akan berdampak positif, karena secara otomatis dengan adanya kenaikan harga ikan segar pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan akan mengalami peningkatan, dengan demikian kesejahteraan pun akan meningkat. Akan tetapi secara nyata di lapangan kenaikan harga ikan segar tersebut ternyata berdampak negatif terhadap kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan. Hal ini ditunjukan dengan terus menurunya nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan sampai akhir Desember 2009.
Publikasi BPS (Februari 2010) menunjukan bahwa nilai tukar nelayan pada bulan Desember 2009 terjadi penurunan sebesar 0,29 persen jika dibandingkan bulan November. Nilai tukar nelayan pada bulan Desember mencapai 105,28, sementara nilai tukar nelayan bulan November mencapai 105,60 (Lihat Gambar 1).
Gambar 1. Perkembangan Nilai Tukar Nelayan Tahun 2009
(Sumber : Berita Resmi Statistik, edisi Bulan Januari 2009-Februari 2010)
Penurunan tersebut lebih disebabkan oleh terus meningkatnya kebutuhan rumah tangga dan biaya produksi perikanan yang semakin tinggi, baik di nelayan maupun di para pembudidaya ikan. Biaya produksi nelayan pada saat cuara buruk seperti saat ini jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya produksi pada saat cuaca yang tenang. Sementara itu biaya produksi para pembudidaya saat ini sangat tinggi karena harga pakan yang terus meningkat. Harga pakan di tingkat pembudidaya ikan saat ini sudah berada di atas Rp. 260.000 persak. Hal ini juga terus diperparah dengan minimya permodalan yang dimiliki oleh nelayan dan pembudidaya ikan tersebut.
Kondisi ini memang sangat ironi, kenaikan harga ikan yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan tetapi pada kenyataannya tidak. Hal ini pun diperparah lagi dengan belum adanya kebijakan yang komprehensif dalam menangani kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan ini. Kebijakan dan program pemerintah saat ini lebih banyak diarahkan untuk meningkatkan harga jual ikan, tetapi tanpa diikuti dengan kebijakan dan program untuk menurunkan biaya produksi nelayan dan pembudidaya ikan. Misalnya kebijakan-kebijakan pemerintah lebih banyak membangun coldstorage dibandingkan dengan memperbaiki dan memperbanyak stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan dan pembudidaya ikan. Selain itu juga sampai saat ini belum terlihat adanya upaya serius untuk menekan harga pakan ikan dan mencari alternatif lain untuk menggantikan tepung ikan sebagai bahan baku pakan ikan.
Bahkan kalau kita melihat program Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini terlihat pemerintah kurang tanggap terhadap kondisi tersebut dan terkesan tidak memiliki arah pembangunan yang jelas. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya kesinambungan antara kebijakan menteri-menteri sebelumya dengan menteri saat ini.
Berdasarkan hal tersebut diatas, sudah saatnya pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan untuk menyusun kebijakan yang lebih komprehensif dan berkesinambungan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, adalah pertama, terus meningkatkan mutu ikan segar yang dihasilkan oleh nelayan dan pembudidaya ikan sehingga harganya jauh lebih tinggi dari sekarang. Kedua, memperkuat industri pengolahan ikan nasional, hal ini dimaksudkan agar ikan hasil produksi nelayan dan pembudidaya ikan dapat terserap industri nasional.
Ketiga, penurunan biaya rumah tangga nelayan dan pembudidaya ikan, misalnya dengan meneruskan dan meningkatkan program biaya kesehatan dan pendidikan gratis untuk keluarga nelayan dan pembudidaya ikan. Hal ini sangat diperlukan karena dengan adanya program kesehatan dan pendidikan gratis para nelayan dan pembudidaya ikan dapat menginvestasikan biaya yang seharusnya untuk menjamin kesehatan dan pendidikan keluarganya untuk meningkatkan permodalan.
Keempat, penurunan biaya produksi perikanan. Misalnya dengan terus meningkatkan jumlah dan kwalitas pelayanan stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan dan pembudidaya ikan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar para nelayan dan pembudidaya ikan dapat membeli bahan bakar solar sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu juga pemerintah perlu mendorong terwujudnya rumah-rumah pakan ikan yang dikelola oleh setiap kelompok pembudidaya ikan dengan bahan baku lokal. Sehingga mereka tidak tergatung lagi dengan pakan pabrik yang harganya jauh dari jangkauan mereka.
Kelima, dalam upaya menjaga kelestarian sumberdaya ikan laut, khususya ikan pelagis kecil (small pelagic) dan nilai ekonomis—karena harga pakan tinggi, pemerintah perlu mengembangkan perikanan budidaya untuk ikan-ikan jenis herbivore, seperti ikan nila (Tilapia), ikan detrivore, seperti ikan bandeng dan gurami, serta rumput laut. Sementara untuk ikan-ikan jenis carnivore seperti kerapu lebih baik dikurangi. Hal ini disebabkan ikan-ikan jenis herbivore dan detrivore tidak tergantung sama pakan pabrik. Sementara itu, menurut Daniel Pauly, untuk menghasilkan 1 kg daging ikan kerapu (atau ikan carnivore lainnya), bisa butuh 5 hingga 10 kg ikan rucah/small pelagic. Artinya kalau dalam jangka pendek ini pemerintah lebih banyak mengembangkan budidaya ikan jenis carnivore seperti kerapu sama dengan menguras sumberdaya ikan pelagis kecil yang ada di perairan laut Indonesia. Akan tetapi kalau pemerintah sudah dapat mengembangkan alternatif bahan baku pakan ikan selain tepung ikan dan menghentikan ketergantungannya sama impor, pengembangan budidaya ikan jenis carnivore ini perlu lebih dikembangkan lagi, karena memiliki daya saing lebih tinggi.
Alhasil kelima hal tersebut diatas hendaknya menjadi perhatian serius pemerintah dalam arah pembangunan kelautan dan perikanan kedepan, khususnya dalam jangka pendek ini. Dengan adanya kebijakan yang komprehensif dan berkesinambungan, dengan adanya kenaikan harga ikan diharapkan berdampak positif terhadap kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan nasional.
DAFTAR BACAAN
Berita Resmi Statistik, edisi Bulan Januari 2009-Februari 2010
Daniel Pauly, 2006. On the Multiple Uses of Forage Fish: From Ecosystems to Markets. Fisheries Centre Research Reports 14(3)120 pages © published 2006. ISSN 1198-6727
[1] Alamat elektronik : Blog : http://pk2pm.wordpress.com, http://suhana-ocean.blogspot.com, Email : suhanaipb@gmail.com, HP : 081310858708
Lampiran (Bentuk PDF)
kajian singkat – Kenaikan Harga Ikan dan Kesejahteraan Nelayan
“DILEMA” KAPAL INSPEKSI TERUMBU KARANG
Untuk memantau kondisi terumbu karang di perairan Indonesia, diperlukan kegiatan rutin untuk memeriksa kondisi terumbu karang tersebut dari waktu ke waktu. Kegiatan ini lazim disebut reef check. Kegiatan utama Reef check adalah penyelaman untuk memperoleh sample biota laut yang penting di berbagai kedalaman, untuk kemudian dianalisis untuk menentukan kondisi umum ekosistem terumbu karang di lokasi yang ditinjau. Kondisi terumbu karang dapat dipakai untuk meramalkan adanya perubahan iklim yang terjadi.
Untuk kegiatan reef check ini dibutuhkan wahana kapal yang sesuai, terutama kapal yang dapat mendukung kegiatan penyelaman secara aman dan dukungan peralatan untuk analisis biota laut yang ditinjau. Sebagai kawasan dengan ekosistem terumbu karang terluas di dunia, Indonesia membutuhkan kapal-kapal inspeksi terumbu karang dengan jumlah, ukuran, dan spesifikasi yang tepat.
Kapal untuk keperluan ini tidak memerlukan kecepatan yang tinggi, dengan sarat yang tidak terlalu dalam agar tidak merusak terumbu karang, terutama untuk perairan yang dangkal. Ukuran kapal yang cocok paling tidak adalah 5 GT, untuk menampung 6-12 peneliti, mampu menampung 12 tabung penyelaman, dan dilengkapi dengan peralatan selam yang memadai.
Kapal katamaran jenis Lagoon 500 impor dari Perancis merupakan jenis kapal yang tidak cocok untuk keperluan Reef check ini. Spesifikasi dasarnya tidak sesuai dengan tugas dan kegiatan reef check, di samping interiornya terlalu mewah. Kapal jenis ini lazimnya untuk racing (semacam Sail Bunaken atau Sail Banda, serta bermacam regatta lainnya –macam Regatta Ambon-Sidney) maupun cruising. Tidak ada fasilitas/platform untuk penyelaman yang memadai, juga untuk menampung sample dan melakukan analisis atas sample biota laut.
Indonesia mampu merancang dan membangun kapal lambung-tunggal maupun katamaran untuk keperluan inspeksi terumbu karang dengan spesifikasi yang lebih sesuai dan harga yang jauh lebih murah. PT. PAL dan banyak galangan kapal Indonesia mampu membikin kapal-kapal inspeksi lambung-tunggal dari aluminium. PT. PAL pada tahun 2003, bekerjasama dengan ITS, berhasil membuat katamaran polinesian ”Islander” 55 feet (design oleh James Wharram) dari bahan marine playwood untuk pemesan dari Spanyol. Harga setiap islander ini tidak lebih dari Rp. 2 Milyar.
Pembelian kapal-kapal semacam Lagoon 500 tidak menghargai kemampuan rancangbangun dan kapasitas produksi kapal-kapal dalam negeri.
Surabaya, 1 pebruari 2010
Daniel Mohammad Rosyid, Ph.D., MRINA
(Penggiat Mitra Bahari dari Teknik Kelautan ITS)
Sumber : maillist Program Kemitraan Bahari : Program_Kemitraan_Bahari@yahoogroups.com
ANGGARAN PENGAWASAN KELAUTAN DIPANGKAS
2010, Illegal Fishing Berpotensi Naik 40%
Oleh Kunradus Aliandu
JAKARTA – Dipangkasnya anggaran pengawasan kelautan pada 2010 berpotensi meningkatkan illegal fishing (pencurian ikan) hingga 40% dari tahun lalu.
“Pemangkasan anggaran berdampak mengurangi semua kegiatan pengawasan kelautan, termasuk jumlah hari patroli kapal pengawas,” kata Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) Aji Sularso kepada Investor Daily di Jakarta, Rabu (20/1).
Pengurangan anggaran pengawasan itu terkait dengan upaya Kementerian KP untuk menata kembali alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010. Pemangkasan anggaran ini akan berdampak negatif, karena jumlah hari pelayaran kapal pengawas yang sebelumnya 180 hari berkurang menjadi 100 hari.
“Pengawasan yang kurang itu berpotensi menyuburkan illegal fishing. Padahal, berdasarkan catatan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), potensi kerugian Indonesia akibat pencurian ikan mencapai Rp 30 triliun per tahun,” paparnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI Herman Khaeron meminta agar Kementerian KP tidak terburu-buru merealokasi anggarannya dengan memangkas dana untuk pengawasan. Kementerian KP sebaiknya mencari jalan keluar dengan membahasnya bersama DPR.
“Realokasi anggaran itu sebaiknya dibicarakan lebih dulu dengan DPR. Untuk menutup kekurangan anggaran, mudah-mudahan Kementerian KP bisa memperoleh tambahan dana melalui APBN Perubahan (APBNP) 2010,” kata dia.
Menurut dia, APBNP akan diselesaikan pada April 2010 atau dipercepat dari jadwal semula September-Oktober mendatang. Oleh karena itu, kajian masalah tersebut harus segera dilakukan agar dana untuk pengawasan kelautan bisa dicukupi.
“Bila DPR menyetujui usulan penambahan anggaran Rp 485,41 miliar untuk Ditjen Pengawasan Kementerian KP lewat APBNP, target kerja pengawasan kelautan bisa tercapai. Kapal pengawas dapat kembali beroperasi selama 180 hari tahun 2010,” tuturnya.
Hibah Kapal
Aji optimistis, jika anggaran tidak dipangkas, target kerja Ditjen Pengawasan Kementerian KP tahun 2010 bisa dicapai. Target itu antara lain menangkap kapal pelaku illegal fishing (berbendera asing ataupun Indonesia) minimum 150 unit, melelang sedikitnya 50 kapal ikan asing untuk negara, serta menghibahkan sekitar 30 kapal ilegal kepada nelayan.
Pada 2009, Kementerian KP berhasil menangkap 203 kapal asing di perairan Indonesia, yang 35 di antaranya sudah ditenggelamkan. “Ada 14 kapal milik pengusaha Tiongkok yang ditangkap, yang berukuran 300 gross ton (GT). Nilainya sekitar Rp 500-600 miliar,” ucapnya.
Selain itu, Kementerian KP menangkap banyak kapal berukuran lebih kecil milik pengusaha Vietnam dan Thailand.
Batasi Kapal Eks Asing
Menurut anggota Komisi IV DPR RI Siswono Yudo Husodo, pencurian ikan di perairan Indonesia masih terjadi sampai saat ini. Ia pun meminta Kementerian KP agar lebih berhati-hati dalam memberikan izin tangkap, terutama kepada kapal dari Tiongkok.
“Ada banyak kapal diberi izin meski aktivitasnya patut dicurigai, karena kapal itu biasa melakukan illegal fishing. Kami secara khusus meminta Kementerian KP agar mengecek lagi kapal yang sudah diberi izin, terutama yang dibeli dari Tiongkok,” tandasnya.
Ia mendapat informasi, ekspor hasil kelautan dan perikanan RI ke Tiongkok mencapai 30 juta ton setahun. Sedangkan impor dari Negeri Tirai Bambu itu sebanyak 1 juta ton.
“Jangan-jangan, produk kelautan dan perikanan yang diimpor dari Tiongkok itu merupakan hasil tangkapan dari wilayah RI. Saya mencurigai membanjirnya produk perikanan Tiongkok ke Indonesia terkait dengan praktik illegal fishing di sini,” paparnya.
Sementara itu, Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian KP Dedy H Sutisna mengatakan, sejak 2007, pihaknya sudah tidak lagi memberikan izin kapal ikan asing untuk beroperasi di Indonesia dengan menggunakan bendera negaranya. Namun, pengusaha yang membeli kapal asing dan mengoperasikan dengan bendera Indonesia diberi izin penangkapan ikan.
“Tapi, mulai 2010, kami berencana menyetop impor semua kapal asing. Langkah ini bertujuan membantu pengontrolan praktik illegal fishing. Selama ini, banyak masalah timbul terkait dengan kapal impor, karena masih melakukan illegal fishing meski telah berbendera Indonesia,” tandasnya.
Sumber : koran Investor Daily, Kamis 21 Januari 2010
Climate Change: Vulnerability And Adaption In Cambodia
Climate change may directly affect fishery production along many pathways. Fish reproduction, growth and migration patterns are all affected by temperature, rainfall and hydrology. Changes in these parameters will therefore shift patterns of species abundance and availability. Saltwater intrusion caused by rising sea levels may threaten freshwater fisheries while, at the same time, creating opportunities for catching and cultivating high-value brackish or marine species . Changes in precipitation will affect seasonal flooding patterns that drive inland fish production. While greater wetseason flooding may boost production in some inland fisheries, drier dry seasons may threaten stocks of both wild and cultured fish.
Fish in Cambodia
Fisheries are critical to human well-being in Cambodia, where fish provide up to 80 per cent of all animal protein in the diet. Capture fisheries and aquaculture contribute about 10 per cent of Cambodia’s gross domestic product and are even more important in terms of local livelihoods. Fishing and related activities are the primary sources of income for about one third of the people living around Tonle Sap and a secondary source of income for half of those who live around Cambodia’s great lake.
Climate change in Cambodia
Climate change is occurring now. The average temperature in Cambodia has increased since 1960 by 0.8°C, and with it the frequency of unusually hot days and nights has increased as well. A further 0.3-0.6°C increase is expected by 2025. Alternative estimates put the expected warming at 0.7-2.7°C by the 2060s. Temperature increases will be more severe from December to June. All climate change models agree that rainfall in Cambodia will increase, but the magnitude of change is uncertain.
Estimates of the increase vary from as little as 3 per cent to as much as 35 per cent. Models predict that the increase in rainfall will occur during the wet season, bringing more flooding, and that precipitation in the dry season will be unchanged or lower. Rainfall is expected to increase more in the lowlands than in the highlands, with precipitation and flooding increasing predominantly in the central agricultural plains, which are already vulnerable to flooding and drought. Climate change will bring more extreme weather events such as storms, heat waves, droughts and floods. Damage from intense cyclones has increased significantly in Cambodia in recent decades and may worsen.
Implications for Cambodian fisheries
Runoff throughout the Mekong Basin is expected to increase by 21 per cent by 2030. This will intensify sediment loading in Cambodia’s rivers, lakes and wetlands, with higher nutrient levels boosting fishery productivity. However, this effect may be offset by sediment retention behind the many dams that are likely to be constructed upstream.
By 2030, climate change may raise the wet season flood level of the Tonle Sap lake by 2.3 meters, extending feeding grounds and encouraging fish production. On the other hand, dams to be developed in the Mekong Basin will store water during the moonsoon and thus will decrease wet season flood levels. The net result of these two processes is unknown.
It is similarly difficult to predict the specific effects of climate change on fish species composition and abundance in Cambodia. Patterns of change in fertility, recruitment, nutrition and growth will depend on both species and interactions between species. Some of the 500 or so Cambodian freshwater species will thrive in a changed climate, while others may die out . An assessment is needed of climate change effects on the commercially dominant species that comprise the bulk of the catch.
Cambodian fish catches are increasingly made up of species such as Henicorhynchus spp. (“trey riel” in Khmer) that are considered unstable because their abundance is largely driven by the annual flood pattern, as they grow quickly and die young. This emerging boom-and-bust cycle may be amplified by the higher hydrological variability predicted with climate change, bringing very high year-to-year fluctuations in fish abundance, with years of high abundance followed by years of shortage.
Extreme weather events could further harm fish production in Cambodia by causing loss of aquaculture stock and destroying fishing and aquaculture infrastructure. Changes in fishery production are likely to have the greatest impact on people who depend on fishing as their primary livelihood activity. As these people are often poorer and more marginal than those who own land and have other primary sources of income, the effects of climate change on fisheries will harm those least equipped to cope.
Issues for Local Adaption Strategies
A recent global study classified Cambodia as highly vulnerable to the effects of climate change on fisheries (see Figure 2). These findings were based on assessments of Cambodia’s dependence on fisheries, the magnitude of expected climate change in the country, and its adaptive capacity. This vulnerability makes it important that Cambodian fisheries receive the support necessary to adapt to and cope with climate change. Yet the current Cambodian National Adaptation Program of Action for climate change (NAPA) does not prioritise adaption planning for capture fisheries in lakes, rivers and wetlands, despite their importance to the national economy and their vulnerability to climate change.
Infrastructure development upstream – which is a threat more immediate than climate change and whose effects will combine with those of climate change – calls for a response that includes investment in fishery forecasting and management in the context of changes in flow regime.
An ecosystem stressed by overfishing is more likely to collapse when subjected to climate change. Policies to prevent overfishing and ensure the sustainable use of fish stocks help build ecosystem resilience to climate change.
A key to successful adaptation is diverse livelihoods. Livelihood diversity helps ensure that, if one economic option temporarily closes, people can resort to other options for making a living. Poverty reduction strategies that help diversify livelihoods and improve poor people’s access to natural resources also help build adaptive capacity for climate change.
Fishing communities in Cambodia have coped with environmental variability for many years, developing strategies of adaptation to fluctuation. Understanding and supporting these adaptive strategies and removing barriers to adaptation are steps toward preparing fishery-dependent communities to cope with climate change.
Some adaptation strategies in other sectors may adversely affect fisheries. Hydropower dams and irrigation structures can improve water management and availability in the dry season, but they can also block fish migrations and reduce fishery productivity. It is therefore critical to take fisheries into consideration in adaptation planning, thereby ensuring that adaptation measures in one sector do not become counterproductive in another.
Fisheries and aquaculture can help solve other adaptation problems. As rising sea levels and increased flooding may render some existing farmland unsuitable for cropping, fish cultivation can provide alternative livelihoods and offset these losses. Further, water and nutrients from fishponds can improve farm productivity and sustain it under drought. Conserving wild fisheries and enhancing aquaculture should be considered twin strategies of adaptation to climate change.
Conclusion
Most fisheries are highly variable by nature and subject to environmental change, including climate change. Hydropower dam construction, intensified fishing pressure and macroeconomic drivers are likely to affect Cambodian fisheries more immediately and visibly than climate change. Building fisher communities’ capacity to adapt to these more immediate changes goes hand-in-hand with improving their capacity to adapt to climate change. A far-reaching strategy to improve adaptive capacity and strengthen resilience promises to reduce poverty and enhance food production now and in the years to come.
December 2009
Sumber : http://www.thefishsite.com/articles/805/climate-change-vulnerability-and-adaption-in-cambodia
| Banjir Produk Ikan Tirai Bambu | |
| Senin, 04 Januari 2010 23:45:53 WIB | |
| Suhana, Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim | |
|
Pemberlakuan Free Trade Agreement (FTA) atau perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dengan China akan membuat produk kelautan dan perikanan Indonesia semakin rawan terkena dumping. Produk kita sudah pasti rawan terkena dumping, karena sekarang saja produk perikanan China masih banyak yang terkena dumping di negara-negara tujuan ekspor kita.
Belajar dari pengalaman tahun 2005 saat Indonesia terkena dumping reekspor udang China, hal sama sangat mungkin terjadi ketika produk perikanan dari Negeri Tirai bambu membanjiri Indonesia setelah FTA berlaku. Selama ini, China dikenal sangat kuat dalam budidaya perikanan terutama udang, sementara Indonesia selama ini bersusah payah melewati persyaratan ekspor Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Uni Eropa, sehingga perlu berhati-hati menyikapi FTA. Untuk itu, kita mengapresiasi penetapan larangan impor udang spesies tertentu yang dikeluarkan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan bersama Menteri Perdagangan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) tertanggal 23 Desember 2009. Namun demikian, penghentian impor udang tersebut juga dilakukan untuk induk udang vaname yang selama ini diimpor dari AS. Kalau ternyata yang dilarang cuma udangnya tapi bukan induk udangnya, ya percuma. Pemberlakuan FTA ASEAN-China juga akan semakin mengancam daya saing produk perikanan Indonesia, mengingat produk olahan perikanan China harganya lebih murah. Berdasarkan analisis data UN Comtrade 2009, impor perikanan Indonesia tahun 2007 hanya 45,4 juta dolar AS, sedangkan tahun 2008 bernilai 105,76 juta dolar AS. Hal itu menunjukan impor Indonesia meningkat 57,08 persen. Sementara berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Juni 2009, nilai impor perikanan Indonesia tercatat telah mencapai 72,68 juta dolar AS atau melebihi 50 persen dari impor perikanan tahun 2008. Sedangkan untuk ekspor, BPS mencatat, nilai ekspor perikanan hingga bulan Juni mencapai 830,42 juta dolar AS. Sementara total nilai ekspor perikanan tahun 2008 UN Comtrade mencatat mencapai 1,96 miliar dolar AS. Sumber : http://www.rmexpose.com/detail_list_marketreview_baru.php?id=732&judul=Banjir%20Produk%20Ikan%20Tirai%20Bambu
|
|
Refleksi Akhir Tahun: Indonesia Masih Ingkari Kodrat sebagai Negara Kepulauan
Ani Purwati – 30 Dec 2009
Hasil refleksi akhir tahun 2009 dan Proyeksi 2010 Kelautan dan Perikanan oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menunjukkan bahwa Indonesia masih saja mengingkari kodratnya sebagai negara kepulauan hingga berakhirnya kalender 2009. Kiara mencatat bahwa dari Pilpres 2009 nampak perspektif ketiga capres menyangkut aspek ekonomi dan lingkungan hidup masih bias darat.
“Jika pandangan ini terus diimani, pemaknaan atas laut sebagai lahan buangan akan terus terjadi hingga tahun 2014, sebagaimana telah dipraktikkan oleh pemerintahan saat ini dan sebelumnya,” ungkap Riza Damanik sebagai Sekretariat Jenderal Kiara saat acara Refleksi 2009 dan Proyeksi 2010 Kelautan dan Perikanan yang diselenggarakan Kiara di Jakarta (30/12).
Pada konteks ini, Kiara menegaskan bahwa ketiga calon capres dan cawapres periode 2009-2014 telah memperlihatkan ketiadaan pemahaman mereka atas identitas Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state), bukan negara benua (continental state). Akibatnya, dapat dipastikan bahwa presiden terpilih yang tidak mengenal karakteristik bangsanya akan memberikan diagnosa yang salah atas permasalahan yang dihadapi, hingga melahirkan keputusan-keputusan yang keliru dalam mengelola Indonesia sebagai negara kelautan dan kepulauan terbesar.
Terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono pada Pilpres 8 Juli 2009 lalu dengan ketiadaan visi kelautan menghantarkan bangsa Indonesia pada kemunduran gerak pembangunan kepulauan nusantara. Diselenggarakannya World Ocean Conference (WOC) dan Coral Triangle Initiative (CTI) di Manado, Sulawesi Utara, Mei lalu, adalah pertanda kelamnya harapan akan perubahan.
Dengan mengusung tema Climate Change Impacts to Ocean and The Role of Ocean to Climate Change, dua kegiatan bertaraf internasional ini melahirkan 2 buah dokumen penting, yakni Manado Ocean Declaration (MOD) dan Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF). Sekitar 120 perwakilan negara hadir kala itu. Celakanya, kedua pertemuan ini tak membincangkan persoalan utama kelautan dan perikanan, seperti perusakan ekosistem laut, pemiskinan nelayan, kian mudahnya kedaulatan kepulauan nusantara diobok-obok, dan ditumpulkannya inisiatif lokal dalam merespons persoalan iklim.
Sebelum WOC-CTI diadakan, Kiara bersama organisasi masyarakat sipil lainnya yang tergabung dalam Aliansi Manado telah mengingatkan kepada pemerintah untuk memaksimalkan kedua pertemuan internasional ini guna menuntaskan persoalan substansial kelautan dan perikanan. Jika hal ini dinafikan, maka hak-hak nelayan tradisional dan kedaulatan negara akan terancam, kesepakatan yang tak mengikat akan membawa Indonesia ke arah perdagangan bebas konservasi yang mengancam keanekaragaman hayati dan keselamatan penduduk lokal, serta berisiko memperburuk krisis kelautan dan perikanan nasional.
Dalam pengingkaran Indonesia sebagai negara kepulauan selama ini, Suhana dari Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM) melihat bahwa kemiskinan di wilayah pesisir kian parah. Menurutnya, data BPS (2009) menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan pada Oktober 2009 mengalami penurunan drastis. Hal ini dapat dilihat dari Nilai Tukar Nelayan yang mengalami penurunan sebesar 0,92 persen dibandingkan bulan September.
Hasil pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah pengeluaran nelayan dan pembudidaya ikan dalam mencukupi kebutuhan keluarga dan keperluan untuk produksi perikanan. Tingkat kesejahteraan ini diperkirakan akan semakin menurun seiring dengan terus meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok dan menurunnya hasil produksi nelayan dan pembudidaya ikan.
Buruknya Diplomasi Iklim untuk Laut
Sementara itu, buruknya model pengelolaan sumber daya kelautan perikanan dan pesisir ini, menurut Damanik juga dibarengi dengan buruknya diplomasi iklim di level internasional. Bahkan, ada kecenderungan kuat untuk melakukan kebohongan publik demi melestarikan citra positif di hadapan masyarakat luas. Hal ini dipertegas dengan naskah resmi AWG-LCA (Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention) UNFCC pada tanggal 16 Desember 2009 yang tidak menyebutkan komponen-komponen ekosistem laut dan pesisir yang berkaitan langsung dengan persoalan iklim. Hanya 1 istilah umum yang masih ada, yakni small islands developing states.
Padahal, indikasi perubahan iklim di Indonesia telah dialami oleh nelayan dan masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, di antaranya kenaikan permukaan air laut dan ombak besar yang disertai dengan angin kencang yang meluluhlantakkan pelabuhan tambatan kapal, permukiman penduduk, dan pasar tradisional, yang pada akhirnya menurunkan frekuensi nelayan melaut.
Meski demikian, Alan F. Koropitan sebagai peneliti pada Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan IPB melihat keputusan COP-15 Kopenhagen pada prinsipnya adalah hal yang wajar. Menurutnya, Chris Sabine, peneliti NOAA, dan koleganya (2004) melaporkan bahwa pada era sebelum industri, laut global adalah pelepas karbon ke atmosfer. Ini adalah kondisi ideal atau setimbang.
Ketika revolusi industri terjadi di Eropa, maka emisi CO2 di atmosfer mulai bertambah dan laut berubah menjadi penyerap CO2 di atmosfer. Dengan adanya indikasi penurunan tingkat efisiensi penyerapan dalam 20 tahun ini, maka di kemudian hari laut berpotensi untuk berbalik menjadi pelepas karbon.
”Jadi, laut selalu mencari kesetimbangan baru, sebagai respon terhadap peningkatan emisi CO2 di atmosfer. Peranan laut dalam hal ini lebih sebagai objek penderita akibat peningkatan emisi CO2 ke atmosfer, sehingga tidak relevan untuk masuk dalam mekanisme perdagangan karbon seperti halnya hutan,” jelas Koropitan.
Lupakan Perdagangan Karbon Laut
Lebih lanjut dijelaskannya bahwa saat ini, sudah saatnya untuk melupakan perdagangan karbon laut apalagi memperdebatkannya. Hal yang lebih penting lagi adalah bagaimana merumuskan kebijakan kelautan dalam menyikapi pasca-Kopenhagen, terutama ancaman perubahan iklim yang nyata.
Menurutnya yang harus dilakukan adalah mengupayakan penyehatan ekosistem pesisir. Ini berkaitan dengan usaha untuk mengembalikan dan menjaga vegetasi mangrove, padang lamun dan terumbu karang, demi keberlangsungan fungsi ekologis dan jaminan ketahanan pangan. Lalu menguatkan perikanan budidaya dan teknologi pasca-panen. Dengan adanya jaminan “kesehatan” ekosistem pesisir, maka pengembangan perikanan budidaya menjadi solusi yang menarik dalam menghadapi persoalan perubahan migrasi ikan.
Yang perlu juga dilakukan menurut Koropitan adalah peninjauan konsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu dengan orientasi Kepulauan Indonesia. Pendekatan yang selama ini berorientasi skala-skala kecil untuk lokasi tertentu perlu dialihkan kepada pendekatan kepulauan Indonesia yang lebih komprehensif. Dengan demikian, penentuan kapasitas asimilasi lingkungan akan berbasis kepulauan Indonesia (termasuk pola arus laut yang dinamis) dan skenario perubahan akan melibatkan seluruh komponen masyarakat di Indonesia. Selain itu juga memprioritaskan riset terpadu antar lembaga untuk mencegah overlaping dan pemborosan anggaran, dengan topik riset fokus pada dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan (laut).
Dengan upaya perubahan substansial ini, Kiara berharap bahwa mulai tahun 2010 nanti, Indonesia bisa melaut kembali atau menjadi Negara yang tidak mengingkari kodratnya sebagai negara kepulauan. Konsep ini selain meningkatkan taraf hidup bangsa juga bisa sebagai inisiatif dalam penyelamatan Indonesia dari bencana.
Sumber : http://www.beritabumi.or.id/?g=beritadtl&newsID=B0225&ikey=1
Hasil Survey Integritas Sektor Publik 2009 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukan bahwa Departemen Kelautan dan Perikanan memiliki integritas yang sangat rendah. Survei yang berlangsung pada April-September 2009 tersebut dilakukan terhadap 371 unit layanan yang berada 98 Instansi, terdiri dari 39 instansi tingkat pusat, 10 pemerintah provinsi dan 49 pemerintah kota/kabupaten,dengan melibatkan jumlah responden pengguna layanan sebanyak 11.413 orang yang terdiri dari 4.592 orang responden di tingkat pusat, 1.039 orang responden di tingkat pemprov, dan 5.782 orang responden di tingkat pemkot/pemkab. Seluruh responden merupakan pengguna langsung dari layanan publik yang disurvei. Mulai tahun ini, survei integritas sektor publik telah memasukkan standar minimal integritas yang ditetapkan oleh KPK sebesar 6,00.
| NO | LIMA BELAS INSTANSI DENGAN SKOR INTEGRITAS TERTINGGI | LIMA BELAS INSTANSI DENGAN SKOR INTEGRITAS TERENDAH |
| 1 | Departemen Pertanian | Departemen Perindustrian |
| 2 | PT. Pos Indonesia | Kepolisian Republik Indonesia |
| 3 | PT. Pertamina | Kementerian Perumahan Rakyat |
| 4 | Badan Pengawas Obat dan Makanan | Departemen Komunikasi dan Informatika |
| 5 | PT. Jamsostek | Departemen Pekerjaan Umum |
| 6 | Badan Akreditasi Negara | Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo |
| 7 | PT. KBN | Departemen Luar Negeri |
| 8 | PT. Angkasa Pura II | Departemen Agama |
| 9 | PT. Pelni | Perusahaan Listrik Negara |
| 10 | Departemen Pendidikan Nasional | Departemen Hukum dan HAM |
| 11 | Perusahaan Gas Negara | Mahkamah Agung |
| 12 | BNP2TKI | Departemen Kelautan dan Perikanan |
| 13 | Menko Kesejahteraan Rakyat | Kejaksaan Agung |
| 14 | PT. KAI | Departemen ESDM |
| 15 | PT. Asuransi Jasa Raharja | Departemen Kehutanan |
| Sumber : KPK 2009 | ||
Pemerintah Harus Hentikan Ketergantungan Pakan Ikan Impor
// Kapanlagi.com – Pemerintah harus segera menghentikan ketergantungan bahan baku pakan ikan impor jika ingin menjadikan Indonesia sebagai produsen ikan terbesar dunia.
“Pemerintah sadar harga pakan ikan tinggi, tapi belum melakukan apa-apa,” kata Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim, Suhana, pada “Outlook Perikanan Indonesia 2010″ di Jakarta, Rabu.
Kalau hanya sekedar penurunan bea masuk bahan baku pakan ikan itu maka tidak akan menyelesaikan masalah, tegas Suhana.
Indonesia, menurut dia, bisa mandiri dalam memproduksi pakan ikan tanpa perlu mengimpor 80% bahan baku pakan ikan lagi.
Hal itu dapat dilakukan mengingat beberapa kelompok pembudidaya ikan di Provinsi Riau mampu mandiri memproduksi pakan dengan menggunakan mesin sederhana.
“Mereka dengan peralatan sederhananya mampu memproduksi pakan ikan hanya mencampur dedak, jagung, dan bahan-bahan lokal lainnya,” ujar dia.
Dengan harga mesin Rp30 juta satu kelompok pembudidaya yang terdiri atas 10 hingga 20 orang akan mampu memproduksi sendiri pakan ikan. Akibatnya, mereka mampu menghasilkan pakan seharga Rp100.000 hingga Rp150.000 per zak.
“Kalau mau mengembangkan budidaya dengan harga pakan Rp260.000 per zak, sudah pasti sulit. Karena itu pemerintah harus mau memberikan bantuan permodalan bagi pembudidaya kecil agar bisa memproduksi sendiri pakan ikan,” lanjut Suhana.
Hal yang perlu dilakukan pemerintah, dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) adalah menugaskan Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) mencari bahan baku pakan ikan pengganti sehingga tidak perlu impor.
“Untuk menambahkan protein dalam pakan ikan selama ini menggunakan ikan ruca, kalau itu diteruskan tentu harus mengeruk isi laut lagi. Karena itu harus dicarikan penggantinya,” ujar dia.
Sebelumnya Sekjen DKP, Syamsul Ma’arif mengakui bahwa kendala dalam peningkatan produksi perikanan adalah masalah ketersediaan benih, pakan murah, dan permodalan.
Harga pakan ikan menjadi masalah terberat karena impor bahan baku cukup besar. Solusi jangka pendek DKP hanya berusaha menurunkan bea masuk impor bahan baku untuk pakan ikan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad sendiri mengatakan bahwa ketergantungan impor bahan baku pakan ikan seperberat akibat produksi hanya dilakukan oleh segelintir perusahaan saja. (ant/roc)
Sumber : http://www.kapanlagi.com/h/pemerintah-harus-hentikan-ketergantungan-pakan-ikan-impor.html
RI Tak Diam Hadapi ACFTA
Kamis, 31 Desember 2009
Implementasi ACFTA ! Awasi Kemungkinan Munculnya PHK
China saat ini telah menguasai 15 persen pangsa pasar tekstil dan produk tekstil dalam negeri. Tahun depan, produk China dipastikan kian membanjiri pasar lokal.
JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan tidak tinggal diam menghadapi perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) yang mulai Januari 2010. Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan pemerintah telah mempersiapkan sejumlah langkah.
“Sejumlah langkah termasuk pembentukan tim untuk menampung dan menindaklanjuti keluhan pengusaha Indonesia terkait kebijakan itu,” kata Hatta sebelum rapat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu.
Ia menambahkan tim yang dibentuk itu merupakan gabungan dari sejumlah departemen teknis ditambah asosiasi-asosiasi. “Tim ini tentu menampung apa pun yang menjadi keluhan dari industri yang berpotensi terkena dampak,” katanya.
Pada prinsipnya, tutur Hatta, pemerintah berkewajiban melindungi kepentingan nasional. “Kita juga memang harus konsisten dengan apa yang menjadi keputusan atau agreement itu yang ditandatangani tahun 2002,” ungkapnya.
Untuk sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Benny Soetrisno memperkirakan implementasi ACFTA akan berdampak pada lonjakan impor TPT asal China minimal sebesar 30 persen.
“Penerapan bea masuk (BM) nol persen dari China berdasarkan ACFTA yang telah ditandatangani pada 2005, mau tidak mau, akan memberikan dampak serius bagi pasar domestik,” tegasnya, kemarin.
Jika pemberlakuan ACFTA dengan tarif TPT dari China sebesar nol persen, sudah dapat dipastikan lonjakan impor dari China akan lebih sulit untuk dikendalikan.
“Apabila tarif BM TPT dari China tetap dipertahankan 5 persen, API memperkirakan lonjakan impor TPT dari China bisa dipertahankan dengan pertumbuhan sekitar 20 persen sampai 30 persen per tahun hingga 2012 nanti,” kata Benny.
Benny menjelaskan hingga saat ini pun China telah menguasai 15 persen pangsa pasar domestik, sementara produsen dalam negeri hanya mampu merealisasikan penjualan ke pasar domestik pada 2009 senilai 52 triliun rupiah atau sebesar 67 persen dari total pangsa pasar dalam negeri.
Benny memastikan penguasaan pangsa pasar dalam negeri oleh produk lokal pada 2014 hanya sebesar 39 triliun rupiah atau 30 persen saja.
Benny juga mengatakan adanya potensi tutupnya perusahaan atau pabrik TPT akibat implementasi FTA. ”Pasti (nanti) banyak yang tutup. Yang tutup itu pabrik garmen dan rajut yang orientasi domestik,” ucap Benny.
Senada dengan Benny, pengamat ekonomi, Dorojatun Kuntjorojakti, sebelumnya, juga mengatakan adanya indikasi beberapa sektor industri di dalam negeri yang akan terkena dampak negatif dari implementasi ACFTA. ”Saya melihat (kemungkinan kolaps) di alas kaki, TPT, besi baja, itu yang muncul di Indonesia pada waktu ini,” tuturnya.
Rawan Dumping
Pengamat perikanan, Suhana, menambahkan pemberlakuan ACFTA akan mengakibatkan produk kelautan dan perikanan Indonesia semakin rawan terkena dumping.
“Produk kita sudah pasti rawan terkena dumping karena sekarang saja produk perikanan China masih banyak yang terkena dumping di negara-negara tujuan ekspor kita,” katanya pada Outlook Perikanan Indonesia 2010, di Jakarta, kemarin.
Belajar dari pengalaman tahun 2005, saat Indonesia terkena dumping akibat melakukan reekspor udang dari China, menurut dia, hal yang sama sangat mungkin terjadi ketika produk perikanan China membanjiri Indonesia setelah ACFTA berlaku.
Ia menambahkan, pemberlakuan ACFTA juga akan semakin mengancam daya saing produk perikanan Indonesia, mengingat produk olahan perikanan China dengan harga lebih murah dapat masuk lebih banyak.
Namun, Ketua Umum Gabungan Asosiasi Pengusaha Perikanan Indonesia (Gappindo) Herwindo justru mengatakan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan tidak perlu mengkhawatirkan dampak ACFTA. “Sektor perikanan kita sudah terbiasa dengan bea masuk yang rendah saya rasa, jadi tidak ada masalah,” ujar dia.
(iim/Ant/E-3)
Penulis Berita : (iim/Ant/E-3)
Sumber : http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=41349
Kamis, 31 Desember 2009 | 03:31 WIB
Jakarta, Kompas – Isu kelautan tidak masuk dalam teks Copenhagen Accord. Dengan kata lain, laut tidak diperhitung- kan dalam mitigasi perubahan iklim. Padahal, fenomena kelautan memiliki peranan besar dalam memengaruhi terjadinya perubahan iklim, yaitu dalam hal pelepasan dan penyerapan karbon dioksida.
Alan F Koropitan, dosen pada Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB), melontarkan ini dalam konferensi pers tentang ”Refleksi 2009 dan Proyeksi 2010 Kelautan dan Perikanan” yang di- adakan pada hari Rabu (30/12) oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Indonesia, Centre for Ocean Development and Maritime Civili- zation Studies (COMMITs), dan IPB.
Berdasarkan penelitian NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), adanya indikasi penurunan tingkat efisiensi penyerapan karbon dalam 20 tahun ini, maka di kemudian hari laut berpotensi untuk berbalik menjadi pelepas karbon. Jadi, laut selalu mencari keseimbangan baru, sebagai respons terhadap peningkatan emisi CO di atmosfer.
Peranan laut dalam hal ini lebih sebagai ”obyek penderita” akibat peningkatan emisi CO ke atmosfer sehingga tidak relevan untuk masuk dalam mekanisme perdagangan karbon seperti halnya hutan. Karena itu, menurut Alan, lebih penting merumuskan kebijakan kelautan dalam menyikapi pasca-Kopenhagen, terutama ancaman perubahan iklim yang nyata.
Dalam jurnal Global Change Biology belum lama ini disebutkan, skenario peningkatan CO di atmosfer sampai 720 parts per million (ppm) pada tahun 2100 akan mengakibatkan Indonesia kehilangan 25 persen hasil tangkapan ikan. Dengan skenario yang tetap menjaga tingkat emisi saat ini, Indonesia masih berpeluang kehilangan 10 persen tangkapan ikan.
Dalam hal ini, pemanasan global mendorong migrasi ikan dari perairan tropis ke sub-tropis sehingga merugikan negara tropis, seperti Indonesia. Selain itu, perubahan migrasi ikan yang semakin jauh akan berimplikasi kepada usaha penangkapan ikan yang makin mahal sehing- ga membuat nelayan kian tidak berdaya. Hal ini juga men- jadi perhatian Suhana, Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim
Selain itu, kerusakan ekosistem pesisir, seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang, sebagai daerah pemijahan dan pembesaran ikan, perlindungan pantai, sumber keanekaragaman hayati, semakin diperparah dengan aktivitas di daratan yang memperlakukan laut sebagai tempat sampah.
Alan F Koropitan mengatakan, sejauh ini tidak ada peralatan pengukuran CO di laut yang mengacu standar pada protokol JGOFS (Joint Global Ocean Flux Study) untuk menunjang studi karbon laut di Indonesia. Hal ini akan berdampak pada audit emisi CO. Hal ini akan merugikan Indonesia dalam perhitungan pencapaian target penurunan karbon sebesar 26 persen. (YUN)
Sumber : http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/12/31/03314359/Laut.Tak.Diperhitungkan.dalam.Mitigasi..Iklim
