Skip to content

MENGAWAL RUU KELAUTAN

Berdasarkan Keputusan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) pada tanggal 1 Desember 2009 tentang RUU Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014 Dan Ruu Prioritas Tahun 2010, RUU Kelautan menjadi salah satu yang masuk dalam Ruu Prioritas Tahun 2010. Oleh sebab itu untuk mengawal RUU Kelautan tersebut, Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim mengajak semua stakeholders kelautan untuk memberikan masukan atas naskah RUU tersebut. Dibawah ini kami sampaikan naskah Draft RUU Kelautan yang disalin dari Draft naskah RUU Kelautan Versi DPR-RI. Kami berharap peran aktif dari kita semua dapat memberikan pemikiran konstruktif terdapa pembangunan kelautan kedepan.

Hormat Kami

Suhana

Kepala Riset Pada Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim

Kontak : Email : suhanaipb@gmail.com

HP : 081310858708

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR…. TAHUN….
TENTANG
KELAUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang :

  1. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui secara internasional sebagai suatu negara kepulauan memiliki sumber daya alam yang melimpah merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia yang wajib dikelola secara berkelanjutan dan dimanfaatkan secara terpadu bagi kepentingan generasi sekarang dan mendatang;
  2. bahwa wilayah laut merupakan bagian terbesar dari wilayah Indonesia memiliki posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan ekologi, merupakan modal dasar bagi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;
  3. bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang berbentuk negara kesatuan berwawasan nusantara perlu memiliki paradigma baru Indonesia masa depan yang lebih berorientasi pada visi pembangunan kelautan segala bidang;
  4. bahwa untuk mewujudkan optimalisasi pemanfaatan kekayaan sumber daya alam kelautan yang melimpah, peraturan perundang-undangan sektoral di bidang kelautan yang telah ada memerlukan kebijakan pengelolaan yang menyeluruh dan terpadu;
  1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Kelautan;
Mengingat  :

  1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20,      Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Conventions On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
menetapkan  :  UNDANG-UNDANG TENTANG KELAUTAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :
  1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
  2. Kelautan adalah hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan di wilayah laut sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
  3. Pariwisata kelautan adalah kegiatan pariwisata yang berkaitan dengan laut, termasuk pelayaran pariwisata, kegiatan pariwisata pesisir, dan berbagai olah raga air lainnya.
  4. Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi air dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang.
  5. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomis, pertahanan keamanan, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.
  6. Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.
  7. Pantai adalah ruang yang terbentuk oleh pertemuan antara laut dan daratan yang menimbulkan adanya pasang tinggi dan pasang rendah.
  8. Kawasan adalah dasar laut dan dasar samudera serta tanah di bawahnya di luar batas-batas yurisdiksi nasional.
  9. Pencemaran Laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut yang mengakibatkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan atau fungsinya.
10. Pemanfaatan Laut Berkelanjutan adalah penggunaan laut secara optimal untuk kepentingan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang dengan metode dan teknologi yang ramah lingkungan.
11. Menteri adalah Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
12. Bank Data Kelautan adalah kumpulan data berbagai aspek kelautan yang diperlukan untuk dapat mengelola kelautan secara efektif dan efisien yang dihimpun dari berbagai institusi baik pemerintahan maupun swasta.
13. Budaya Kelautan adalah sistem, gagasan, perilaku sarana dan prasarana fisik yang digunakan masyarakat pendukungnya dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan sumber daya alam, dan merekayasa jasa lingkungan laut bagi kehidupannya.
Pasal 2
Lingkup Undang-Undang ini meliputi wilayah laut, pembangunan kelautan, arah pengelolaan kelautan, sumberdaya manusia kelautan dan budaya kelautan, penelitian dan pengembangan, serta data kelautan, penataan ruang, lingkungan hidup dan konservasi, penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut, tata kelola dan kelembagaan, dan peran serta masyarakat.
Pasal 3
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan asas:
  1. keterpaduan;
  2. berkelanjutan;
  3. kepastian hukum;
  4. pemerataan;
  5. berkeadilan; dan
  6. transparansi dan akuntabilitas
Pasal 4
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bertujuan:
  1. mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara kepulauan yang berciri nusantara yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
  2. memanfaatkan sumber daya kelautan dan kekayaan laut dalam wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia, laut lepas dan dasar samudera dalam, secara berkelanjutan untuk sebesar-besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; dan
  3. mengembangkan budaya dan pengetahuan kelautan bagi masyarakat yang berorientasikan kelautan.
BAB II
WILAYAH LAUT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5
Demi kepentingan nasional di laut, wilayah laut terdiri dari wilayah laut yang berada di dalam yurisdiksi nasional dan wilayah laut yang berada di luar yurisdiksi nasional.
Bagian Kedua
Wilayah Laut yang Berada di Dalam Yurisdiksi Nasional
Pasal 6
(1)  Di wilayah laut yang berada di dalam yurisdiksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, negara mempunyai:
  1. Kedaulatan Penuh; dan
  2. Hak-Hak Berdaulat dan Yurisdiksi.
(2)  Kedaulatan penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  1. Laut Teritorial;
  2. Perairan Pedalaman; dan
  3. Perairan Kepulauan.
(3)  Di wilayah Kedaulatan penuh sebagaimana pada ayat (2), Pemerintah berwenang:
  1. menetapkan garis pangkal lurus kepulauan dan melaporkan kepada berbagai lembaga internasional yang ditunjuk;
  2. membuat perjanjian delimitasi mengenai laut teritorial dengan negara yang berbatasan;
  3. mematuhi hak dan kepentingan internasional yang harus dihormati di perairan kepulauan pada alur kepulauan, hak lintas damai, dan hak perikanan tradisional;
  4. mengatur pulau-pulau yang rawan terhadap sengketa di bidang hukum laut;
  5. menyelesaikan pengadministrasian pulau-pulau yang belum bernama; dan/atau
  6. menetapkan pengelolaan pulau-pulau belum berpenghuni.
(4)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum laut internasional.
Pasal 7
(1)  Hak-Hak berdaulat dan yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:
  1. Zona Tambahan;
  2. Zona Ekonomi Eksklusif; dan
  3. Landas Kontinen.
(2)  Di wilayah hak – hak berdaulat dan yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berwenang:
  1. mengatur mengenai Zona Tambahan di bidang bea cukai; keimigrasian, perpajakan, sanitasi, dan benda-benda kultural atau benda berharga lainnya yang ditemukan di dasar laut;
  2. menetapkan batas terluar Zona Tambahan selebar 24 (dua puluh) mil yang diukur dari garis pangkal kepulauan;
  3. menetapkan batas terluar Zona Eknonomi Eksklusif Indonesia selebar 200 (dua ratus) mil yang diukur dari garis pangkal kepulauan;
  4. mengatur di bidang perikanan yang meliputi:
1)    jumlah ikan yang ditangkap;
2)    kapasitas panen;
3)    pelestarian jenis ikan; dan
4)    surplus
  1. membuat perjanjian delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan negara berbatasan;
  2. mengatur mengenai Landas Kontinen Indonesia sampai batas terluar tepi kontinen (continental margin) di luar batas 200 mil dari garis pangkal kepulauan;
  3. membuat perjanjian delimitasi Landas Kontinen Indonesia dengan negara berbatasan.
(3)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum laut internasional.
Bagian Ketiga
Wilayah Laut yang Berada di Luar Yurisdiksi Nasional
Pasal 8
(1)  Wilayah laut yang Berada di luar yurisdiksi nasional meliputi:
  1. Laut Bebas: dan
  2. Dasar Samudera Dalam.
(2)  Di Laut Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah berkewajiban:
  1. memberantas kejahatan internasional;
  2. memberantas siaran-siaran gelap;
  3. mengawasi kapal-kapal nasional baik di bidang teknis, administratif, dan sosial;
  4. melakukan pengejaran seketika;
  5. mencegah dan menanggulangi pencemaran laut dengan bekerja sama dengan negara atau lembaga internasional terkait; dan
  6. berpartisipasi dalam pengelolaan perikanan melalui forum pengelolaan perikanan regional dan internasional.
(3)  Di Dasar Samudera Dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah berwenang membuat perjanjian atau bekerja sama dengan lembaga internasional terkait.
(4)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional.
BAB III
PEMBANGUNAN KELAUTAN
Bagian Kesatu
Kebijakan
Pasal 9
(1)  Pemerintahmenetapkan kebijakan pembangunan kelautan sebagai dasar untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek.
(2)  Kebijakan pembangunan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  1. pengembangan wawasan dan budaya kelautan;
  2. peningkatan dan penguatan sumber daya manusia kelautan;
  3. penetapan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta seluruh aset didalamnya;
  4. pengamanan wilayah kedaulatan yurisdiksi dan aset-aset negara;
  5. pengembangan industri kelautan dalam rangka pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan secara terpadu, optimal dan berkelanjutan;
  6. penanggulangan dampak bencana pesisir dan pencemaran laut;
  7. peningkatan kesejahteraan rakyat terutama masyarakat pesisir; dan
  8. penataan hukum kelautan dalam satu sistem hukum nasional.
(3)  Proses penyusunan kebijakan pembangunan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:
  1. pemerintah menetapkan sasaran pembangunan kelautan terpadu yang merupakan bagian dari pembangunan nasional; dan
  2. rencana pembangunan kelautan dijabarkan ke dalam program masing-masing sektor dalam rencana pembangunan pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan.
(4)  Kebijakan pembangunan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Rencana Pembangunan Kelautan
Pasal 10
Rencana pembangunan kelautan dikelompokkan menjadi:
  1. pengelolaan kelautan yang mencakup pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan, penelitian dan pengembangan, tata ruang kelautan, konservasi dan lingkungan hidup;
  2. pengembangan sumberdaya manusia dan budaya kelautan;
  3. pengamanan wilayah kedaulatan yurisdiksi dan aset negara;
  4. tata kelola dan kelembagaan kelautan;
  5. peningkatan kesejahteraan rakyat terutama masyarakat pesisir;
  6. Penanggulangan dampak bencana alam dan pencemaran laut; dan
  7. Pengembangan dan penataan hukum kelautan.
Paragraf 1
Rencana Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
Pasal 11
Rencana pemanfaatan sumber daya kelautan merupakan pengembangan industri kelautan secara sinergi, optimal, terpadu dan berkelanjutan, yang meliputi pengembangan pelayaran, industri kelautan, perikanan, wisata kelautan, energi dan sumber daya mineral dari laut, bangunan lepas pantai, serta jasa kelautan.
Paragraf 2
Rencana Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Pasal 12
Rencana pembangunan sumber daya manusia meliputi:
  1. peningkatan wawasan dan budaya kelautan, melalui:
1)    peningkatan pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang kelautan yang diwujudkan melalui semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
2)    pelestarian nilai-nilai budaya, wawasan bahari, dan merevitalisasi hukum adat dan kearifan lokal di bidang kelautan; dan
3)    perlindungan dan sosialisasi peninggalan budaya bawah air melalui usaha preservasi, restorasi dan konservasi;
  1. peningkatan dan penguatan sumber daya manusia di bidang kelautan yang diwujudkan dengan:
1)    mendorong jasa di bidang kelautan yang diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja;
2)    mengembangkan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan; dan
  1. meningkatkan dan menguatkan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset dan pengembangan sistem informasi kelautan;
Paragraf 3
Rencana Pengamanan Wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 13
Rencana pengaman wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi:
  1. peningkatan kinerja pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum secara terpadu di wilayah laut;
  2. pengembangan sistem monitoring, kontrol, pengamatan, dan penegakan hukum di laut sebagai instrumen pengamanan sumberdaya, lingkungan, dan wilayah kelautan;
  3. peningkatan pelaksanaan pengamanan wilayah laut dan pulau-pulau kecil terdepan; dan
  4. peningkatan koordinasi keamanan dan keselamatan di laut.
Paragraf 4
Rencana Tata Kelola dan Kelembagaan
Pasal 14
Rencana tata kelola dan kelembagaan meliputi rencana pembangunan sistem hukum dan tata pemerintahan untuk mendukung terwujudnya wawasan nusantara serta sistem perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien.
Paragraf 5
Rencana Peningkatan Kesejahteraan
Pasal 15
Rencana peningkatan kesejahteraan rakyat terutama masyarakat pesisir dengan mengembangkan kegiatan ekonomi produksi skala kecil di bidang kelautan yang mampu memberikan lapangan kerja.
Paragraf 6
Rencana Penanggulangan Dampak Bencana Alam dan Pencemaran di Laut
Pasal 16
Rencana penanggulangan dampak bencana alam dan pencemaran di laut meliputi:
  1. pengembangan sistem mitigasi bencana;
  2. pengembangan sistem peringatan dini (early warning sistem);
  3. pengembangan perencanaan nasional tanggap darurat tumpahan minyak di laut;
  4. pengembangan sistem pengendalian hama laut, introduksi species asing dan organisme laut yang menempel pada dinding kapal; dan
  5. pengendalian dampak sisa sisa bangunan lepas pantai dan aktivitas di laut.
BAB IV
PENGELOLAAN KELAUTAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17
(1)  Pemerintah mengembangkan ekonomi kelautan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan sumber daya kelautan dan pengusahaan kelautan.
(2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
Pasal 18
Pengelolaan kelautan dilaksanakan melalui pemanfaatan sumber daya kelautan di bidang:
  1. perikanan;
  2. energi dan sumber daya mineral di laut;
  3. wisata kelautan; dan
  4. benda-benda berharga di laut.
Pasal 19
(1)  Pemerintah wajib mewujudkan usaha perikanan nasional terpadu untuk mendukung perekonomian nasional secara berdaya guna dan berhasil guna.
(2)  Usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan budidaya biota laut lainnya yang dilakukan secara terpadu dengan industri pengelolaan, pemasaran, dan kegiatan ekonomi terkait lainnya.
(3)  Untuk mendukung terwujudnya usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah wajib mendorong tersedianya armada perikanan tangkap nasional yang dapat memenuhi kebutuhan penangkapan ikan di Perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan laut bebas.
(4)  Untuk mendukung terwujudnya usaha perikanan budidaya dan budidaya biota laut lainnya, Pemerintah wajib mendorong pengembangan usaha, sarana, prasarana dan kawasan.
(5)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 20
(1)  Pemerintah wajib mengembangkan dan memanfaatkan energi dan sumber daya mineral di laut dan tanah di bawahnya secara berkelanjutan.
(2)  Pemerintah mengembangkan pemanfaatan energi terbarukan yang bersumber dari laut meliputi:
  1. angin;
  2. ombak;
  3. arus;
  4. pasang surut; dan
  5. perbedaan suhu air laut.
(3)  Ketentuan mengenai pertambangan dan energi di laut termasuk energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan perundang-undangan.
Pasal 21
(1)  Pemerintah wajib mengembangkan wisata kelautan untuk tujuan wisata terkemuka di dunia.
(2)  Untuk mengembangkan wisata kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah wajib melakukan:
  1. penyederhanaan perizinan berlayar ke Indonesia;
  2. pelayanan bea cukai, imigrasi, kepelabuhan dan karantina yang prima;
  3. pengintegrasian rangkaian kegiatan dan objek-objek kawasan wisata antardaerah;
  4. pelayanan keamanan; dan
  5. promosi pariwisata.
(3)  Pengembangan kawasan wisata kelautan harus berdasarkan tata ruang wilayah dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai pemangku kepentingan.
(4)  Pemerintah wajib menginventarisasi potensi kekayaan alam laut dan mendorong pembangunan sarana dan prasarana wisata kelautan.
(5)  Pemerintah wajib mengembangkan pengelolaan terumbu karang dan memelihara kelestarian taman laut.
(6)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 22
(1)  Benda arkeologis, benda sejarah, dan benda berharga lainnya yang ditemukan di laut yang berada di wilayah laut nasional menjadi milik negara.
(2)  Pemanfaatan benda arkeologis, benda sejarah, dan benda berharga lainnya yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Pengusahaan Kelautan
Pasal 23
Pengelolaan kelautan digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan mengusahakan sumber daya kelautan di bidang:
  1. pelayaran;
  2. industri kelautan, dan
  3. industri pengolahan perikanan.
Pasal 24
1)    Pemerintah wajib mendorong terwujudnya usaha pelayaran nasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang memenuhi standar internasional dan berperan aktif dalam perdagangan antarnegara.
2)    Untuk mendorong terwujudnya usaha pelayaran nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah wajib mengembangkan:
  1. industri-industri terkait hulu hilirnya termasuk industri galangan kapal dan jasa-jasa pelayaran;
  2. sistem dan manajemen pelabuhan;
  3. sarana dan prasarana pendukung; dan
  4. kebijakan fiskal dan pendanaan yang mendukung.
3)    Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
Pasal 25
1)    Pemerintah wajib memberdayakan pelayaran rakyat sebagai bagian dari pelayaran nasional dengan tetap memperhatikan kearifan lokal, agar mampu berperan dalam sistem angkut laut nusantara.
2)    Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  1. peningkatan pengelolaan;
  2. pengembangan teknologi;
  3. peningkatan sumber daya manusia; dan
  4. pendanaan.
3)    Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 26
(1)  Pemerintah mengusahakan pengelolaan dan pengembangan industri kelautan untuk meningkatkan usaha perikanan nasional, usaha pelayaran niaga nasional, usaha pertambangan di laut, usaha wisata kelautan, dan jasa-jasa kelautan.
(2)  Pemerintah wajib mewujudkan dan menjamin keterpaduan sektor-sektor terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terpadu, efektif, dan efisien.
(3)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 27
Setiap orang dalam membangun, memelihara, dan /atau memperbaiki kapal dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 26 wajib mengutamakan penggunaan industri perkapalan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 28
1)    Pemasangan kabel dan pipa bawah laut di wilayah laut Indonesia hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Pemerintah.
2)    Dalam pemasangan kabel dan pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kabel dan pipa bawah laut yang sudah ada.
3)    Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.
BAB V
SUMBER DAYA MANUSIA DAN BUDAYA KELAUTAN
Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia
Pasal 29
(1)  Pemerintah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kelautan, budaya kelautan, dan tindakan yang diperlukan untuk menjamin kelestarian laut beserta ekosistemnya.
(2)  Pemerintah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk:
  1. menghasilkan ahli yang profesional di bidang kelautan dan berdaya saing yang diperlukan untuk mengelola dan memanfaatkan laut secara maksimal baik di bidang pelayaran, perikanan, industri kelautan, wisata bahari, maupun pertambangan di laut; dan
  2. menghasilkan peneliti-peneliti kelautan yang diperlukan dalam pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi kelautan.
(3)  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Budaya Kelautan
Pasal 30
(1)  Pemerintah melestarikan dan mengembangkan budaya kelautan yang didukung oleh sarana dan prasarana kelautan, sistem sosial, dan sistem nilai budaya.
(2)  Pelestarian dan pengembangan budaya kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang kelautan, revitalisasi hukum adat dan kearifan lokal dibidang kelautan.
(3)  Ketentuan mengenai budaya kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA DATA KELAUTAN
Bagian Kesatu
Penelitian dan Pengembangan
Pasal 31
(1)  Pemerintah mendukung program penelitian, pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang keberhasilan.
(2)  Pemerintah menetapkan persyaratan pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan yang disesuaikan dengan standar internasional.
(3)  Dalam rangka meningkatkan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak lain.
(4)  Pemerintah dapat melakukan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan yang berkaitan dengan bencana alam.
(5)  Koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan secara nasional, dilakukan oleh lembaga yang berwenang yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 32
Pemerintah berperan aktif dalam perumusan ketentuan-ketentuan konvensi regional dan internasional yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengaturan kelautan.
Bagian Kedua
Bank Data Kelautan
Pasal 33
(1)  Pemerintah menyusun, mengelola, memelihara, dan mengembangkan bank data kelautan yang dihimpun dari seluruh kegiatan di bidang kelautan.
(2)  Data kelautan disimpan, dikelola, dan dikembangkan oleh lembaga yang berwenang dan berfungsi sebagai pusat informasi kelautan nasional.
(3)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII
PENATAAN RUANG LAUT, LINGKUNGAN LAUT DAN KONSERVASI LAUT
Bagian Kesatu
Penataan Ruang Laut
Pasal 34
(1)  Pemerintah menyelenggarakan penataan ruang laut sebagai bagian integral dari sistem penataan ruang nasional.
(2)  Penataan ruang laut selain pelestarian dan pengembangan berbagai kegiatan yang berskala lokal dan/atau nasional,  juga untuk mengembangkan kawasan yang potensial sebagai pusat kegiatan produksi, distribusi, dan pelayanan yang penting yang berskala internasional.
(3)  Penyerasian penataan ruang laut antar kabupaten/kota dikoordinasi oleh Gubernur dan antar provinsi dikoordinasi oleh Menteri.
(4)  Rencana penataan ruang laut daerah sebelum ditetapkan dengan peraturan daerah terlebih dahulu dilakukan harmonisasi.
(5)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan  dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Lingkungan Laut
Pasal 35
(1)  Pemerintah menetapkan pengelolaan lingkungan laut sebagai bagian sub sistem dari sistem nasional pengelolaan lingkungan laut yang serasi; selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan.
(2)  Ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Konservasi Laut
Pasal 36
(1)  Pemerintah menetapkan kebijakan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem di laut dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan di laut, sebagai sub sistem dari sistem nasional konservasi sumber
daya alam hayati.
(2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
Pasal 37
(1)  Konservasi laut menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat.
(2)  Konservasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keseluruhan pengelolaan kelautan.
(3)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII
DEWAN KELAUTAN INDONESIA
Pasal 38
(1)  Dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan kelautan terpadu, dengan Undang-Undang ini dibentuk Dewan Kelautan Indonesia.
(2)  Dewan Kelautan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam penyusunan kebijakan umum di bidang kelautan.
(3)  Dalam melaksanakan tugas, Dewan Kelautan Indonesia menyelenggarakan fungsi pengkajian dan perumusan kebijakan pembangunan kelautan, pengkoordinasian perencanaan pembangunan kelautan, pengkoordinasian perencanaan pembangunan kelautan dengan lembaga terkait, dan pengevaluasian kebijakan pelaksanaan pembangunan kelautan.
(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, keanggotaan, dan tata laksana Dewan Kelautan Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden.
BAB IX
PENEGAKAN KEDAULATAN, HUKUM, KEAMANAN, DAN KESELAMATAN DI LAUT
Bagian Kesatu
Penegakan Kedaulatan
Pasal 39
(1)  Penegakan kedaulatan di wilayah laut, termasuk udara di atasnya, didasarkan pada asas satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memelihara, menjaga, dan melindungi keutuhan wilayah laut serta kepentingan nasional.
(2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-
undangan.
Bagian Kedua
Penegakan Hukum, Keamanan, dan Keselamatan di Laut
Pasal 40
(1)  Pemerintah menyelenggarakan fungsi-fungsi penegakan hukum, keamanan, dan keselamatan kapal, kepelabuhan, kenavigasian, keimigrasian, kesehatan, kekarantinaan, lingkungan laut, sumber daya kelautan dan perikanan, pencarian dan penyelamatan, serta tindak pidana di laut.
(2)  Penegakan hukum, keamanan, dan keselamatan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali.
(3)  Pengkoordinasian dan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Keamanan Laut.
(4)  Susunan organisasi, keanggotaan, dan tata laksana Badan Keamanan Laut diatur dengan Peraturan Presiden.
Pasal 41
Pemerintah melakukan penataan hukum laut dalam suatu sistem hukum nasional baik melalui aspek publik maupun aspek perdata, dengan memperhatikan hukum internasional.
BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 42
(1)  Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan pengembangan dan pembangunan kelautan.
(2)  Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat berperan serta menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian laut serta melaporkan terjadinya bahaya, tindak pidana, pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut.
(3)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara bertanggung jawab dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43
(1)  Dewan Kelautan Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2007 tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya Dewan Kelautan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
(2)  Dewan Kelautan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 44
(1)  Badan Koordinasi Keamanan di Laut yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya Badan Keamanan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
(2)  Badan Keamanan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Presiden paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya di bidang kelautan yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau dibentuk yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.
Pasal 46
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 47
Undang – Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal…………….
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal…….
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN…. NOMOR….
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR…. TAHUN….
TENTANG
KELAUTAN
  1. UMUM
Deklarasi Djuanda lahir berdasarkan pertimbangan geografis ekonomis, pertahanan, keamanan, politis dan sosial. Melalui deklarasi ini, Indonesia menyatakan bahwa teritorial negara Indonesia adalah wilayah yang dikelilingi oleh garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau terluar negara Indonesia selebar 12 mil laut. Deklarasi tersebut kemudian memiliki kedudukan yang lebih kuat setelah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 4/Prp. Tahun 1960 dan selanjutnya dinyatakan sebagai satu kesatuan wilayah nasional. Pandangan kesatuan wilayah negara kepulauan tersebut kemudian disebut wawasan nusantara yang kemudian dikukuhkan dalam TAP MPR Nomor IV tahun 1978.
Konsep Negara Kepulauan yang dijadikan dasar penetapan garis dasar, diperjuangkan pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Konferensi tahun 1957 dan tahun 1960 yang diadakan di Jenewa, tidak berhasil menyepakati lebar laut teritorial. Baru pada konferensi ketiga yang diadakan dari tahun 1973 hingga tahun 1982, konferensi berhasil menyepakati Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS). Dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 1985, konvensi tersebut disahkan oleh Pemerintah Indonesia.
Dengan mengesahkan konvensi tersebut, maka wilayah laut Indonesia yang meliputi laut yang berada dibawah kedaulatan dan dibawah hak-hak berdaulat dan yurisdiksi nasional bertambah luas; dari sekitar 3 juta km2 menjadi 5,8 juta km2. Potensi sumberdaya alam hayati dan non hayati yang terkandung dalam wilayah laut Indonesia sangat besar.
Melalui pasal 25 A UUD 1945 (Amandemen) potensi ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berupa negara kepulauan yang berciri Nusantara tersebut disadarkan dan ditekankan untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Undang-Undang Kelautan diarahkan untuk lebih meningkatkan upaya keterpaduan dalam pengelolaan dan pemanfaatan kelautan. Sejak sebelum UNCLOS hingga saat ini telah ada undang-undang sektoral yang seluruhnya mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut seperti: Undang-Undang tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang tentang Perikanan, Undang-Undang tentang Pelayaran, Undang-Undang tentang Landas Kontinen. Selain itu telah ada Undang-Undang yang bersifat aturan umum, namun belum mengatur aspek lautnya seperti: Undang – Undang tentang Penelitian dan Pengembangan, Undang Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional,Undang – Undang tentang Pertambangan, Undang-Undang tentang Perindustrian, Undang – Undang tentang Kepariwisataan dan lain-lainnya, yang seharusnya dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan pengaturan aspek lautnya. Disamping itu ada Undang-Undang yang perlu dibuat atau direvisi seperti: batas wilayah, Zona Tambahan, Landas Kontinen. Dengan demikian, Undang-Undang Kelautan ini akan menjadi rujukan bagi pengelolaan dan pemanfaatan kelautan secara terpadu.
Keterpaduan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan yang merupakan bagian dari Tujuan Pembangunan Nasional, Konsepsi Negara Kepulauan serta Wawasan Nusantara dikelompokkan kedalam hal:
Pertama: Pengaturan Wilayah Laut Indonesia yang   meliputi laut dibawah kedaulatan dan hak-hak berdaulat negara di laut serta keikutsertaan dalam pemanfaatan di laut bebas dan kawasan.
Kedua: Kebijakan Kelautan yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan pengembangan industri kelautan yang diwujudkan melalui prinsip: perencanaan terpusat, pelaksanaan terdesentralisasi (Centralized Planning, Decentralized Execution).
Ketiga: Pembangunan wawasan dan budaya bahari yang mencakup: Sumberdaya Manusia dan Budaya Kelautan, yaitu membangkitkan wawasan dan budaya bahari, antara lain melalui (a) pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang kelautan yang dapat diwujudkan melalui semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan; (b) melestarikan nilai-nilai budaya serta wawasan bahari serta merevitalisasi hukum adat dan kearifan lokal di bidang kelautan; dan (c) melindungi dan menyosialisasikan peninggalan budaya bawah air melalui usaha preservasi, restorasi dan konservasi;
Keempat: Pengaturan berbagai kegiatan pendukung seperti: penelitian dan pengembangan serta data kelautan, penataan ruang laut, lingkungan hidup dan konservasi serta peran serta masyarakat.
Kelima: Pembangunan kelembagaan yang melaksanakan kewenangan penegakan hukum, keamanan, dan keselamatan di laut yang beroperasi penuh dan terpadu dalam satu kesatuan untuk mencegah, menanggulangi, dan menangani tindak pidana serta keselamatan di laut. Disamping itu, diperlukan juga adanya kelembagaan yang menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan pembangunan kelautan terpadu, pengkoordinasian perencanaan pembangunan kelautan dengan lembaga terkait, dan pengevaluasian pelaksanaan pembangunan kelautan.
  1. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Huruf a:
Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah pemanfaatan laut didasarkan pada dua acuan pokok yaitu tujuan pembangunan nasional dan wawasan nusantara, dan dilaksanakan melalui metoda perencanaan terpusat, pelaksanaan terdesentralisasi (Centralized Planning Decentralized Execution)
Huruf b :
Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” sumber daya alam yang ada sekarang ini dimanfaatkan untuk generasi sekarang dan mendatang, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan di masa sekarang saja, tetapi jauh ke depan untuk anak cucu generasi yang akan datang, sehingga penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan harus menerapkan asas pembangunan berkelanjutan.
Huruf c :
Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah seluruh proses pengelolaan dan pemanfaatan kelautan di dasarkan kepada ketentuan-ketentuan hukum.
Huruf d :
Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah memanfaatkan potensi sumber daya kelautan untuk sebesar-besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Huruf e :
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa agar dalam setiap penyelenggaraan kelautan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.
Penyelenggaraan kelautan harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan nasional, antardaerah, antar wilayah, antarsektor, dan antar pemangku kepentingan di bidang kelautan.
Huruf f :
Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kelautan harus mengedepankan keterbukaan dan mampu mengelola potensi sumberdaya kelautan secara terpadu.
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Meskipun Indonesia tidak mempunyai kedaulatan atau hak berdaulat di laut bebas dan di dasar samudera dalam, namun Indonesia mempunyai kepentingan atas kawasan laut tersebut, terutama untuk ikut memanfaatkan kekayaaan alam antara lain: perikanan, energi, mineral dan ruang laut yaitu pelayaran serta lingkungan laut.
Dasar samudera dalam yang berada di luar landas kontinen suatu negara dikelola oleh Badan Internasional yaitu International Sea Bed Authority (ISBA). Kewenangan badan tersebut mencakup pemberian ijin eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di dasar laut dan tanah dibawahnya, baik mineral maupun biodiversity yang ada di dasar laut.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Kebijakan kelautan adalah kebijakan nasionala yang merupakan pokok-pokok kebijakan perencannaan dan pembangunan kelautan yang menabarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kelautan yang selanjutnya dijadikan dasar bagi penyusunan berbagai program operasional di bidang kelautan. Adapun rencana pembangunan kelautan jangka menengah dilakukan tiap lima tahun.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Program dan rencana pembangunan dalam ketentuan ini meliputi perikanan nasional, energi dan sumber daya mineral di laut, wisata kelautan, benda berharga di laut, pelayaran nasional, industri kelautan, dan yang didukung oleh sumber daya manusia dan budaya kelautan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, penataan ruang, perlindungan, pelestarian dan konservasi, penegakan kedaulatan, hukum, keamanan dan keselamatan di laut serta tata kelola kelembagaan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Yang dimaksud dengan masyarakat pesisir terutama untuk keluarga yang tidak mampu (miskin)
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Ketentuan ini dimaksudkan agar usaha perikanan mampu berproduksi secara optimal dan menjadi bagian yang terbesar dari industri perikanan nasional
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Kondisi geografi kelautan mengandung potensi yang besar untuk dapat dikembangkan sebagai energi alternatif non konvensional dan termasuk sumberdaya kelautan non hayati yang dapat diperbaharui yang memiliki potensi untuk dikembangkan di kawasan pesisir dan lautan Indonesia. Jenis energi kelautan yang berpeluang dikembangkan adalah: energi angin, energi ombak dan arus, energi pasang surut, perbedaan suhu air laut.
Ayat (3)
Ketentuan ini dimaksudkan agar dalam mengembangkan energi gelombang, energi pasang surut dan arus, energi angin, energi konversi perbedaan suhu dan perbedaan salinitas, Pemerintah perlu memperhatikan peraturan perundangan dan ketentuan hukum laut internasional.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi kapal-kapal atau perahu pariwisata ke dan dari laut Indonesia sehingga tercipta laut Indonesia “terbuka” bagi wisatawan.
Huruf b
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempermudah pengurusan kepabeanan, imigrasi, kepelabuhan, dan karantina pada pelabuhan umum/khusus;
Huruf c
Ketentuan ini dimaksudkan untuk Membangun kerjasama antar daerah dalam mengembangkan rangkaian kegiatan dan rangkaian kawasan tujuan wisata.
Huruf d
Ketentuan ini dimaksudkan untuk Mengembangkan armada kapal-kapal pariwisata yang berbasis di Indonesia
Huruf e
Ketentuan ini dimaksudkan untuk Mendorong pengembangan usaha kepariwisataan di dalam dan di luar negeri dibidang produksi, pemasaran, keuangan, sarana prasarana, Sumber daya manusia lainnya.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Semua benda purbakala dan yang mempunyai nilai sejarah yang ditemukan di kawasan harus dipelihara atau digunakan untuk kemanfaatan umat manusia sebagai suatu keseluruhan, dengan memperhatikan secara khusus hak-hak yang didahulukan dari negara asal atau negara asal kebudayaan atau negara asal kesejahteraan dan asal kepurbakalaan.
Ayat (2)
Dalam ketentuan ini, pemerintah akan mengatur, mengawasi dan melindungi benda arkeologis, benda sejarah, dan benda berharga lainnya termasuk kapal karam dan isi didalamnya yang terdapat di wilayah laut yang berada di dalam yurisdiksi nasional dan di wilayah laut yang berada di luar yurisdiksi nasional, sesuai dengan peraturan perundangan nasional dan hukum laut internasional.
United Nation Convention On The Law Of The Sea 1982: Semua benda-benda purbakala dan yang mempunyai nilai sejarah yang ditemukan di kawasan harus dipelihara atau digunakan untuk kemanfaatan umat manusia sebagai suatu keseluruhan, dengan memperhatikan secara khusus hak-hak yang didahulukan dari negara asal atau negara asal kebudayaan atau negara kesejarahan dan asal kepurbakalaan.
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “mendorong terwujudnya usaha pelayaran nasional adalah dengan cara mengoptimalkan atau mengembangkan armada pelayaran nasional sebagai sarana transportasi laut, termasuk kenavigasian, keselamatan pelayaran, kepelabuhan, dan kegiatan-kegiatan terkait.
Ayat (2)
Untuk mewujudkan armada pelayaran nasional pemerintah wajib menegakkan asas cabotage secara konsekuen, memberikan insentif fiskal, mengembangkan sistem pendanaan jangka panjang, mengoptimalkan sistem dan manajemen pelabuhan, memberikan prioritas tinggi untuk pengembangan industri galangan kapal, memperjuangkan “terms of trade” di bidang angkutan ekspor impor yang memberikan peluang yang adil bagi pelayaran nasional, membangun sekolah-sekolah pelaut yang unggul dan berdaya saing (centre of excelent), dan memberdayakan pelayaran rakyat.
Pelayaran sebagai salah satu moda transportasi diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar arus transportasi perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi pelayaran nasional, dalam rangka menunjang, menggerakkan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional, memantapkan perwujudan wawasan nusantara serta memperkokoh ketahanan nasional.
Untuk mendorong terwujudnya sistem transportasi,

Pemerintah perlu juga mengembangkan sistem navigasi dan kepelabuhan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat berdasarkan Sistem Transportasi Nasional (STN) dengan memperhatikan kelaziman praktek dan ketentuan hukum internasional.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Pengelolaan dan pengembangan industri kelautan adalah bertujuan untuk menunjang pembangunan nasional yang lebih berorientasi dan berwawasan kelautan sesuai dengan kondisi geograpis Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Industri kelautan antara lain meliputi: industri bangunan lepas pantai, perbaikan bangunan lepas pantai, industri kapal atau perahu, industri motor pembakaran dalam untuk kapal, industri peralatan dan perlengkapan kapal, industri perbaikan kapal, industri pemotongan kapal, rancang bangun dan perekayasaan industri kelautan, industri pengalengan ikan dan biota laut lainnya, industri penggaraman/pengeringan ikan dan biota perairan lainnya, industri pengasapan ikan dan biota perairan lainnya, industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya, industri pemindangan ikan dan biota perairan lainnya, industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan dan biota perairan lainnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan harus memperhatikan Jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat.
Jalur pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, advokasi, keagamaan dan khusus.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Budaya kelautan yang terdiri dari kebudayaan sarana dan prasarana fisik kelautan, sistem sosial kelautan dan sistem nilai budaya kelautan perlu terus dilestarikan dan dikembangkan sebagai bagian dari sistem kebudayaan nasional.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 31
Ayat (1)
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kelautan meliputi eksplorasi lingkungan laut, penyelenggaraan penelitian dasar dan penelitian terapan untuk meningkatkan pemahaman tentang biologi, kimiawi, fisika dan geologi laut dan pantai, proses dan interaksi laut dan pantai dengan hidrologi, cuaca, serta pengaruh laut dan pantai terhadap masyarakat dan komunitas di lingkungan-lingkungan serta pengembangan metodologi dan instrumen untuk meningkatkan pemahaman tentang laut.
Ayat (2)
Bidang penelitian kelautan antara lain misalnya kegiatan penelitian dasar dan terapan untuk meningkatkan pemahaman tentang biologi, kimiawi, fisika, geologi dan dasar laut serta tanah dibawahnya, proses dan interaksi laut dan pantai dengan hidrologi, cuaca, serta pengaruh laut dan pantai terhadap masyarakat dan komunitas di sekitar laut-lingkungan serta pengembangan metodologi dan instrumen untuk meningkatkan pemahaman tentang laut serta pendukung pemanfaatan dan pendayagunaan, mitigasi bencana serta untuk perlindungan lingkungan.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pihak lain misalnya: swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga internasional.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kegiatan dibidang kelautan” meliputi kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu dan teknologi kelautan.
Bank Data Kelautan dikelola oleh Badan Riset Kelautan Data Kelautan meliputi diantaranya data tentang karakteristik laut, baku mutu laut, bathimetry, hydrography, oceanography, data tentang cuaca, data sumberdaya hayati dan non hayati, data tentang lempeng tanah dasar laut, data tentang gempa di laut, tsunami, data tentang pulau-pulau, data tentang peta laut, data tentang penduduk pesisir dan data lain yang diperlukan.
Ayat (2)
Data yang disimpan adalah data yang bersifat informasi bukan data baku
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 34
Ayat (1)
Penataan ruang kelautan meliputi antara lain wilayah perikanan, pertambangan, kenavigasian, pelayaran dan kepelabuhan, industri kelautan, kepariwisataan kelautan, penelitian ilmiah, bangunan di atas air, daerah latihan militer, uji-coba sistem senjata militer dan kawasan lindung.
Penataan ruang kelautan ditujukan selain untuk pelestarian dan pengembangan berbagai kegiatan yang berskala lokal daerah dan nasional, juga untuk mengembangkan kawasan-kawasan potensial menjadi pusat-pusat kegiatan produksi, dan distribusi, dan pelayanan yang penting berskala internasional.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kawasan potensial” adalah kawasan menjadi pusat-pusat kegiatan produksi, distribusi, dan pelayanan yang berskala internasional.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Konservasi sumberdaya alam hayati di laut dan ekosistemnya dilakukan melalui tiga kegiatan:

  1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan
  2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya
  3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Ayat (1)
Pemerintah memiliki kewenangan penegakan hukum, keamanan, dan keselamatan di laut yang beroperasi penuh dan terpadu dalam satu kesatuan untuk mencegah, menanggulangi, dan menangani tindak pidana serta keselamatan di laut.
Peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan di wilayah laut kepada beberapa instansi pemerintah dan aparat keamanan, misalnya kepabeanan, keimigrasian, transportasi laut, keselamatan kapal dan navigasi, kepolisian, penegakan hukum. Dalam praktek, pelaksanaan kewenangan tersebut belum dapat terlaksana  dengan baik karena masih adanya kepentingan-kepentingan sektoral.
Ayat (2)
Secara terkoordinasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk efisiensi, efektifitas, optimalisasi penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut. Satu kesatuan komando juga dimaksudkan sebagai satu kebijakan, arahan, operasional, dan dukungan logistik serta administratif.
Ayat (3)
Keberadaan Badan Keamanan Laut dimaksudkan untuk menyatukan, mengkoordinasikan dan menerpadukan pelaksanaan fungsi-fungsi penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 41
Hukum kelautan mempunyai aspek Perdata dan Pidana yang selama ini masih tertinggal dan kurang mendapat perhatian, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikian juga hukum-hukum positif dibidang kelautan yang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan, perlu diperbaharui dan disempurnakan. Melalui Undang-Undang tentang Kelautan ini diharapkan hukum diatas dapat ditata, diperbaharui dan dikembangkan di kedua aspek. Hal-hal tersebut tentunya dengan memperhatikan ketentuan hukum internasional di bidang kelautan.
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Sebelum terbentuknya Badan, Lembaga atau Otoritas yang dimaksud dalam Undang-undang ini, instansi Pemerintah yang telah ada dan berwenang tetap melaksanakan fungsi dan tugas pekerjaannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Sebelum terbentuknya Badan, Lembaga/Otoritas yang dimaksud dalam Undang-undang ini, instansi Pemerintah yang telah ada dan berwenang tetap melaksanakan fungsi dan tugas pekerjaannya sesuai dengan peraturan peraturan yang berlaku.
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: