Skip to content

Siaran Pers

Press Realase

Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim


Malaysia Dibalik Insiden Perairan Bintan

Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim mendesak kepada Pemerintah RI untuk berindak tegas kepada Pemerintah Malaysia atas insiden di Perairan Bintan yang berujung pada Barter tahanan antara Indonesia dan Malaysia. “Barter” 3 aparat Pengawasan Kelautan dan Perikanan dengan 7 nelayan Malaysia yang ditahan oleh aparat Indonesia merupakan salah satu bentuk kekalahan Tim Diplomasi Indonesia dan kemenangan bagi Pemerintah Malaysia. Dengan adanya barter tersebut secara tidak langsung Pemerintah Malaysia ingin menunjukan kepada dunia Internasional bahwa sebenarnya ke 7 nelayan Malaysia tersebut melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Malaysia, hal ini ditunjukan dengan tidak adanya proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur masalah pencurian ikan. Inilah kesalahan serius yang dilakukan oleh Tim Diplomasi Indonesia dalam penyelesaian masalah tersebut. Seharusnya Pemerintah Indonesia Melakukan Protes Diplomatik kepada Pemerintah Malaysia atas Insiden penangkapan 3 Aparat Pengawasan Kelautan dan Perikanan oleh Marine Police Malaysia dan memproses menurut hukum yang berlaku terhadap 7 nelayan Malaysia yang tertangkap.

Kalau kita cermati secara mendalam, insiden perairan Bintan merupakan salah satu strategi ‘licik’ Malaysia untuk mengklaim perairan Bintan sebagai wilayah kedaulatannya yang sampai saat ini perudingannya masih mengalami kebuntuan. Sebelumnya  Pemerintah Malaysia pernah mengklaim wilayah perairan tersebut sebagai wilayah kedaulatannya dengan mengeluarkan peta, namun Pemerintah Indonesia sudah melayangkan penolakan atas peta tersebut.

Namun demikian upaya Malaysia untuk mengklaim perairan tersebut ternyata tidak berhenti sampai disitu, mereka terus melakukan berbagai upaya untuk menunjukan bahwa perairan tersebut masuk kedalam kedaulatan mereka. Saat ini Pemerintah Malaysia memanfaatkan kelengahan pengawasan pencurian ikan oleh aparat Indonesia di wilayah perairan perbatasan. Kita tahu bahwa jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan tahun 2010 ini mengalami penurunan dari 180 hari menjadi 100 hari, akibatnya pengawasan pencurian ikan di perairan Indonesia menjadi lengah. Sehingga tidak heran kalau aktivitas pencurian ikan di perairan Indonesia saat ini cenderung meningkat. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (2010) menunjukan bahwa sampai akhir juni 2010 tercatat dari 116 kapal ikan illegal yang tertangkap kapal pengawas perikanan, 112 diantaranya merupakan kapal ikan asing, termasuk kapal Malaysia. Berkurangnya hari operasi kapal pengawas tersebut merupakan dampak dari kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang me re-alokasi Anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010.

Kami menduga bahwa lima kapal nelayan yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Bintan tersebut sengaja disuruh oleh pemerintah Malaysia untuk menangkap ikan di wilayah tersebut. Hal ini dimaksudkan apabila tidak ada tindakan protes dari aparat Indonesia, mereka dapat mengkalim bahwa perairan tersebut merupakan wilayah kedaulatannya. Dugaan tersebut dikuatkan dengan cepatnya Marine Police Malaysia menghadang Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang menangkap para nelayan yang sedang mencuri ikan tersebut. Yang akhirnya 3 Aparat Pengawas Kelautan dan Perikanan Indonesia turut ditahan oleh Marine Police Malaysia. Namun demikian hasil diplomasi singkat antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia memutuskan untuk melakukan barter antara 3 Aparat Pengawas Kelautan dan Perikanan RI dengan 7 nelayan yang ditahan oleh aparat Indonesia.

Kalau kita cermati secara detail, Strategi Pemerintah Malaysia dalam berupaya mengklaim perairan Bintan sebagai wilayah kedaulatannya tersebut merupakan strategi lama yang pernah mereka lakukan dalam memenangkan kasus perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan Tahun 2002. Kalau kita lihat kembali dokumen perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan, perundingan Indonesia dan Malaysia waktu itu mengalami hal yang sama, yaitu kebuntuan. Akhirnya waktu itu disepakati bahwa sampai belum adanya keputusan tetap tentang kepemilikan kedua pulau tersebut maka statusnya disepakati status qou. Namun demikian, dalam kondisi status quo tersebut Pemerintah Malaysia telah memanfaatkan kelengahan Pemerintah Indonesia atas pengawasan terhadap kedua pulau tersebut dengan cara memberikan izin untuk membuat berbagai sarana wisata di kedua pulau tersebut. Upaya pemerintah Malaysia tersebut berhasil dilakukan karena tidak ada protes dari Pemerintah Indonesia.

Dalam Sidang Mahkamah Internasional Tahun 2002, Mahkamah Internasional sempat memutuskan bahwa tidak satu pun dari Pemerintah Indonesia dan Malaysia yang berhak atas Pulau Ligitan dan Sipadan berdasarkan traktat. Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pertanyaan apakah Indonesia atau Malaysia dapat memiliki hak kepemilikan (title) atas pulau-pulau sengketa berdasarkan effectivites (penguasaan efektif) yang diajukan oleh mereka. Dalam kaitan ini, Mahkamah menentukan apakah klaim kedaulatan para pihak berdasarkan kegiatan-kegiatan yang membuktikan adanya suatu tindakan nyata, pelaksanaan kewenangan secara terus menerus terhadap kedua pulau, antara lain misalnya (adanya) itikad dan keinginan untuk bertindak sebagai perwujudan kedaulatan. Berdasarkan effectivites (penguasaan efektif) tersebut maka pada tanggal 17 Desember 2002 Mahkamah internasional mengakui penguasaan efektif yang telah dilakukan oleh Pemerintah Malaysia atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan, dan selama penguasaan efektif tersebut tidak ada gugatan atau protes dari pemerintah Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mendesak :

1. Pemerintah Indonesia perlu bertindak tegas terhadap berbagai upaya Pemerintah Malaysia dalam mengkalim wilayahnya di wilayah peraira perbatasan. Sampai saat ini perundingan perbatasan laut antara Indonesia dengan Malaysia masih menyimpan permasalah di empat kawasan yang masih membutuhkan pembahasan untuk mencapai suatu kesepakatan, yaitu Selat Malaka untuk penentuan batas ZEE, Selat Malaka Bagian Selatan untuk penentuan batas Laut Teritorial, Laut Cina Selatan untuk penentuan batas Laut Teritorial dan ZEE, dan Laut Sulawesi untuk penentuan batas Laut Teritorial, ZEE dan Landas Kontinen. Selain empat kawasan tersebut di atas, masih ada satu kawasan batas laut yang harus dibicarakan antara Indonesia, Malaysia dan Singapura, yaitu wilayah laut di sekitar pulau Batu Puteh atau Pedra Branca yang terletak di sebelah utara Pulau Bintan;

2. Pemerintah Indonesia perlu terus meningkatkan upaya kehadiran kapal pengawas— TNI AL, Kapal Pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kapal Patroli Kepolisian–di perairan perbatasan Indonesia, khususnya dengan perbatasan Malaysia.

3. Pemerintah Indonesia perlu menekan negara-negara tetangga yang belum menyepakati beritikad baik dalam menyepakati batas wilayah dengan Indonesia, seperti Singapur dan Malaysia.Bentuk penekanan tersebut dapat dilakukan melalui peninjauan kembagi berbagai program kerjasama antara Indonesia dengan negara tetangga, seperti dua program konservasi laut regional yang melibatkan Indonesia dan Malaysia (Sulu Sulawesi Marine Ecoregion/ SSME dan Coral Triangle Initiative/CTI). Kedua program tersebut hendaknya dihentikan sementara sampai ada kesepahaman batas wilayah di laut antara Indonesia dan Malaysia. Kita harus paham bahwa di sekitar wilayah dua program konservasi laut tersebut (Sulu Sulawesi Marine Ecoregion/ SSME dan Coral Triangle Initiative/CTI) ada blok ambalat yang menjadi Incaran Malaysia pasca Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia. Oleh sebab itu kami mengusulkan agar permasalah penyelesaian batas wilayah ini harus menjadi prasyarat keberlanjutan dua program konservasi tersebut.

Terima kasih

Suhana

Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim

081310858708

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: