Skip to content

Geopolitik Kepulauan

11/01/2012

04.01.2012 10:06

Geopolitik Kepulauan

Penulis : Muhamad Karim*

(Foto:dok/ist)

Pindahnya pangkalan militer Amerika Serikat (AS) dari Subik, Filipina, ke Darwin, Australia, menimbulkan polemik di Indonesia hingga saat ini. Di satu pihak itu dianggap wajar karena masa kontrak AS dengan Filipina telah usai. Di pihak lain, secara geopolitik mengukuhkan kekuatan hegemoni AS dan berpotensi menebar ancaman kawasan.

Kendati Presiden SBY telah mendapatkan jaminan Presiden AS Barack Obama hal itu tak akan mengancam kawasan ASEAN maupun Asia Pasifik, patut dicermati jarak Darwin hingga perbatasan maritim Indonesia sekitar perairan Nusa Tenggara Timur (NTT) kurang dari 1.000 mil laut.

Hingga kini Indonesia masih belum menuntaskan soal perbatasan maritim dengan Timor Leste maupun Australia. Lalu bagaimana dengan perbatasan maritim Indonesia?

Ancaman 

Soal perbatasan maritim Indonesia bak menyisakan api dalam sekam. Mulai dari belum tuntasnya batas dengan Australia maupun Timor Leste, trafficking, penyelundupan narkoba, pencurian ikan, nelayan pelintas batas, hingga ancaman okupasi pulau perbatasan. Soal okupasi pulau perbatasan bukan sebatas patut mendapatkan perhatian ekstra pemerintah dan bukan sekadar isapan jempol.

Simaklah rentetan peristiwa ekonomi politik dan geopolitik kawasan. Pertama, pindahnya pangkalan militer AS dari Subik ke Darwin sebagai sekutu abadinya di Asia Pasifik amat bernilai geopolitik maupun geoekonomi.

AS cerdas memilih Darwin sebab (i) mempermudah jalur pelayaran kapal perang dari dan ke Pasifik karena adanya alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) II dan III; (ii) menyangga (barried) hegemoni China secara ekonomi di kawasan ASEAN (China ASEAN Free Trade Area) dan soal Laut China Selatan; (iii) melindungi kepentingan ekonominya (Freeport) di Papua hingga kawasan timur Indonesia lainnya semacam NTB dan Kalimantan Timur.

Indikasinya jelas, kehadiran Obama di KTT ASEAN di Bali akhir 2011. Kita pun tak tahu apakah ada negosiasi di balik layar atau tidak. Kendati mogok karyawan PT Freeport Indonesia sudah usai, ancaman penembakan gelap masih menghantui.

Kedua, amat rentannya pulau kecil perbatasan yang berada di wilayah timur Indonesia, mulai Biak di Papua,  perbatasan dengan Australia, dan Kepulauan Sangir dan Talaud yang berbatasan dengan Filipina (Pulau Miangas dan Pulau Marore), hingga Morotai di tepian Pasifik Maluku Utara buat kepentingan ekonomi maupun militer.

Sayangnya, pemerintah Indonesia masih menyisakan setumpuk “pekerjaan rumah”. Ingat juga, AS mempunyai kepentingan ekonomi  yang berlokasi di wilayah itu yang menghasilkan pemasukan triliunan dolar ke negaranya.

Ketiga, adanya pulau kecil di perbatasan maritim di wilayah Indonesia Timur yang amat potensial sebagai kota satelit perdagangan kawasan Asia Pasifik mirip Singapura. AS amat paham soal ini. Karena itu, kebijakan memindahkan pangkalan militernya ke Darwin akan berbuah keuntungan ekonomi di masa datang.

Ingat, dulu AS getol menginginkan Biak sebagai pangkalan militernya. Mengapa? Karena posisinya secara geopolitik dan geoekonomi sebagai kota satelit perdagangan di kawasan Asia Pasifik dan pusat peluncuran satelit. Tapi, pemerintah Indonesia tak pernah mengizinkan.

Biak, selain posisinya stategis, juga bernilai historis bagi AS semasa Perang Pasifik. Di manakah selain Biak? Mungkinkah Timor Leste? Simaklah, posisi geografis Timor Leste yang amat dekat dengan Darwin. Logis bila AS akan menyulap Timor Leste sebagai satelit perdagangan/ekonomi di masa datang.

Amat tidak mungkin Australia mau menjadi satelit AS kendati sekutu abadinya di kawasan Asia Pasifik. Pasalnya, ekonomi Australia sudah mapan. Bila ini terjadi, eksistensi NKRI terancam di wilayah perbatasan maritim. Bukan tidak mungkin pulau-pulau perbatasan di NTT berubah fungsi menjadi Neo Singapura-nya kawasan Asia Pasifik. Jadi, bukan hanya Timor Leste.

Agenda AS jelas, bagaimana cara mengerem penetrasi dan hegemoni China di kawasan ini. Pastinya tak melalui operasi militer, melainkan klaim-klaim negara tetangga yang berujung sengketa dengan Indonesia. Kasus Sipadan–Ligitan, terlepas dari kontroversial statusnya, terbukti lepas dari Indonesia. Lantas apa yang mesti dilakukan?

Ekonomi Kepulauan 

Menyikapi perkembangan dinamika ekonomi politik yang berkembang pesat di kawasan timur Indonesia pascahadirnya militer AS di Darwin, Indonesia mestinya merumuskan strategi kebijakan ekonomi politik kelautan yang tak mudah disetir dan dihegemoni AS atau China.

Pertama, pemerintah mesti menitikberatkan strategi pembangunannya berbasiskan geopolitik dan geoekonomi wilayah kepulauan. Umpamanya, pulau perbatasan tak sekadar dipandang dari kacamata ekonomi dan keamanan semata, melainkan juga geopolitik kawasan.

Semestinya pemerintah mengembangkan kebijakan ekonomi lokal berbasis geopolitik kepulauan. Umpamanya, pulau/daerah yang mengalami surplus produksi perikanan mestinya menyuplai pulau/daerah yang defisit.

Pola ini berlaku juga buat komoditas pangan lainnya berupa beras, sayuran, dan buah-buahan. Ini akan berujung pada kedaulatan pangan secara regional dan interregional Indonesia.

Kuncinya, peran negara mesti optimal utamanya menyediakan sarana dan prasarana distribusi pangan dan ikan berupa kapal pengangkut berkapasitas 500-1.000 GT antarpulau/daerah dan interseluler di seluruh kepulauan Indonesia, serta lumbung stok pangan daerah (termasuk cold storage buat ikan, buah, dan sayuran).

Dampaknya,  menyetop impor pangan dari luar negeri (ikan, buah, dan sayuran), menggairahkan dinamika ekonomi lokal antardaerah, dan menghidupkan pelayaran rakyat, serta menciptakan lapangan kerja baru.

Kedua, berkembangnya kota-kota satelit perdagangan/ekonomi baru pada pulau–pulau kecil di perbatasan maritim yang bernilai strategis secara geopolitik. Perkembangannya bukan karena hegemoni dan penetrasi kapital AS maupun China, melainkan inisiatif Indonesia.

Kota satelit itu berbasiskan industri kelautan (galangan kapal, perkapalan); industri perikanan tangkap di ZEE, perairan teritorial, hingga pengolahan ikan tanpa mesti mengimpor bahan baku misalnya pengalengan ikan, fillet ikan, usaha ikan asap, ikan kayu hingga ikan asin. Prioritasnya adalah bukan ekspor melainkan memenuhi konsumsi dalam negeri buat daerah defisit pangan ikan.

Sekali lagi dukungan sistem distribusi dan sistem lumbung pangan daerah menjadi harga mati untuk menampung stok pangan dari perdagangan antarpulau/daerah dan interseluler.

Selain itu juga berbasiskan pariwisata bahari di pulau kecil yang memiliki ekosistem karang dan keindahan alam yang indah, misalnya di Morotai, Maluku Utara, NTB dan NTT; dan menghidupkan pelayaran rakyat sebagai sarana distribusi barang dan jasa yang menjangkau antarpulau/daerah, interseluler hingga pulau-pulau terpencil sebagai garda terdepan mendistribusikan pangan dan sandang.

Sebaliknya, mengangkut produksi hasil laut (segar maupun olahan) ke pusat pemasaran terdekat, tatkala kota-kota satelit itu belum dikembangkan.

Bila ini berjalan efektif, bukan tak mungkin 20–30 tahun mendatang penggerak utama ekonomi kawasan Asia Pasifik berpusat di pulau kecil perbatasan maritim Indonesia Timur.

Ini akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi kawasan adil dan berkualitas. Konsep ekonomi kepulauan berbasis geopolitik kepulauan inilah yang mestinya menjadi modal politik pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan Indonesia di masa datang. Semoga!

*Penulis adalah Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim.

Sumber : http://www.sinarharapan.co.id/content/read/geopolitik-kepulauan/

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: