Skip to content

Kelautan Harus Jadi Prioritas Pembangunan Nasional

18/12/2011

16.12.2011 13:57
Kelautan Harus Jadi Prioritas Pembangunan Nasional

Penulis : Mila Novita

(foto:dok/ist)

JAKARTA – Fokus pembangunan Indonesia seharusnya tidak lagi memprioritaskan aspek pembangunan darat, melainkan harus fokus pada konsep pembangunan kelautan.

Sebagai negara kepulauan yang bercirikan nusantara, parameter pembangunan bangsa ini harus berada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pulau terluar. Pada kawasan tersebut, masyarakat sangat miskin, sehingga harus menjadi prioritas pembangunan demi mencapai kesejahteraan rakyat.

Hal itu disampaikan Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Riza Damanik di sela-sela diskusi maritim yang diadakan SH, Kamis (15/12) sore.

Kiara mencatat sekitar 60 persen penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya di laut, dengan tingkat kemiskinan mencapai 20 persen dari total penduduk Indonesia.

“Ada 240 kabupaten kota di Indonesia itu kota-kota pantai yang berhadapan dengan laut. Sekitar 20 persen masyarakatnya yang miskin berasal dari pesisir. Jadi kalau kita berhasil menuntaskan kemiskinan di wilayah pesisir maka kita akan mengurangi angka kemiskinan,” ujarnya.

Saat ini, kata Riza, pemerintah telah salah mengambil arah kebijakan pembangunan yang berpusat pada model pembangunan darat. Padahal dalam empat dekade terakhir, model pembangunan darat yang berasal dari sektor tambang dan kehutanan hampir kolaps dan ambruk, yang ditandai dengan bencana ekologis dan kemiskinan.

“Jika tetap menerapkan pengelolaan tambang dan hutan berbasis daratan tadi, kalau ini terus menerus dilakukan maka bangkrutlah republik kita nanti,” ujarnya.

Menurutnya, model pembangunan yang fokus pada daratan telah membuat bangsa semakin terpuruk, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun politik. Hal itu ditandai dengan banyaknya kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial yang memuncak yang menggambarkan bentuk kegagalan pemerintah mengelola negeri kelautan ini.

Dia menjelaskan, saat ini pemerintah belum mengambil sikap untuk melakukan model pembangunan kelautan yang sesungguhnya berpotensi besar dalam menyumbang perekonomian bangsa, serta dampak positif bagi lingkungan.

“Pembangunan kelautan khususnya pesisir belum diletakkan sebagai potensi yang prospek. Justru sebagai ancaman, bahkan dipinggirkan, sehingga kita bisa melihat pertumbuhan berada di daratan yang kotoran-kotoran dari sisa pembangunan yang ada, limbah industri, dan kendaraan dibuang ke laut, padahal justru masa depan kita berada di laut,” katanya.

Untuk itu, perlu adanya gerakan yang berinisiatif serta kolektif, baik materiil maupun moril demi mengembalikan arah dan model pembangunan negara ini, yang seharusnya berbasis kepulauan, baik di pesisir pulau kecil maupun besar.

Selain membangun model pembangunan kelautan di pesisir, Riza juga mengingatkan pemerintah harus fokus membangun moda transportasi laut, karena dapat menjadi urat nadi pembangunan suatu desa pesisir.

Dengan begitu distribusi pembangunan dan bahan pangan berjalan dengan lancar, sehingga tidak ada lagi satu daerah tidak memiliki bahan baku. Sementara itu, kebanyakan bahan baku tidak bisa diolah.

Sekalipun akan melakukan pembangunan, Riza tetap menekankan pada pembangunan yang berprioritas lingkungan dan pembangunan yang dapat menyejahterakan rakyat. “Prioritas lingkungan menjadi satu parameter utama, karena sebagian besar tinggal di pulau kecil ketika lingkungannya rusak, maka ada implikasi terpuruknya ekonomi mereka terhadap ancaman bencana akan semakin besar,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, menurutnya, untuk membangun potensi kelautan ada dua dimensi yang harus dipegang, power dan interest. “Tapi interest tidak hanya sekadar ekonomi, tapi kesejahteraan lingkungan menjadi objek penting dan vital,” tuturnya.

Tumpang Tindih UU

Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) Max Rompas mengatakan, selama ini ada 12 undang-undang (UU) yang tumpang tindih dalam mengurusi masalah kelautan.

Dia mencontohkan tiga UU, di antaranya masalah keamanan angkatan laut mempunyai kewenangan sebagai penyidik di wilayah teritorial di kelautan berdasarkan UU Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939) yang diterbitkan sejak zaman Hindia Belanda. Namun, kepolisian juga memiliki masalah UU sebagai penyidik di laut. “Jadi ini siapa yang mengurusi,” katanya.

Selain itu, UU pesisir laut yang dimiliki Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) juga tumpang tindih dengan UU pengelolaan sumber daya hutan yang ada di Kementerian Kehutanan (Kemenhut) No 60 Tahun 1986. “Jadi kita bingung siapa yang berhak mengurusi masalah pesisir laut jika Kemenhut dan KKP mempunyai kewenangan yang sama,” ujarnya.

Dia melanjutkan, untuk UU masalah Taman Nasional Laut, Kemenhut juga memiliki perundang-undangan yang sama dengan UUD Perikanan yang dimiliki KKP, dalam hal mengurusi masalah yang sama. “Ini saja dulu, yang lain masih banyak lagi,” ucapnya.

Serbuan Ikan Impor

Kepala Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana mengatakan lautan Indonesia saat ini masih dijadikan sumber kebutuhan negara lain.

Ia mencontohkan di sektor perikanan. Saat ini hasil perikanan tangkap yang memiliki kualitas baik diekspor untuk memenuhi kebutuhan negara lain. Sementara untuk dalam negeri disiapkan ikan impor yang biasa dijadikan bahan ikan asin atau ikan pindang.

Kondisi ini mirip dengan masa penjajahan, ketika Belanda melalui VOC meminta rakyat menanam tanaman yang dibutuhkan mereka.

“Akhirnya kita hanya berpikir mendapat devisa, padahal yang lebih penting kan menyiapkan SDM. Bagaimana mau berkualitas kalau konsumsinya bahan untuk ikan asin dan ikan pindang,” katanya.

Ia menambahkan, serbuan ikan impor untuk konsumsi langsung pun tidak mampu dibendung, khususnya dari China yang menguasai 38 persen pangsa pasar impor ikan nasional.

Tahun 2010, impor ikan dari China tercatat US$ 83.085.065, sementara dalam catatan UN Comtrade, ekspor ikan China ke Indonesia pada tahun yang sama US$ 170.538.748.

Artinya, ada selisih US$ 87.453.689 atau 51,28 persen yang diduga merupakan impor ilegal. “Dengan harga ikan diasumsikan US$ 2 per kg, maka ada sekitar 43.726,84 ton ikan ilegal masuk ke Indonesia pada 2010,” katanya.

Celakanya, ikan yang berasal dari China umumnya bukan ikan berkualitas, melainkan ikan yang biasanya digunakan sebagai bahan ikan asin atau ikan pindang.

Ia menduga, impor ikan ini terjadi akibat kurang maksimalnya produksi ikan tangkap nasional, khususnya selama 20 tahun terakhir.

Berdasarkan data FAO dan KKP yang dikutip Suhana, produksi ikan tangkap pada 1990 sebesar 2,67 juta ton dan hanya meningkat menjadi 5,38 juta ton pada 2010. Artinya, dibutuhkan 20 tahun untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap dua kali lipat dari produksi pada 1990.

Itu baru perikanan yang masuk dalam perekonomian pesisir. Masih ada perekonomian maritim (perhubungan) yang bernasib sama, bahkan perekonomian landas kontinen (migas). “Banyak yang belum digarap, kita baru berkutat pada perikanan. Itu pun belum optimal, hanya sebatas eksploitasi,” tambahnya. (CR-27/CR-28)

Sumber : http://www.sinarharapan.co.id/content/read/kelautan-harus-jadi-prioritas-pembangunan-nasional/

Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: