Skip to content

Bantuan Kapal Nelayan Rawan Penyimpangan

06/12/2011

Sektor Riil
Koran Jakarta, Selasa, 06 Desember 2011 | 00:01:12 WIB
Bantuan Kapal Nelayan Rawan Penyimpangan
Bantuan Kapal Nelayan Rawan Penyimpangan

republika.co.id

JAKARTA – Realisasi pemberian bantuan kapal untuk nelayan perlu diawasi. Alihalih dinikmati nelayan tradisional, program bantuan 1.000 kapal tersebut justeru rawan diselewengkan.

“Selama ini, kapal yang seharusnya dinikmati nelayan tradisional atau nelayan kecil justru dinikmati juragan nelayan. Jadi, di lapangan, secara administratif yang menerima nelayan kecil, tetapi operasionalnya tetap saja juragan nelayan,” kata Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana kepada Koran Jakarta, Minggu (4/12).

Suhana mengatakan kapal bantuan tersebut rata-rata berkapasitas 30 gross ton, artinya butuh kemampuan teknologi dan modal untuk bisa mengoperasikanya.

Ia mencontohkan untuk kebutuhan sekali melaut saja, dibutuhkan modal 50 juta rupiah untuk kebutuhan bahan bakar berupa solar. Dengan dana sebesar itu, maka sulit bagi nelayan tradisional untuk mencukupi kebutuhan bahan bakarnya.

Alhasil, hanya juragan kapal yang siap mengoperasikan. Tidak hanya itu, nelayan kecil dengan perahu kecil selama ini menangkap ikan di sekitar pesisir, padahal kapal bantuan berkapasitas 30 gross ton itu disiapkan untuk penangkapan di wilayah zona ekonomi eksklusif.

Jadi, bantuan kapal itu, kata Suhana juga tidak mempertimbangkan budaya dari nelayan calon penerimanya. Jika dengan kapal berukuran lima gross ton nelayan biasanya menangkap ikan dengan sehari melaut saja, maka dengan kapal 30 gross ton nelayan disiapkan untuk melaut dan menangkap ikan selama satu bulan.

“Jadi bantuan kapal ini memang perlu dikaji ulang. Jika sasarannya nelayan kecil, maka KKP harus menyiapkan mereka melalui magang, untuk memastikan kesiapan penggunaan teknologi, budaya melautnya, maupun kesiapan modalnya. Jika itu tidak dilakukan, maka sulit diharapkan bantuan itu berdampak ke nelayan tradisional,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Suhana justru mengkhawatirkan jika nelayan tradisional tidak siap dengan itu, maka saat diberikan bantuan maka kapal kapal itu rawan untuk dijual.

Jadi, menurutnya, KKP harus memastikan kapal tersebut tepat sasaran ke nelayan tradisional dengan melakukan transfer teknologi dan internalisasi agar bantuan itu benar-benar memberdayakan nelayan kecil dan tradisional.

Sementara itu Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Riza Damanik mengatakan pemberian bantuan kapal yang sudah berjalan sejak tahun lalu tidak tepat sasaran.

“Dari target bantuan 60 kapal tahun lalu, realisasinya hanya 46 kapal. Dari 46 kapal Inka Mina yang disalurkan, tujuh belum beroperasi, yang belum beroperasi itu ada di Kalimantan Selatan (Kotabaru), Sorong dan Manokwari di Papua Barat, Pesisir Selatan Sumatra Barat, Ende-NTT, Maluku Tenggara, dan Merauke,” ungkapnya

Terkait dengan itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo belum lama ini meminta gubernur, wali kota, dan bupati mengawasi langsung penggunaan dan pengelolaan kapal bantuan. “Bantuan kapal itu sesuai Inpres N0 1/ 2010. Dengan pengawasan penuh oleh kepala daerah, maka kapal-kapal penangkap ikan bantuan benar-benar dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan nelayan.” aan/E-12

Sumber : http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/77710

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: