Skip to content

Tingkatkan Produksi Ikan, Bukan Rumput Laut

12/10/2011

Sinar Harapan, 11.10.2011 09:17

Tingkatkan Produksi Ikan, Bukan Rumput Laut

Penulis : Suhana*

(foto:dok/ist)

Sejak awal 2010, laju impor ikan nasional terus meningkat signifikan. Data UN-Comtrade (2011) menunjukkan laju pertumbuhan nilai impor ikan dan produk perikanan Indonesia tahun 2010 meningkat tajam 31,13 persen dibandingkan 2009.

Pertanyaannya sekarang adalah kenapa pelaku usaha perikanan nasional masih mengimpor ikan. Padahal kalau kita melihat data produksi perikanan 2010 yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (2011) mencapai 10,86 juta ton, yang terdiri dari 5,38 juta ton produksi perikanan tangkap dan 5,48 juta ton produksi perikanan budi daya.

Sepanjang krisis impor ikan tersebut, penulis mencoba untuk terus mencari akar utama penyebab tingginya laju impor ikan nasional tersebut. Penulis juga beberapa kali melihat kondisi di lapangan, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat.

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang mengajukan izin kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengimpor ikan guna mengatasi kekurangan ikan di wilayah tersebut. Hasil pantauan di lapangan (2011) saat ini banyak cool storage di wilayah tersebut yang tidak terisi dengan ikan karena kekurangan pasokan dari nelayan dan diperketatnya impor ikan.

Defisit Ikan

Data Fishstat (2011) menunjukkan bahwa kondisi produksi perikanan Indonesia pada 2009 mencapai 9,83 juta ton, yang terdiri dari 5,11 juta ton produksi perikanan tangkap dan 4,71 juta ton produksi perikanan budi daya. Dari total produksi perikanan tersebut, 30,18 persen atau sekitar 2,97 juta ton merupakan jenis rumput laut.

Sementara itu, ikan-ikan komoditas ekspor produksinya mencapai 12,43 persen atau 1,22 juta ton. Dengan demikian, total produksi nasional yang betul-betul ikan konsumsi dan dipasarkan di dalam negeri hanya sekitar 57,39 persen atau 5,64 juta ton dari total produksi perikanan nasional.

Kebutuhan konsumsi ikan nasional mencapai 7,24 juta ton per tahun, dengan asumsi tingkat konsumsi ikan 30,47 kg/kap/tahun dan hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk mencapai 237.556.363 jiwa.

Dengan asumsi tersebut terlihat bahwa kebutuhan ikan nasional berkurang rata-rata 1,60 juta ton per tahun, sehingga sangat wajar apabila akhir-akhir ini permintaan impor ikan nasional cenderung meningkat. Ini karena tidak adanya keserasian antara strategi produksi nasional dengan pola konsumsi ikan nasional.

Produksi perikanan nasional lebih mengedepankan produksi rumput laut, sementara masyarakat Indonesia tidak mengonsumsi rumput laut. Apalagi diperparah dengan belum adanya kebijakan perlindungan terhadap ketersediaan ikan untuk konsumsi nasional.

Ikan-ikan hasil tangkapan nasional banyak yang langsung diekspor, padahal amanat Pasal 25 B UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa pengeluaran hasil produksi usaha perikanan ke luar negeri dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam negeri telah mencukupi kebutuhan konsumsi nasional.

Selain itu, sampai saat ini sistem produksi perikanan nasional belum ditunjang dengan sistem logistik penampung ikan yang memadai, padahal seperti kita ketahui, produksi ikan di Indonesia sangat dipengaruhi musim.

Akibatnya, pada musim ikan, banyak ikan yang tidak tertampung pasar lokal dan industri pengolahan ikan nasional, sementara pada musim paceklik suplai ikan berkurang.

Seharusnya pemerintah dapat memberdayakan BUMN Sarana dan Prasarana Perikanan untuk menyediakan sistem logistik ikan yang dapat menampung ikan hasil produksi para nelayan dan pembudi daya ikan nasional ketika terjadi musim panen ikan.

Ketersediaan sistem logistik perikanan tersebut selain berguna untuk menampung ikan-ikan hasil tangkapan nelayan, juga berguna menjaga ketersediaan stok ikan dan bahan baku bagi industri pengolahan ikan nasional ketika musim paceklik.

Kualitas Rendah

Sementara itu, kalau kita lihat lebih detail di lapangan, kondisi ikan yang dipasarkan di masyarakat umumnya merupakan ikan-ikan yang berkualitas rendah.

Misalnya, menurut para agen ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, ikan-ikan yang dikumpulkan dari para nelayan disortir menjadi enam kelompok berdasarkan tingkat kualitas ikan.

Kelompok berkualitas 1-4 lebih diutamakan untuk dipasarkan ke wilayah lain, seperti ke Singapura dan Malaysia. Sementara ikan dengan kualitas paling rendah akan dipasarkan di pasar lokal.

Hal yang sama juga diakui seorang agen di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Para agen di Kota Pontianak umumnya menjual ikan-ikan yang berkualitas tinggi, seperti ikan kakap merah, ke Malaysia, dan mereka akan mengimpor ikan-ikan yang tidak laku di pasaran Malaysia, seperti ikan kembung, ke wilayah Pontianak.

Pola barter ikan kualitas tinggi dengan ikan berkualitas rendah antara para pedagang di wilayah perbatasan Indonesia sudah berlangsung cukup lama.

Pengakuan yang sama juga terjadi di para eksportir ikan tuna di Provinsi Bali. Menurut para eksportir, ikan-ikan berkualitas 1 akan diekspor ke Jepang, kualitas 2 dan 3 akan diekspor ke Uni Eropa dan Amerika Serikat, kualitas 4 akan diekspor ke negara-negara Asia, sementara ikan-ikan berkualitas 5 ke bawah akan dipasarkan untuk pasar lokal.

Berdasarkan hal tersebut, guna mengatasi krisis ikan nasional, diperlukan reorientasi strategi produksi ikan nasional dari rumput laut ke ikan, kebijakan jaminan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan industri pengolahan ikan nasional, serta meningkatkan dukungan sistem logistik perikanan nasional.

Dalam jangka pendek, pemerintah perlu terus mendorong pihak perguruan tinggi dan lembaga riset milik pemerintah lainnya guna mencari bahan baku pakan ikan berkualitas bagus, berbahan baku lokal, dan harga terjangkau.

Ketersediaan pakan ikan yang terjangkau para pembudi daya ikan nasional menjadi kunci dalam upaya reorientasi kebijakan produksi ikan dari rumput laut ke ikan yang layak dikonsumsi masyarakat Indonesia.

Sementara itu, dalam upaya menjamin ketersediaan ikan nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu segera menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 25 B UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Dalam jangka menengah dan panjang, pemerintah perlu terus mendorong peran BUMN Perikanan untuk menyediakan sistem logistik yang memadai, guna menjamin ketersediaan stok ikan di pasar nasional. Selain itu, pemerintah perlu terus mendorong gerakan gemar makan ikan sehat dan berkualitas tinggi.

Dengan beralihnya pola konsumsi masyarakat dari ikan berkualitas rendah menjadi ikan segar dan berkualitas tinggi, dengan sendirinya ikan-ikan yang berkualitas rendah, seperti ikan asin, akan semakin berkurang. Bahan baku ikan kualitas rendah tersebut dapat dimanfaatkan menjadi bahan baku tepung ikan dengan harga terjangkau.

Alhasil, tanpa adanya upaya komprehensif dalam memperbaiki sistem produksi, sistem logistik perikanan, dan dukungan kebijakan dalam menjamin ketersediaan ikan untuk memenuhi kebutuhan nasional, krisis ikan akan terus menghantui negeri maritim ini.

*Penulis adalah Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim.

Sumber : http://www.sinarharapan.co.id/content/read/tingkatkan-produksi-ikan-bukan-rumput-laut/

Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: