Skip to content

Meredam Ikan Impor Ilegal

08/04/2011

Kamis, 07 April 2011
Sektor Perikanan I Pelaksanaan Re-ekspor Harus Transparan dan Diawasi Ketat

Berbekal semangat meningkatkan daya saing serta kesejahteraan nelayan lokal, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengeluarkan kebijakan pembatasan impor ikan dari luar negeri.

Di dalam Peraturan Menteri No 17 Tahun 2010 itu diatur mengenai jenis ikan yang boleh didatangkan dari negara lain, yakni ikan-ikan yang tidak ditemukan di perairan Nusantara. Namun, di lapangan, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad menemukan fakta lain. Ketika melakukan sidak ke Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatra Utara, pada pertengahan Maret 2011, Fadel mendapati 91 kontainer ditahan pihak bea cukai.

Berdasarkan laporan Kepala Stasiun Karantina Ikan Kelas II Belawan, kontainer-kontainer itu tidak dilengkapi izin impor dari Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) KKP. Masuknya kontainer yang berisi ikan kembung, ikan teri, dan beberapa jenis ikan lainnya yang selama ini dapat diproduksi di dalam negeri tersebut kontan membuat Fadel geram. “Di luar dugaan saya, ikan-ikan impor banyak sekali.

Padahal, ikan-ikan itu banyak terdapat di dalam negeri,” tandas dia. Menurut Fadel, dibandingkan dengan ikan-ikan hasil tangkapan nelayan lokal, ikan-ikan impor dijual dengan harga lebih murah. Hal itu mengakibatkan nelayan Indonesia sulit berkompetisi dan merugi hingga triliunan rupiah.

Terkait dengan persyaratan impor ikan, Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Victor PH Nijikuluw menyatakan selama ini aturan yang berlaku adalah ikan yang diimpor harus memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya, jenis ikan tidak diproduksi di dalam negeri.

Sebagai contoh, ikan salmon yang habitatnya bukan di perairan Indonesia diperkenankan didatangkan dari luar negeri.

Persoalannya, menurut Victor, pihaknya menemukan izin impor untuk ikan salmon, tetapi ketika kontainer dicek isinya bukan ikan salmon, melainkan ikan cakalang. Harus Transparan Menindaklanjuti hal itu, pemerintah meminta para importir untuk mengembalikan ikan-ikan ilegal tersebut ke negara asal atau negara lain.

Di sisi lain, sebagai pihak pengawas, pemerintah diminta transparan dalam pelaksanaan re-ekspor ikan ilegal yang ditahan di pelabuhan. Transparansi tersebut diharapkan dapat meminimalisasi peluang kongkalikong dalam pelaksanaan re-ekspor. “Pemerintah harus tegas, jangan memberikan toleransi terkait re-ekspor.

Jangan sampai muncul persepsi ada kongkalikong di dalamnya dan Badan Karantina Perikanan KKP harus memastikan hal itu,” ujar Suhana, Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim, di Jakarta, Senin (4/4). Suhana menambahkan jika tidak transparan, maka KKP harus memusnahkan produk impor ilegal tersebut.

Dengan demikian, para pengusaha tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mere-ekspor produk-produk yang telah mereka datangkan. Senada dengan Suhana, Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan ikan impor ilegal harus segera direekspor atau dimusnahkan.

“Kami juga akan menelusuri kemungkinan impor ilegal di luar 200 kontainer yang sudah lebih dulu masuk,” ujar dia. Menyikapi proses pengembalian ikan-ikan ilegal itu, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP menyatakan akan melakukannya secara bertahap.

Pada re-ekspor tahap pertama, Rabu (6/4) Ditjen Bea Cukai memproses 131 kontainer ikan ilegal yang ditahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

“Di Tanjung Priok ada 159 kontainer yang ditahan, dari jumlah itu 131 kontainer sedang diproses reekspornya, 24 kontainer sudah di re-ekspor sebelum turun ke pelabuhan, dan empat kontainer sudah di re-ekspor setelah sempat ditahan di pelabuhan,” papar Thomas Sugiata, Dirjen Bea Cukai Sugiata, di Jakarta, Rabu.

Sementara itu data BKIPM menyebutkan 51 kontainer yang masing-masing kontainer berisi 25 sampai 26 ton ikan itu akan dikirim ke China, sembilan kontainer dire-ekspor ke Thailand, lima dari 12 kontainer asal Amerika Serikat (AS) dikirim ke negara itu, dua kontainer dire-ekspor ke Pakistan, dan dua kontainer dikirim kembali ke Myanmar.

Adapun batas waktu re-ekspor yang ditetapkan adalah satu pekan. “Saya memberikan deadline satu pekan dan akan ada proses hukum kepada importir,” tandas Fadel. Lebih lanjut dia menyatakan ke depan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Ditjen Bea Cukai untuk memperketat pengawasan impor ikan.

Menanggapi aturan pembatasan impor ikan Asosiasi Pengalengan Ikan menyatakan impor masih diperlukan karena pasokan dalam negeri belum mencukupi kebutuhan industri Untuk itu, dia menyarankan pemerintah segera mencari solusi terbaik dalam mengantisipasi kekurangan pasokan ikan tersebut. n aan/E-2

Sumber : http://koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=79638

Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: