Skip to content

KKP Diminta Hentikan Perizinan Kapal Asing

04/03/2011

KKP Diminta Hentikan Perizinan Kapal Asing
Investor Daily, Kamis, 3 Maret 2011 | 11:43

Seorang pedagang memilih ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jongor, Tegal, Jateng, Rabu (2/3). Kondisi laut yang kembali membaik menjadikan tangkapan ikan para nelayan melimpah sejak sepekan terakhir. Foto: Investor Daily/ ANTARA/Oky Lukmansyah/ss/ama/1

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diminta menghentikan pemberian izin baru dan meninjau kembali izin lama bagi kapal asing yang beroperasi di Indonesia. Penghentian dan pembatasan izin berdampak positif pada nelayan lokal yang memiliki kapal tangkap berkapasitas rendah. Terdapat 92% nelayan Indonesia hanya memilik kapal berkapasitas lima gros ton (GT).

“Karena kapasitas kapalnya kecil, maka perizinan tangkap yang diperoleh nelayan hanya dari pemerintah daerah. Ini mematikan mereka jika KKP memberi izin bagi kapal asing,” kata Suhana, kepala pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim di Jakarta, Rabu (2/3).

Menurut Suhana, terdapat gelagat KKP untuk melegalkan kapal asing di perairan Indonesia menyusul revisi Peraturan Menteri (Permen) No 5 Tahun 2008 Tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap. Dalam draf revisi Permen itu disebutkan, (Pasal 2 ayat 1 poin d) jenis usaha perikanan tangkap meliputi penangkapan ikan terpadu. Sementara itu dalam Pasal 36 ayat 2 disebutkan, usaha perikanan tangkap terpadu dilaksanakan oleh (1) usaha perikanan tangkap terpadu dengan fasilitas penanaman modal dalam negeri dan (2) usaha perikanan tangkap terpadu dengan fasilitas penanaman modal asing.

Sedangkan pada Pasal 37 ayat 1 disebutkan, perusahaan perikanan dengan fasilitas penanaman modal asing wajib membangun dan atau memiliki sekurangkurangnya unit pengolahan ikan (UPI) serta menggunakan tenaga kerja berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

“Dalam draf revisi terlihat sarat kepentingan asing. Membangun fasilitas UPI hanya beberapa unit menandakan asing bisa leluasa menguasai kita, apalagi mereka boleh langsung mengekspor ikan,” kata Suhana.

Suhana berharap KKP teguh pada Permen KP No 5 Tahun 2008 yang menyebut, 100% hasil tangkapan harus diolah di dalam negeri. Mengutip data KKP, hingga tahun 2010 Izin Usaha Perikanan Tangkap bagi kapal di atas 30 GT mencapai 5.436 kapal. Namun, kata Suhana, perizinan yang banyak itu tidak diikuti industri pengolahan dalam negeri sebagaimana diamanatkan Pasal 51 Permen KP No 5 Tahun 2008 .

Suhana menambahkan, sekitar 99% dari total kapal ikan nasional berkapasitas 30 GT. Itu berarti, surat izib usaha perikanan (SIUP) diterbitkan pemda. Sedangkan SIUP yang diterbitkan pemerintah pusat hanya 1%. Dengan demikian, jika kapal asing diberi izin pemerintah pusat, hal itu merugikan nelayan kecil. “Nelayan kecil yang hanya punya kapal 5 GT akan mati,” kata Suhana.

Pembatalan Izin
Sementara itu, menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad membatalkan izin operasional 300 kapal nelayan asing yang sudah beroperasi di tanah air karena merugikan nelayan lokal.

“300 kapal saya batalkan izinnya, meskipun itu sebetulnya izin lama sebelum saya menjadi menteri. Biarin saja!” kata Fadel, saat meresmikan depo rumput laut, pabrik rumput laut dan sentra pengolahan ikan roa asap di Parigi Moutong, Sulawesi Utara, pekan lalu.

Dia mengatakan, kapal-kapal tersebut umumnya berasal dari Vietnam dan Thailand. Menurut Fadel, sudah saatnya pemerintah bersikap tegas untuk memproteksi izin operasional kapal nelayan asing di dalam negeri dan diberikan peluang yang besar kepada nelayan dalam negeri.

Fadel mengatakan, keputusan itu sudah dilaporkan ke presiden dan direspons secara baik. “Saya sampaikan ke presiden bahwa hasil kekayaan alam kita harus kita olah dalam negeri. Silakan saudara menteri, itu kebijakan yang baik,” kata Fadel mengutip hasil pembicaraannya dengan presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Fadel, ikan-ikan yang ada di Indonesia harus diolah di dalam negeri. Dia menegaskan, tidak berkompromi dengan izin lama yang terbukti merugikan nelayan lokal. Selama masih menjabat menteri, kata Fadel, dia akan mencoret kapal-kapal asing yang menangkap ikan di dalam negeri yang terbukti merugikan Indonesia. (jjr)

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: