Skip to content

Ada Penyalahgunaan Izin Usaha Penangkapan

15/10/2010

Ada Penyalahgunaan Izin Usaha Penangkapan
Kompas, Senin, 11 Oktober 2010 | 03:15 WIB

Jakarta, Kompas – Sejumlah perusahaan diduga menyalahgunakan izin usaha penangkapan ikan. Modusnya adalah ikan langsung dibawa ke luar negeri, tidak didaratkan di pelabuhan Indonesia untuk diolah.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan, kini ada 2.741 perusahaan perikanan tangkap dengan 5.417 kapal. Tahun 2007, hanya ada 33 perusahaan dengan 4.000 kapal.

Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Suhana di Jakarta, Sabtu (9/10), mengemukakan, lonjakan izin usaha penangkapan ikan terkesan ganjil karena hampir semua wilayah pengelolaan perikanan kini dalam kondisi tangkapan berlebih. Sementara, produktivitas perikanan tangkap kian turun.

Dia menjelaskan, apabila diasumsikan ukuran kapal yang dimiliki perusahaan minimal 30 gross ton (GT), jumlah tonase kapal yang mendapat izin penangkapan 163.080 GT.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap, mewajibkan perusahaan swasta nasional yang memiliki kapal dengan tonase keseluruhan minimal 2.000 GT mengolah hasil tangkapannya di unit pengolahan ikan (UPI) di dalam negeri miliknya, atau bermitra dengan UPI dalam negeri.

Menurut Suhana, ada indikasi perusahaan mendirikan beberapa cabang perusahaan sehingga jumlah tonase kapal pada setiap perusahaan menjadi kurang dari 2.000 GT. Apabila perusahaan mengantongi surat izin usaha penangkapan untuk kapal di bawah 2.000 GT, ia bebas dari kewajiban membangun UPI.

Sebagian kapal yang dioperasikan merupakan kapal eks impor, yang menempatkan anak buah kapal (ABK) serta nakhoda asing. Hal ini memicu hasil tangkapan ikan tidak dilaporkan dan didaratkan ke pelabuhan Indonesia, tetapi langsung dibawa ke luar negeri. ”Sumber daya ikan kita dikuras, dan hasil tangkapannya didaratkan langsung di negara asal investor. Industri pengolahan nasional tetap terpuruk. Ini harus diusut,” ujar Suhana.

Direktur Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Heriyanto Marwoto mengakui ada indikasi sejumlah industri perikanan tangkap tidak memenuhi kewajiban mengolah hasil tangkapannya di dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah akan mengevaluasi keberadaan perusahaan penangkapan ikan itu.

Menurut

Ketua Umum Gabungan Asosiasi Pengusaha Perikanan Indonesia (Gappindo) Herwindo, pemerintah tidak cukup hanya mengecek kewajiban pembangunan UPI. ”Pemerintah harus melakukan pengawasan di perairan, termasuk secara berkala memeriksa laporan pajak perusahaan guna memonitor kegiatan operasional penangkapan,” ujar dia. (LKT)

Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: