Skip to content

Pengawasan Dilebur ke Badan Pengawasan Laut

23/09/2010

Pengawasan Dilebur ke Badan Pengawasan Laut
Sabtu, 18 September 2010 | 03:33 WIB

Jakarta, Kompas – Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP berjanji tidak akan menghentikan sepenuhnya kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Namun, kegiatan kementerian akan lebih difokuskan pada kepentingan ekonomi. Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad di Jakarta, Jumat (17/9), menegaskan hal itu, menyikapi keluhan sejumlah kalangan tentang rencana KKP menghentikan kegiatan pengawasan mulai tahun 2013.

Pihaknya, ujar Fadel, akan segera melakukan koordinasi lintas kementerian terkait fungsi pengawasan laut. Peran pengawasan KKP diusulkan untuk dilebur dengan instansi lain dalam satu badan pengawasan laut.

”Kami hanya menjalankan arahan presiden, yakni KKP hanya mengurusi prosperity (kemakmuran) dan bukan security (keamanan). Tentunya tidak akan menghapus sepenuhnya fungsi pengawasan KKP, tetapi dikurangi dan dilebur ke dalam badan yang lebih kuat,” ujarnya.

Fadel menilai, peran pengawasan perikanan oleh KKP masih rancu. Itu karena KKP mengurusi aparat pengawasan, tindak pidana perikanan, sampai pengadilan ad hoc perikanan.

”KKP sudah seperti kementerian yang superbody. Ke depan, kami hanya akan menangani masalah ekonomi, sedangkan urusan keamanan biar dikendalikan oleh TNI dan kepolisian,” ujarnya. Pengawasan perikanan di laut lepas akan dialihkan ke TNI Angkatan Laut. Aparat KKP mengawasi penangkapan ikan ilegal dan terumbu karang.

Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana mengemukakan, pengalihan fungsi pengawasan KKP bertentangan dengan UU 45/2009 tentang Perikanan, serta Perpres No 24/2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara.

Dalam aturan tersebut, dicantumkan tentang tugas KKP dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Saat ini terdapat lima instansi yang mengurus laut, yakni Bea dan Cukai, kepolisian, Kementerian Perhubungan, TNI, serta KKP.

(LKT)

Sumber : http://cetak.kompas.com/read/2010/09/18/03331439/pengawasan.dilebur.ke..badan.pengawasan.laut

4 Komentar leave one →
  1. mintut silowati permalink
    27/09/2010 10:36 am

    salut buat pak Mentri KKP, jadi memang keamanan harus ditangani oleh TNI, dan ekonomi harus menjadi perhatian KKP agar kesejahteraan nelayan menjadi kenyataan…..

    • Hasan, S.Pi permalink
      08/02/2011 8:22 am

      Sebagai insan perikanan saya sangat prihatin dengan dengan sikap mental pak fadel, kasus yang mendera pangawas perikanan beberapa waktu yang lalu, sebagai orang nomor 1 di KKP seharusnya merilis prestasi yang telah diraih oleh KKP, dalam beberapa tahun saja sudah berapa banyak kasus illegal fishing yang ditangani oleh KKP, kita harus jujur sebelum keberadaan KKP tindak pidana illagal fishing yang terungkap bisa dihitung dengan jari. Jasi saya kira KKP harus punya mental baja, jangan digertak dengan masalah kecil yang dipolitisir politikus jadi lemasssssssssssssssss. Kasihan.

  2. 02/10/2010 6:49 am

    nice buat pak fadel

Trackbacks

  1. DPR Bantah Rombongan ke Mekkah 170 Orang :: Berita Nusantara

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: