Skip to content

Hegemoni atas Geopolitik Kelautan Kita

30/08/2010

Harian Sinar Harapan, Jumat, 27 Agustus 2010 13:00

Hegemoni atas Geopolitik Kelautan Kita

OLEH: MUHAMAD KARIM

Suhu politik negara akibat tindakan Polis Diraja Malaysia yang menangkap tiga aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di perairan Tanjung Berakit, Bintan makin memanas.

Kendati pemerintah Indonesia telah membarternya dengan tujuh nelayan Malaysia, namun aroma ketidakpuasan terus merebak di mana-mana.
Pun sebelumnya kapal Angkatan Laut China bertindak serupa di Laut China Selatan. Soal Malaysia, elemen masyarakat mulai dari ormas, mahasiswa, gerakan masyarakat sipil, hingga pejabat pemerintah mengecam tindakan barter itu. Sebab, itu telah menghina kedaulatan kita. Mengapa Malaysia dan China bertindak demikian? Mengapa pula pemerintah Indonesia bersikap masa bodoh atas peristiwa ini? Apakah hubungannya dengan geopolitik kelautan kita?
Posisi strategis Indonesia di tengah kekuatan ekonomi Asia Pasifik dan Eropa telah menempatkan lautan Indonesia secara geopolitik menjadi rebutan negara maju. Di Asia, setidaknya China, Jepang dan Australia, berupaya memperkuat pengaruhnya di Indonesia. Apalagi Amerika Serikat yang kini hubungannya kurang mesra dengan China berambisi me­nguasai kawasan perairan Indonesia sebagai strategi memosisikan laut Indonesia sebagai buffer dalam politik global. Bahkan, Uni Eropa tak mau ketinggalan karena menganggap Indonesia ssbagai mitra kerja yang strategis secara ekonomi politik.

Indonesia Jadi Rebutan
Bila mencermatinya, setidaknya ada dua hal yang membuat lautan Indonesia menjadi rebutan hegemoni negara-negara maju, yaitu, pertama, soal sumberdaya alam di permukaan, badan air dan di bawah dasar laut. Mulai dari migas di off shore, mineral (emas, berlian, dan uranium) di dasar laut dalam (baca: riset Sangir-Talaud) hingga ikan tuna (bluefin tuna) di pantai selatan Jawa. Kedua, jalur transportasi laut yang menghubungkan pelbagai kawasan Asia–Pasifik, Asia Selatan-Eropa dan Pasifik–Samudra Hindia. Simaklah Selat Malaka yang merupakan kawasan perdagangan teramai di dunia, diperkirakan perputaran barang dan jasa di kawasan itu mencapai US$ 1.000 triliun per tahunnya. Mulai dari transportasi migas, refinary minyak, perkapalan, hingga jasa kelautan.
Setidaknya ada lima kawasan laut Indonesia yang bernilai strategi secara ekonomi politik hingga pertahanan. Pertama, kawasan laut China Selatan dan Selat Malaka. Laut China Selatan kini situasinya memanas akibat ketegangan antara China–Vietnam soal Kepulauan Spartly, China–Taiwan soal Taiwan dianggap membangkang dari kekuasaan China, hingga rebutan cadangan minyak antara China, dan Vietnam yang berdekatan dengan blok Natuna. Selat Malaka merupakan jalur transportasi paling strategis di dunia yang memudahkan kapal barang dan perang melintasinya. Amerika Serikat berambisi mengatur jalur pelayaran di kawasan ini de­ngan dalih mengamankannya dari bajak laut. Padahal, negara yang berbatasan maritim di selat itu yakni Indonesia, Malaysia, Thailand dan Singapura, telah memiliki joint agreement yang mengamankannya.
Kedua, kawasan tepi Samudra Pasifik yang berlokasi pulau kecil strategis, Morotai dan Biak. Amerika Serikat amat berkepentingan karena sejarah mencatat di kedua pulau itulah mereka menyusun strategi memenangi Perang Pasifik atas Jepang tahun 1945. Amerika Serikat hendak menjadikannya sebagai pangkalan militer Armada VII di Pasifik. Ini strategi antisipasi kemajuan ekonomi dan militer China yang kini menjadi saingan nomor wahid pascaruntuhnya Uni Soviet. Apalagi pulau Biak, tempat terbaik di dunia untuk meluncurkan roket dan pesawat ruang angkasa karena lebih dekat ke orbit bumi.
Bila ini tercapai, AS akan mampu mengamankan kepentingan bisnisnya di kawasan itu. Mulai dari migas di kawasan Delta Mahakam (Exxon Mobil & Chevron), pertambangan emas (PT Newmont Nusa Tenggara) di Nusa Tenggara Barat hingga emas di Papua (Freeport). Mereka pun sudah mengeksplorasi laut dalam (deep sea) perairan Sangir–Talaud yang menemukan emas dan berlian.
Ketiga, kawasan Laut Arafura, Aru dan Selat Wetar yang masuk alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) III. AS dan sekutunya, Australia, berkepentingan dengan kawasan ini sebagai upaya mengerem hegemoni China melalui China–ASEAN Free Trade (CAFTA)-nya. Simaklah proyek mercusuar Jembatan Selat Sunda yang konon akan dibangun China, karena berhasil membangun Suramadu. Lalu, Jembatan Jawa–Bali. Semuanya belum tentu mensejahterakan rakyat Indonesia.
Keempat, kawasan laut teritorial dan laut pedalaman, khususnya laut Banda, Selat Makassar, dan Selat Sunda. Kawasan ini disinyalir mengandung sumber daya migas, mineral (emas, berlian, batu permata), hingga uranium di bawah dasar laut. Di perairan teritorial dan pedalaman ini, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru amat getol mendorong pengembangan kawasan kelautan. Mulai dari penetapan Coral Triangle Inisiative (CTI) yang luasnya 20 juta hektare hingga 2020, kawasan Eko-region laut Sulu-Sulawesi, World Ocean Conference (WOC), Sail Bunaken hingga Banda.
Bila dicermati, CTI ini sesungguhnya telah menafikan asas kedaulatan Indonesia atas wilayah laut karena pengelolaan dan pemanfaatannya sepenuhnya dikendalikan lembaga internasional bermarkas di Washington, yaitu The Nature Conservation (TNC), Conservation International (CI), dan World Wildlife Fundation (WWF). Lalu di manakah kedaulatan kita atas wilayah laut? Bahkan mereka mengkonsultasi, juga mem­biayai hingga membuatkan peraturan perundangannya. Mulai dari Undang–Undang (UU) No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K) di dalamnya ter­tuang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3), UU Perikanan dan Pertambangan, Penanaman Modal Asing hingga Migas.
Kelima, kawasan Samudra Hindia, mulai dari pantai barat Sumatra, pantai selatan Jawa hingga pantai Barat Nusa Tenggara. Tahun 2005, Amerika Serikat telah mengeksplorasi kawasan laut dalam pantai barat Aceh pascatsunami. Pun, tahun 2007, Jepang melakukan hal serupa di pantai selatan Jawa. Begitu mudahnya perairan kita dieksplorasi negara maju. Padahal, UU No 6/1996 tentang Perairan Indonesia memberlakukan prasyarat yang ketat soal riset, tapi ternyata itu semua berjalan mulus.

Pemain Utama
Mencermati lima hal di atas, otomatis lautan Indonesia secara geopolitik amat penting dan strategis. Dalam perebutan hegemoni, pemain utamanya yakni Amerika Serikat, Jepang, dan China. Soal apakah nantinya kepentingan mereka itu akan mensejahterakan rakyat Indonesia, itu urusan lain. Sebab, penguasa negeri ini cenderung mengakomodasi kepentingan mereka ketimbang kesejahteraan rak­yatnya. Apalagi penyakit kolusi, korupsi, dan nepotisme makin akut dan utang menggunung. Apa hubungannya dengan Malaysia? Malaysia yang berbatasan maritim de­ngan Indonesia tahu soal ini. Mereka berambisi menguasai sebagian wilayah kedaulatan laut Indonesia dan pulau kecil perbatasannya karena punya kekayaan yang melimpah. Simaklah kasus Sipadan-Ligitan.
Mereka juga hendak menjadi ”pemain” dalam percaturan ini dengan mengandalkan kekuatan ekonominya. Ingat! Malaysia anggota negara persemakmuran Inggris, sama de­ngan Australia. Keterlibatannya dalam CTI dan eko-region laut Sulu-Sulawesi membuktikan itu. Malaysia hendak mencaplok perairan Ambalat sepihak hingga perbatasan di Selat Malaka dengan dalih yang tak berdasar dan melanggar hukum laut internasional (UNCLOS 1982). Padahal, mereka bukan negara kepulauan.
Simaklah, Australia yang berkolaborasi dengan Amerika Serikat menguasai ladang migas Laut Timor, kendati pencemarannya mengancam perairan NTT. Australia bersama Jepang dan Selandia Baru menguasai perdagangan tuna sirip biru dalam organisasi Commission for The Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT). Kepentingannya, pantai selatan Jawa fishing ground tuna sirip biru yang harganya US$ 60-70/kg. Secara ekonomi politik, geopolitik kelautan Indonesia bagaikan berlian dalam lumpur. Kini saatnya, Indonesia mengedepankan politik kelautan buat kepentingan rakyatnya ketimbang asing dalam percaturan ekonomi kawasan. Sebab, itulah amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945.

Penulis adalah Direktur Pusat Kajian Pembangunan
Kelautan dan Peradaban Maritim/Deklarator Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).

Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: