Skip to content

Penahanan Petugas DKP Strategi Merebut Wilayah RI

24/08/2010

Penahanan Petugas DKP Strategi Merebut Wilayah RI

[JAKARTA] Insiden penangkapan petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di perairan Bintan, Kepulauan Riau, adalah strategi yang dilakukan Malaysia untuk mencaplok sebagian wilayah Indonesia. Jika pemerintah lengah, kasus ini akan berakhir sama seperti kasus Pulau Sipadan dan Ligitan.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Enggartiasto Lukita di Jakarta, Jumat (20/8), tidak menampik kecurigaan bahwa insiden tersebut adalah bagian dari upaya Malaysia mengambil wilayah Indonesia, sebagaimana terjadi pada kasus Sipadan dan Ligitan.
Enggartiasto menanggapi hasil riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PKPKPM) yang melihat kejadian di perairan Bintan akan berakhir seperti kasus Sipadan dan Ligitan.
Menurut dia, insiden itu bisa sebagai provokasi Malaysia kepada Indonesia untuk mempersoalkan wilayah tersebut. “Apa yang disampaikan itu (hasil riset PKPKPM, Red) bisa terjadi. Tampaknya Malaysia merasa siap untuk membawa sengketa itu ke pengadilan internasional. Karena itu, mereka sengaja memprovokasi,” katanya.
Ia menyayangkan sikap pemerintah yang sangat lemah dalam kasus tersebut. Yang lebih memiriskan lagi, maling ikan asal Malaysia dibarter dengan petugas DKP. “Mereka itu pencuri, maling yang didukung tentaranya. Tetapi, kita malah melepaskan mereka, dan yang menyakitkan adalah membarter dengan pejabat kita. Ini kan melecehkan kita,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala PKPKPM Suhana meminta pemerintah mewaspadai insiden di perairan Bintan, Kepulauan Riau, yang akan berakhir seperti kasus Sipadan dan Ligitan. “Perlu kita cermati secara mendalam, insiden perairan Bintan jangan sampai menjadi strategi untuk mengklaim perairan Bintan sebagai wilayah kedaulatannya,” kata Suhana di Jakarta, Kamis.
Seperti diketahui, katanya, perundingan perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Perairan Bintan, tempat terjadinya insiden, masih mengalami kebuntuan. Pemerintah Malaysia terus mengklaim wilayah perairan tersebut, sebagai wilayah kedaulatannya dengan mengeluarkan peta, namun Pemerintah Indonesia sudah melayangkan penolakan atas peta tersebut.

Dimanfaatkan
Tetapi, upaya Malaysia mengklaim perairan tersebut tidak berhenti di situ. Mereka terus melakukan berbagai kegiatan, untuk menunjukkan bahwa perairan tersebut masuk ke dalam kedaulatan mereka. “Karena itu, jangan sampai kelengahan pengawas perikanan Indonesia dimanfaatkan. Kita tahu bahwa jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan tahun 2010 ini mengalami penurunan, dari 180 hari menjadi 100 hari. Akibatnya, pengawasan pencurian ikan di perairan Indonesia menjadi lengah,” tegas Suhana.
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (2010) menunjukkan bahwa sampai akhir Juni 2010 tercatat dari 116 kapal ikan ilegal yang tertangkap kapal pengawas perikanan, 112 di antaranya merupakan kapal ikan asing, termasuk kapal Malaysia. Berkurangnya hari operasi kapal pengawas tersebut, kata Suhana, sebagai dampak dari kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang merealokasi anggaran di DKP Tahun 2010.
Menengok kembali kasus lepasnya Sipadan dan Ligitan, Suhana mengatakan, perundingan Indonesia-Malaysia saat itu, mengalami kebuntuan, sampai akhirnya disepakati status quo. Dalam kondisi status tersebut, Malaysia ternyata memanfaatkan kelengahan Indonesia. [R-14]

Sumber : http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=23401

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: