Skip to content

Pemerintah Dikritik

25/07/2010

Pemerintah Dikritik
Minggu, 25 Juli 2010 | 03:34 WIB

Jakarta, Kompas – Sejumlah kalangan mengecam sikap Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad terkait kasus pencemaran minyak di Laut Timor yang diduga dilakukan perusahaan minyak PTTEP Australasia, asal Australia. Fadel dinilai mengecilkan kerugian masyarakat.

Fadel menyebutkan bahwa nilai kerugian yang ditimbulkan tidak sampai Rp 860 miliar, seperti yang dirilis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kecaman itu disampaikan secara terpisah oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) dan Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim, Sabtu (24/7) di Jakarta. Sikap pemerintah dinilai melukai rasa keadilan masyarakat NTT yang sekian lama menderita kerugian akibat pencemaran di Laut Timor sejak Agustus 2009.

Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana menilai, sikap Menteri Kelautan dan Perikanan cenderung membela perusahaan swasta dan Pemerintah Australia serta merendahkan penilaian masyarakat NTT atas dampak pencemaran di Laut Timor.

”Tidak hanya masyarakat NTT yang mengalami kerugian secara langsung dan tidak langsung, pencemaran tersebut juga telah mengancam keberlanjutan sumber daya ikan di sekitar perairan Laut Timor,” ujar Suhana.

Sebelumnya, seusai pertemuan terbatas dengan Menteri Hubungan Asia Northern Territory Yang Mulia Rob Knight di Darwin, Australia, Jumat lalu, Fadel menyampaikan bahwa klaim ganti rugi terhadap perusahaan minyak asing itu jangan sampai mencemarkan nama baik Pemerintah Indonesia.

Adapun PTTEP Australasia menuntut Pemerintah Indonesia memberikan bukti kuat soal kerugian akibat pencemaran minyak di Celah Timor. Alasannya, perusahaan itu belum menerima klaim kompensasi atas tumpahan minyak di ladang Montana periode Agustus dan November 2009 dan dampaknya terhadap Laut Timor (Kompas, 23/7).

Rombak

Dalam pernyataan pers, Suhana meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merombak tim negosiasi yang menangani permasalahan Laut Timor agar lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

Selain itu, ia juga memberikan peringatan tegas kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang tidak menunjukkan upaya serius dalam membela dan menyelamatkan kepentingan bangsa dan negara di Laut Timor.

Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal Kiara Riza Damanik menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai menutup-nutupi adanya pencemaran Laut Timor dan mengecilkan nilai ganti rugi. Pihaknya mendesak pemerintah agar tidak menunda penyelesaian kasus pencemaran Laut Timor.

Sebelumnya, Presiden Yudhoyono telah menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia akan mengajukan klaim kepada PTTEP.

Tumpahan minyak akibat kebocoran selama sekitar 74 hari sejak 21 Agustus 2009 pada instalasi itu dinilai telah mencemari wilayah perairan Indonesia dan telah mematikan mata pencarian nelayan di Kabupaten Rote Ndao, NTT.

Ketika mengawali rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis lalu, Presiden menekankan, perusahaan harus bertanggung jawab atas kejadian itu dan kepada masyarakat di Pulau Rote yang terkena dampak harus    diberikan bantuan yang patut. (LKT)

Sumber : http://cetak.kompas.com/read/2010/07/25/03342644/pemerintah..dikritik

Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: