Skip to content

Mafia Perikanan yang Menghancurkan

04/06/2010

Sinar Harapan, Jumat, 04 Juni 2010 13:51

Mafia Perikanan yang Menghancurkan

OLEH: MUHAMAD KARIM

Kata mafia hampir setiap hari meng­hiasi berita media massa koran dan elektronik, mulai dari soal mafia kasus, mafia hukum, hingga mafia sumber daya alam.

Salah satu yang abai adalah menyangkut mafia perikanan. Hingga kini, amat sulit memastikan secara tepat stok sumber daya ikan laut Indonesia. Masalahnya, data untuk menghitungnya tidak valid. Ditambah perusahaan pe­nangkap ikan domestik mau­pun asing konon separuhnya tak melaporkan hasil tang­kapannya (unreported). Bu­kan­kah ini menggelapkan pajak? Pun, kejahatan pencurian ikan hingga kini tak pernah tuntas. Patgulipat perizinan pun sulit diberantas. Diduga, ini tak mungkin mulus begitu saja tanpa mafianya.
Beroperasinya mafia per­ikanan hingga kini luput dari perhatian Satuan Tugas (Sat-gas) Mafia Hukum. Padahal, ope­rasinya sudah menggurita dalam jagad perikanan Indo­nesia. Hingga kini, tak satu pun pihak berhasil mengungkapnya. Paling banter menduga-duga. Bila ada yang mau meng­ungkapnya, kerap kali ini menabrak tembok. Mulai dari pe­nguasa, aparat, hingga ma­fianya.
Untuk membacanya, setidaknya menggunakan tiga tipologi perilaku, yaitu pertama, free rider. Mereka kerap kali mencari keuntungan di balik kebijakan pemerintah yang sesungguhnya mengorbankan kelompok masyakat miskin, terutama nelayan tradisional dan masyarakat adat. Faktanya, kebijakan melega­lisasi pukat hela (trawl) di bagian utara perairan Kali­mantan Timur membuktikannya (Permen No 6 Tahun 2008). Kenyataannya ada pihak ek­sekutif, legislatif hingga aparat lokal yang juga memiliki trawl dan mengoperasikannya (COMMITs dan KIARA, 2009). Mereka mendompleng kebijakan pemerintah pusat demi menguras keuntungan dari kapal trawl. Kendati harus mengorbankan nelayan tradisional yang diklaim seolah-olah mereka memintanya. Lalu, Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2010 menemukan fakta beroperasinya kapal ikan > 60 GT di wilayah perairan < 12 mil di Sumatera Utara, Maluku, dan Sulawesi Utara. Hal ini jelas melanggar aturan jalur–jalur penangkapan ikan.
Kemudian, mencari legitimasi di tingkat lokal dengan merebut hati masyarakat adat dengan cara mendapatkan gelar. Contohnya pemberian ge­lar adat Dir U Ham Wang (ber­diri di depan membagikan hak) kepada David Tjioe, Direktur PT Maritim Timur Jaya—peru­sahaan perikanan tangkap—oleh pemimpin adat di Tual, Maluku, yang kemudian gagal akibat mahasiswa dan ma­syarakat menolaknya. Ini membuktikan solidaritas dan kebersamaan yang diikat hukum adat mampu mencegah intervensi pemodal besar yang ingin memanfaatkan celah untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat lokal (Kompas 18/10/2009).
Kedua, pemburu rente (rent seeking behaviour). Mereka ini diduga kerap berperan sebagai becking, memuluskan ke­luarnya perizinan baik legal mau­pun ilegal, hingga jadi brokernya. Beroperasinya ka-pal–kapal asing di perairan Indonesia yang bila ditangkap lalu dilepaskan tak luput dari peran mafia. Juga, bekerjanya anak buah kapal (ABK) asing yang melanggar ketentuan Un­dang-Undang (UU) Perikanan.

Birokrasi dan Kekuasaan
Perilaku ini diduga melibatkan birokrasi, aparat, hingga orang–orang seputar ling­karan kekuasaan di pusat maupun daerah. Buktinya, laporan hasil pemeriksanaan BPK 19 Mei–September 2009 yang menemukan kelebihan tenaga kerja asing sejumlah 1.619 (82,42 persen) dari total 1.947 orang untuk 98 izin usaha penangkapan ikan (SIPI). Pa­dahal, UU Perikanan No 45 Tahun 2009 hanya memboleh­kan 30 persen. Mengapa hal ini lolos, padahal UU-nya membatasi?
Lalu, Pusat Informasi Pela­buhan Perikanan (2009) meng­ungkapkan adanya 17.811 unit (87,37 persen) kapal ikan yang tak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Se­jumlah 5.218 unit (88,05 persen) berukuran di atas 10-30 GT. Ketiga, Laporan BPK (2010) men­sinyalir beroperasinya ka­pal ”pumboat” yang berasal dari Filipina secara ilegal/­menggunakan izin legal yang dipalsukan di Indonesia. Jika jumlahnya 1.000 kapal, negara menelan kerugian Rp 1,2 triliun. Bukankah kejadian sema­cam ini berlangsung akibat perilaku pejabat dan aparat yang bermental pedagang?
Ketiga, sebagai perampas (rent seizing behavior) hak akses dan kelola atas sumber daya alam dengan cara mengintervensi, hingga membuat aturan main yang menguntungkan kalangan tertentu. Perilaku macam ini tak sulit melacaknya. Simaklah penyu­sunan perundangan perikanan dan kelautan yang tak luput dari intervensi asing (misalnya Asia Development Bank) dan pemodal besar.
Setidaknya, munculnya pasal soal Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) dalam Undang–Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil membuktikannya.  Anehnya, dalam naskah aka­demiknya, tak ada klausal HP3. Jelas ini diduga ada intervensi pihak tertentu yang bermotifkan kepentingan bisnis di wilayah pesisir dan pulau kecil. Bukankah HP3 ini merampas hak masyarakat adat dan nelayan tradisional akibat privatisasi, mengalihkan hak hingga menjualnya kepada pribadi, badan usaha termasuk pihak asing? Pemberlakuannya pun hingga 20 tahun boleh diperpanjang tiga kali.
Lalu, masih bercokolnya pasal soal kapal asing ber­operasi di Indonesia pada UU Perikanan hasil revisi. Juga, menghilangnya pasal pela­rangan trawl yang semula masuk draf  RUU-nya. Diduga, soal macam ini tak luput dari gerilya politik mafia perikanan yang tak mau terusik bisnisnya di wilayah pesisir.
Kemuadian ada pula masalah keluarnya Permen No. 5 Tahun 2008 yang direvisi jadi Permen No 12 Tahun 2009 tentang Usaha Perikanan Tang­kap. Ini juga bermasalah, akibat adanya ”kluster per­ika­nan” yang masa berlakunya hingga 30 tahun dan boleh diperpanjang. Otomatis aturan ini merampas hak akses dan kelola nelayan tradisional hingga masyarakat adat. Juga, meng­ancam sekaligus me­ngusir mereka dari wilayah tradisionalnya.
Pelbagai fakta di atas menggambarkan bahwa mafia beroperasi di dalam perikanan. Dampaknya, negara merugi karena diduga terjadi penggelapan pajak, penggandaan, dan pemalsuan perizinan yang me­ngurangi pendapatan ne­gara bukan pajak (PNBP). Su­litnya menghitung perizinan itu mun­cul karena data tangkapan kita ada yang tak dilaporkan melalui transhipment di tengah laut.
Bila kejadian–kejadian ini tak mendapatkan perhatian serius pemerintah, bukan tak mungkin kita akan mengalami kutukan sumber daya alam (resources curse) perikanan. Ku­­tukannya berupa krisis sum­ber daya ikan hingga hi­langnya spesies ikan akibat perilaku kese­rakahan manusia yang mengeksploitasinya tanpa kendali, hingga penggunaan alat tang­kap merusak (trawl) yang me­musnakan populasi ikan.
Ini sudah melanda Inggris Raya (Nature Communications, 2010). Bukan tak mungkin 10–15 tahun mendatang kita akan sulit menikmati makanan laut (sea food) dan mengalami kejadian serupa. Singkatnya, mafia perikanan tak hanya merugikan negara, melainkan juga menghancurkan sumber daya ikan dan memiskinkan nelayan tradisional, yang berujung pada kerugian umat manusia.

Penulis adalah Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan & Peradaban Maritim (PK2PM).

Sumber : http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/mafia-perikanan-yang-menghancurkan/

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: