Skip to content

Laporan Ekonomi Perikanan Triwulan I Tahun 2010

03/06/2010

Laporan Ekonomi Perikanan Triwulan I Tahun 2010

Ekonomi Perikanan Belum Membaik

Oleh : Suhana

Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim

Alamat Kontak : Blog : Http://pk2pm.wordpress.com, http://suhana-ocean.blogspot.com, Email : suhanaipb@gmail.com , HP. 081310858708

Pembangunan ekonomi perikanan pada triwulan pertama tahun 2010 menunjukan belum adanya perbaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2009. Hal ini dapat ditunjukan dengan beberapa indikator, yaitu total investasi, nilai ekspor dan kesejahteraan nelayan serta pembudidaya ikan.

Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian serius agar target pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010 dapat terwujud dengan baik. Oleh sebab itu berbagai terobosan dan perbaikan di internal birokrasi perikanan hendaknya terus dilakukan. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2010 menunjukan masih lemahnya manajemen pengelolaan perikanan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Investasi Perikanan dikuasai Asing

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2010 menunjukan bahwa total investasi di sektor perikanan pada triwulan I tahun 2010 mencapai 1,3 US $ juta atau setara dengan Rp. 11,96 milyar– asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Rp. 9.200/ dollar AS. Jumlah ini menurun 48,42 persen jika dibandingkan triwulan I tahun 2009 yang mencapai Rp. 24,7 milyar. Selain itu juga, data BKPM (2010) menunjukan bahwa total investasi sektor perikanan triwulan I tahun 2010 tersebut seratus persen merupakan investasi asing (PMA). Sementara itu pada triwulan I tahun 2009 investasi sektor perikanan seratus persen bersumber dari dalam negeri (PMDN).

Hal ini menunjukan minat investor dalam negeri belum membaik sejak triwulan II tahun 2009, sementara kepercayaan investor asing cenderung meningkat sejak triwulan ke IV tahun 2009. Memburuknya minat investor dalam negeri tersebut hendaknya menjadi perhatian utama pemerintah agar potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia sendiri. Hal ini pun sesuai dengan amanat Pasal 33 (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pertumbuhan Ekspor Produk Perikanan

Pertumbuhan nilai rata-rata ekspor produk perikanan pada triwulan I tahun 2010 diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 34,73 persen jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2009. Data Badan Pusat Statistik (2009) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2010) menunjukan bahwa rata-rata nilai ekspor produk perikanan triwulan I tahun 2010 diperkirakan mencapai 184.408.666,66 US $, sementara itu nilai rata-rata ekspor produk perikanan triwulan I tahun 2009 mencapai 136.877.399,66 US $.

Namun demikian, perkiraan nilai ekspor triwulan I tahun 2010 tersebut masih jauh dari target nilai ekspor produk perikanan tahun 2010 yang mencapai 2,9 milyar US $. Oleh sebab itu diperlukan upaya ekstra untuk terus memperbaiki mutu hasil produk perikanan nasional. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (2010) menunjukan bahwa pengembangan sarana dan prasarana sistem rantai dingin (Cold Chain System) selama ini di beberapa wilayah tidak dimanfaatkan secara efektif untuk memperbaiki kualitas produk perikanan. Selain itu juga banyak peralatan pada Laboratorium Pembinaan dan Pengujian (LPPMHP) rusak dan belum dimanfaatkan secara optimal.

Kesejahteraan Nelayan Belum Membaik

Meningkatnya investasi asing di sektor perikanan ternyata belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan nelayan Indonesia. Hal ini disebabkan besarnya investasi asing tersebut diduga diikuti dengan meningkatnya tenaga kerja asing di sektor perikanan Indonesia. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2010 menunjukan bahwa masih banyak perusahaan perikanan, khususnya perikanan tangkap yang memperkerjakan tenaga asing diatas 80 persen. Padahal dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Usaha Perikanan Tangkap tenaga asing yang diperbolehkan maksimal 30 %. Dampak dari besarya porsi tenaga asing tersebut, BPK menyimpulkan berdampak terhadap berkurangnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia, khususnya nelayan nasional dan berkurannya penerimaan negara dari PNBP.

Berkurangnya kesempatan kerja untuk nelayan nasional tersebut sangat berpengaruh terhadap belum meningkatnya kesejahteraan nelayan. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan nilai tukar nelayan yang belum mengalami peningkatan. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTN) triwulan pertama rata-rata tahun 2010 hanya mencapai 105,35. Pertumbuhan Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya ikan tersebut menurun 0,07 persen jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2009 yang mencapai 105,39. Penurunan NTN tersebut menunjukan bahwa kesejahteraan nelayan cenderung belum mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan selain minimnya kesempatan kerja bagi nelayan, juga disebabkan sampai saat ini pemerintah belum dapat berperan banyak dalam menurunkan biaya produksi perikanan. Hal ini terlihat dari terus meningkatnya harga pakan dan kurangnya pasokan bahan bakar minyak untuk nelayan dan pembudidaya ikan.

Perbaikan Menyeluruh

Berdasarkan hal tersebut diatas, guna meningkatkan kinerja ekonomi perikanan nasional diperlukan upaya komprehensif mulai dari perbaikan iklim investasi dalam negeri, keberpihakan terhadap tenaga kerja nasional, peningkatan mutu produk perikanan dan penurunan biaya produksi perikanan. Dalam memperbaiki iklim investasi dalam negeri, pemerintah perlu meminimalkan besarnya biaya transaksi yang selama ini dikeluhkan oleh para investor. Sementara itu guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja nasional, pemerintah perlu menindak tegas perusahaan perikanan yang memperkerjakan tenaga kerja asing diatas 30 persen sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dalam upaya meningkatkan mutu hasil perikanan pemerintah perlu mendorong pemerintah daerah agar dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana sistem rantai dingin (Cold Chain System) yang telah dibangun selama ini. Selain itu juga diperlukan perbaikan dan perbanyakan peralatan pada Laboratorium Pembinaan dan Pengujian (LPPMHP). Penurunan biaya produksi perikanan dapat dilakukan dengan terus meningkatkan jumlah dan kwalitas pelayanan stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan dan pembudidaya ikan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar para nelayan dan pembudidaya ikan dapat membeli bahan bakar solar sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu juga pemerintah perlu mendorong terwujudnya rumah-rumah pakan ikan yang dikelola oleh setiap kelompok pembudidaya ikan dengan bahan baku lokal. Sehingga mereka tidak tergatung lagi dengan pakan pabrik yang harganya jauh dari jangkauan mereka.

Alhasil, tanpa adanya upaya perbaikan yang menyeluruh, dikhawatirkan kinerja ekonomi perikana tidak dapat mengamai peningkatan. Akibatnya target pembangunan perikanan tidak akan tercapai secara optimal.

Daftar Bacaan

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM 2010). Perkembangan Realisasi Investasi Triwulan I Tahun 2010

Badan Pusat Statistik (BPS 2009). Berita Resmi Statistik, edisi Bulan Januari 2009-Mei 2010

Badan Pusat Statistik (BPS 2009). Statistik Ekspor Produk Perikanan

Badan Pemeriksa Keuangan (2010). Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Semester II Tahun anggaran 2009 atas Manajemen Penangkapan Ikan.

Bank Indonesia. 2010. Survey Kegiatan Dunia Usaha Triwulan I 2010.

Direktorat Bea dan Cukai. Perkembangan Nilai Ekspor Produk Perikanan

Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: