Skip to content

Dasar Hukum Pembatalan Perda Bermasalah

03/06/2010

Sejak berlangsungnya pelaksanaan otonomi daerah, banyak pelaku usaha, khususnya pelaku usaha perikanan di berbagai daerah mengeluhkan atas kehadiran peraturan-peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut telah dijadikan oleh pemerintah daerah dalam menjaring pendapatan asli daerah, namun demikian bagi para pelaku usaha keberadaan perda-perda tersebut menjadikan biaya produksi tinggi. Hasil survey BI (2010) menunjukan bahwa salah satu hal yang menghambat iklim investasi di daerah selama ini adalah banyakya peraturan daerah yang bermasalah.

Sejak tahun 2002 telah banyak peraturan daerah yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, permen, dll. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan  bahwa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan dengan Peraturan Presiden berdasarkan usulan Menteri. Sementara itu Peraturan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan dengan Peraturan Menteri (Pasal 37).

Dalam Pasal 38 PP tersebut dijelaskan Peraturan Presiden tentang pembatalan Peraturan Daerah ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Daerah diterima oleh Pemerintah. Dan Peraturan Menteri tentang pembatalan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Peraturan Kepala Daerah diterima oleh Menteri.

Berdasarkan PP Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka bagi para pemangku kepentingan di bidang kelautan dan perikanan yang ada di daerah yang menemukan perda-perda yang bermasalah dapat melakukan pengajuan untuk pembatalan perda tersebut kepada menteri dalam negeri.

Berikut dua contoh Perda tentang Perikanan yang telah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri karena bertetangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR  9  TAHUN 2009

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN DI KOTA TERNATE

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang  :  a.   bahwa Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Kota Ternate,  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2005     tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Kota Ternate,  dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat    :  1.   Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan       :

KESATU            : Membatalkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Kota Ternate, dengan alasan bahwa objek retribusi tidak termasuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dikelola oleh pihak lain, sesuai dengan penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah..

KEDUA              :  Agar Walikota Ternate menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Kota Ternate paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.

KETIGA             :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Februari 2009

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

H.MARDIYANTO

Tembusan:

  1. Presiden Republik Indonesia;
  2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
  3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
  4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
  5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
  6. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
  7. Gubernur Maluku Utara;
  8. Ketua DPRD Kota Ternate.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 177 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG USAHA PERIKANAN

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang  :  a.  bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2003 tentang Usaha Perikanan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2003 tentang Usaha Perikanan;

Mengingat    :  1.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

2.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-254/MK.7/2009  tanggal 7 Agustus 2009 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia atas Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan        :

KESATU             : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2003 tentang Usaha Perikanan, dengan alasan :

  1. Retribusi dikenakan sekali untuk masa berlakunya izin.
  2. Izin Usaha Perikanan Tangkap berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap.
  3. Atas perusahaan yang bergerak di bidang perikanan diberikan Izin Usaha Perikanan (IUP) dan atas kapal yang dipergunakan untuk penangkapan dan pengangkutan ikan diberikan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), dengan ketentuan :
  4. Izin Usaha Perikanan berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya;
  5. Surat Izin Penangkapan Ikan dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan dalam satu kesatuan armada berlaku 3 tahun untuk jenis alat tangkap pukat cincin, rawai tuna, jaring insang hanyut/huhate, sedangkan untuk alat tangkap lainnya berlaku 2 tahun; dan
  6. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang dioperasikan tidak dalam kesatuan armada penangkapan ikan berlaku selama 3 tahun untuk kapal berbendera Indonesia dan 1 tahun untuk kapal berbendera asing.
    1. Pengenaan pungutan pengusahaan perikanan (IUP) bersifat administrasi, sehingga tarif dikenakan lumpsum bukan berdasarkan persentase dari modal investasi seluruh kegiatan usaha.

KEDUA             : Agar Bupati Maluku Tenggara Barat menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2003 tentang Usaha Perikanan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.

KETIGA            : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Desember 2009

a.n. MENTERI DALAM NEGERI,

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

DIAH ANGGRAENI

Pembina Utama (IV/e)

NIP.19540406 198003 2 001

Tembusan:

  1. Presiden Republik Indonesia;
  2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
  3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
  4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
  5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
  6. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
  7. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
  8. Gubernur Maluku;
  9. Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
One Comment leave one →
  1. 12/06/2010 1:00 pm

    Terimakasih artikel dan infonya

    Trims..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: