Skip to content

CATATAN KEBIJAKAN

24/05/2010

PENDAPAT PUBLIK TERHADAP MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN PERIODE 2009-2014

OLEH : SUHANA[1]

Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan Dan Peradaban Maritim

  1. A. Pendahuluan

Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II mengangkat Fadel Muhammad sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2009-2014. Pasca pengangkatan Fadel Muhammad sebagai MenKP, publik banyak yang merespon secara baik, akan tetapi tidak sedikit juga yang pesimis terhadap kemampuan seorang Fadel Muhammad dalam membawa arah pembangunan kelautan dan perikanan lima tahun kedepan.

Arah dan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan lima tahun kedepan perlu disusun secara lebih komprehensif, oleh sebab itu diperlukan suatu dukungan penuh dari semua pihak. Berdasarkan hal tersebut maka Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM) sejak Oktober 2009 sampai April 2010 telah melakukan penelitian terbatas bagi para stakeholders kelautan dan perikanan yang memiliki akses pada internet, lebih khusus lagi bagi para pengunjung blog PK2PM yang beralamat di https://pk2pm.wordpress.com.

  1. B. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat dan harapan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan terhadap Fadel Muhammad sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II

  1. C. Sasaran

Sasaran survey ini adalah para pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan yang memiliki akses terhadap internet, lebih khusus lagi bagi para pengunjung blog PK2PM yang beralamat di https://pk2pm.wordpress.com.

  1. D. Penyelenggara dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM), yaitu lembaga non profit yang bergerak di bidang kelautan. Penelitian tentang Pendapat Publik Terhadap Menteri Kelautan Dan Perikanan Periode 2009-2014 dilakukan selama enam bulan, yaitu sejak bulan oktober 2009 sampai April 2010.

  1. E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Menurut Nazir (1988) metode survey adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah. Banyak sekali masalah yang dapat diteliti dengan menggunakan metode survey, salah satunya adalah survey pendapat umum (Nazir 1988).

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner yang bersifat tertutup dan terbuka. Kuisioner tersebut dibuat secara online dengan memanfaatkan fasilitas gratis dari website khusus pembuat polling yang beralamat di http://polldaddy.com/account/home.php.

  1. F. Jumlah dan Karakteristik Responden

Jumlah responden yang mengisi kuisioner berjumlah 17 orang. Atau dengan kata lain setiap bulan rata-rata kuisioner terisi oleh 2-3 responden. Tingkat pendidikan responden 94,12% merupakan lulusan perguruan tinggi dan 5,88% pendidikan dasar (SD-SMA).

Lama pengisian kuisioner per responden rata-rata 10 menit. Artinya bahwa responden secara pengetahuan tidak kesulitan untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam kuisioner. Responden sekitar 76.47% menyatakan tidak mengenal dengan baik Fadel Muhammad dan sekitar 23.53% menyatakan kenal secara baik.

  1. Keyakinan Responden Atas Kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan

Kami menanyakan kepada responden tentang kenyakinannya kepada Fadel Muhammad dalam membawa perubahan pembangunan kelautan dan perikanan 5 tahun kedepan. Hasil survey menunjukan bahwa sekitar 58,82 persen merasa yakin bahwa Fadel Muhammad dapat membawa perubahan dan 41,18 persen masih merasa tidak yakin. Masih tingginya persentase yang tidak yakin tersebut hendaknya menjadi perhatian serius bagi Menteri Kelautan dan Perikanan. Ketidakyakinan tersebut diduga karena responden sebagian besar tidak mengenal secara baik kinerja Fadel Muhammad sebelumnya.

  1. H. Harapan responden terhadap menteri kelautan dan perikanan

Berdasarkan hasil survey menunjukan bahwa sebagian besar responden (35,29 %) mengharapkan adanya perbaikan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan (Lihat Gambar 1). Menurut Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2010-2014 disebutkan bahwa indikator kinerja utama dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan tercermin dari target peningkatan Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya ikan. Target Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang akan dicapai sampai tahun 2014 adalah sebesar 115. Menurut Data Badan Pusat Statistik (2010) menunjukan bahwa Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan pada Triwulan I tahun 2010 adalah 105. Dengan demikian perlu ada upaya ekstra dari Menteri Kelautan dan Perikanan guna mewujudkan harapan para responden.

Gambar 1. Harapan Responden Kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (Persen)

Harapan kedua dari responden adalah Menteri Kelautan dan Perikanan harus lebih transparan dalam melakukan pembangunan kelautan dan perikanan serta bebas dari praktek korupsi (23,53 %). Harapan ketiga, responden mengharapkan agar Menteri Kelautan dan Perikanan dapat meningkatkan penerimaan negara sektor kelautan dan perikanan melalui PNBP (17,63 %). Hal ini dimaksudkan agar tingkat pencapaian sasaran pembangunan kelautan dan perikanan dapat dioptimalkan.

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK 2010) menunjukkan bahwa efektivitas pencapaian sasaran pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2005-2009 masih belum optimal. BPK (2010) menemukan berbagai kelemahan kebijakan dan kelemahan pelaksanaan kegiatan yang menghambat efektivitas pencapaian sasaran pembangunan tersebut. Kelemahan kebijakan tersebut adalah (1) Pemerintah belum menyelesaikan penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; (2) Kementerian Kelautan dan Perikanan belum menyusun dan menetapkan petunjuk teknis perhitungan alokasi SDI mengakibatkan pemerintah daerah belum mempunyai pedoman yang baku dalam menetapkan alokasi perizinan kapal perikanan yang menjadi kewenangannya, sehingga dalam mengeksploitasi ikan berpotensi terjadi over atau under fishing yang akan mempengaruhi kesinambungan pembangunan perikanan; (3) Biaya survei dalam rangka penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dibebankan langsung kepada pengusaha tanpa melalui mekanisme APBN mengakibatkan ekonomi biaya tinggi bagi pengusaha Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang mengajukan permohonan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).

Sementara itu kelemahan pelaksanaan kegiatan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pertama, Aspek Perizinan dan Pemungutan PNBP/PAD dari Perikanan Tangkap, kelemahannya adalah (1) Sembilan Hasil Riset Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) senilai Rp2.702.780.000,00 tidak dimanfaatkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap dalam menentukan alokasi perijinan usaha perikanan; (2) Penerbitan Izin Kapal Perikanan oleh Ditjen Perikanan Tangkap, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kota Bitung, Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan dan Provinsi Maluku serta Kota Ambon masih mengandung kelemahan mengakibatkan pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap kurang terkendali; (3) Penerapan Peraturan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada kapal perikanan oleh Ditjen Perikanan Tangkap belum dimplementasikan secara optimal mengakibatkan berkurangnya kesempatan kerja tenaga kerja Indonesia pada kapal perikanan yang mempekerjakan TKA melebihi ketentuan ; (4) Pengenaan Tarif Pungutan Hasil Perikanan (PHP) untuk 183 buah kapal perikanan lebih tinggi dari yang seharusnya sebesar Rp477.249.280,00 mengakibatkan tambahan beban biaya bagi pengusaha perikanan skala kecil ; (5) Prosedur Teknis Perizinan Usaha Perikanan pada beberapa Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota belum mengacu kepada ketentuan yang berlaku dan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Ijin Usaha Perikanan belum tergali; (6) Tempat Pelelangan Ikan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon dan hasil rehabilitasi Unit Pelaksana Motorisasi Bertahap (UPMB) Waai Maluku Tengah senilai Rp923.432.000,00 belum dapat dimanfaatkan.

Kedua, Aspek Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan, kelemahannya adalah (1) Pengendalian dan pengujian mutu ikan yang diekspor kurang optimal berakibat terjadinya penolakan atas produk ikan yang diekspor; (2) Persyaratan Nomor Registrasi Impor Produk Perikanan Kepada Importir Tidak Diterapkan mengakibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mempunyai database secara komprehensif dalam rangka mengendalikan dan mengawasi mutu dan keamanan produk ikan impor sehingga produk ikan impor belum terjamin mutu dan keamanannya untuk dikonsumsi; (3) Peralatan pada Laboratorium Pembinaan dan Pengujian (LPPMHP) Rusak dan Belum Dimanfaatkan di Provinsi Maluku Senilai Rp1.685.600.000,00, Provinsi Sulawesi Utara Senilai Rp928.267.000,00, dan Provinsi Sumatera Utara Senilai Rp304.337.000,00; (4) Hasil Pembangunan Pasar Ikan Higienis (PIH) dan Peralatannya di Provinsi Maluku Senilai Rp6.743.567.000,00 dan Provinsi Sulawesi Utara Senilai Rp2.641.984.000,00 tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya; (5) Pengembangan Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin (Cold Chain System) di Provinsi Maluku dan Sumatera Utara tidak efektif.

Ketiga, Aspek Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, kelemahanya adalah (1) Pelaksanaan Operasional Transmitter Online (Vessel Monitoring System) Milik Negara Tidak Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP); (2) Upaya pengawasan atas pengolahan, pengangkutan dan pemasaran Hasil Perikanan Belum Efektif; (3) Pengawasan Penangkapan Ikan belum optimal membuka peluang terjadinya illegal fishing; (4) Pembangunan dua buah Gedung Mess Perwira P2SDKP Bitung Senilai Rp440.019.000,00 serta sarana pengawasan berupa dewi-dewi senilai Rp64.180.268,68 pada Satker Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Ambon belum mencerminkan skala prioritas dan tidak dapat dimanfaatkan; (5) Penangkapan empat kapal di Perairan Arafuru Maluku dengan kasus dugaan tindak pidana perikanan tidak diselesaikan secara hukum, dan Barang Bukti Sitaan berupa kapal perikanan titipan Kejaksaan Negeri Bitung pada Satker Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dalam kondisi rusak dan tenggelam.

Harapan keempat, responden menghendaki agar Menteri Kelautan dan Perikanan dapat terus meningkatkan koordinasi dengan kementerian lainnya yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan guna mendukung pembangunan kelautan dan perikanan yang terpadu (11,76 %). Sehingga konflik antar sektor dapat terminimalisasi. Pentingnya peningkatan koordinasi tersebut juga dimaksudkan agar dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur dan prasarana dalam bidang kelautan dan perikanan. Oleh sebab itu perlu ada perhatian khusus terhadap pentingnya UU Kelautan Nasional.

Harapan kelima, dalam hal arah pembangunan kelautan dan perikanan kedepan responden berharap Menteri Kelautan dan Perikanan memperhatikan pentingnya prinsip-prinsip keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan (11,76 %). Karena menurut pengakuan responden beberapa kegiatan yang pernah dilakukan oleh Fadel Muhammad semasa menjadi Gubernur Gorontalo belum banyak memperhatian faktor keberlanjutan sumberdaya. Misalnya kegiatan pembangunan PLTA Poso tanpa jalur ikan sehingga mengancam kepunahan ikan sidat (Anguilla sp.) Danau Poso, pembangunan armada yang menguras sumberdaya ikan Teluk Tomini, dan Terusan Khatulistiwa yang bukan hanya bakal menimbulkan berbagai masalah ekologis (di darat dan di laut) maupun sosio-ekonomi tetapi sangat amat besar kemungkinan akan rugi secara finansil.

  1. Usulan program prioritas pembangunan kelautan dan perikanan 5 tahun kedepan

Berdasarkan hasil survey untuk mewujudkan berbagai harapan tersebut, para responden mengusulkan beberapa program-program prioritas Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu :

  1. Peningkatan budidaya perikanan untuk komoditas unggulan ekspor, nasional dan komoditas lokal;
  2. Pemberantasan korupsi di kementerian;
  3. Peningkatan kualitas SDM nelayan dan pembudidaya ikan
  4. Penyusunan tata ruang wilayah pesisir yang melibatkan masyarakat lokal
  5. Peningkatan jumlah, kualitas dan efektifitas kawasan konservasi guna melindungi eksositem laut dari kerusakan
  6. Penetapan harga dasar ikan
  7. Peningkatan infrastuktur dan sarana-prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
  8. Peningkatkan nilai tambah hasil kelautan dan perikanan
  9. Peningkatan kerja sama dengan perguruan tinggi
  10. Perlindungan terhadap sumberdaya ikan yang ada di perairan laut dan umum (sungai, danau, dll).
  11. Pemberantasan IUU Fishing;
  12. Penegakan hukum berkaitan dengan sumberdaya alam dan lingkungan secara efektif dan adil;
  13. Pembangunan sektor pasca panen dan pengolahan hasil perikanan;
  14. Pengembangan sektor energi yang dapat diperbaruhi berasal dari lingkungan laut dan pesisir
  15. Peningkatan komunikasi dan sinergi antar stakeholders dalam sektor Perikanan dan Kelautan (Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Lenbaba Riset, Swasta dan Asosiasi Profesional, NGO dan KSM, dll), antara lain melalui revitalisasi dan pemberdayaan Mitra Bahari sesuai amanah UU dan Permen yang terlah diterbitkan
  16. Peningkatan komumunikasi dan sinergi dengan sektor lainnya
  17. Perbaikan pemasaran ikan dalam dan luar negri
  18. Pengetatan perizinan bagi kapal-kapal perikanan yang memperpanjang atau mengurus izin baru karena selama ini tingkat kepatuhan terhadap pelaporan data tangkapan yang benar belum dilaksanakan dengan benar;
  1. J. Penutup

Demikian hasil penelitian terbatas terkait PENDAPAT PUBLIK TERHADAP MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN PERIODE 2009-2014. Kami ucapkan terima kasih kepada para pengunjung blog https://pk2pm.wordpress.com yang telah menyempatkan waktu dalam mengisi form survey ini.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. 2010. Berita Resmi Statistik No. 28/05/Th.XIII, 3 Mei 2010

Nazir, Muhammad. 1988. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2010-2014

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 2010. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Pada Semester II Tahun Anggaran 2009 atas Manajemen Penangkapan Ikan

Lampiran : List Email Responden Yang Mengisi Kuisioner

1)         imanuelvico@yahoo.co.id

2)         rezahektasaputra@yahoo.co.id

3)         bmeirina@gmail.com

4)         herugolkar@yahoo.co.id

5)         tergantung2000@yahoo.com

6)         luth_complete@yahoo.com

7)         nelayan@mailinator.com

8)         imutmanja@telkom.net

9)         yoel27@gmail.com

10)      abigail2105@yahoo.com

11)      mulianurhasan@gmail.com

12)      mykalambe@yahoo.com

13)      moelugm@yahoo.com

14)      dooley_ade_er@yahoo.co.id

15)      malikusworo.hutomo@gmail.com

16)      muhajir3012@gmail.com

17)      yanto.deboro@gmail.com


[1] Alamat Elektronik : Email : suhanaipb@gmail.com Blog : https://pk2pm.wordpress.com dan http://suhana-ocean.blogspot.com HP : 081310858708

Iklan
2 Komentar leave one →
  1. Mohamad Yusron permalink
    25/05/2010 3:10 am

    Penelitian yang sangat bagus, yang seharusnya menjadi perhatian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Penelitian seperti ini seharusnya juga menjadi hal yang pertama dilakukan oleh para pejabat penting, sehingga tujuan dan pelaksanaan pembangunan juga mendengarkan aspirasi masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan. Usul saya, penelitian seperti ini juga memasukkan kalangan nelayan tradisional sebagai responden, karena mereka lah yang seharusnya menikmati pembangunan sektor kelautan dan perikanan, agar tidak termarjinalkan seperti saat ini.

  2. rina permalink
    25/05/2010 3:48 am

    emm kira-kira mentri kelautan tahu hasil surveynya nggak ya…?..
    kalo sampai ga tau..wah…gmn dengan nasib kelautan kita…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: