Skip to content

UU Pesisir Dinilai Rendahkan Hak Masyarakat Adat

28/04/2010

UU Pesisir Dinilai Rendahkan Hak Masyarakat Adat
Nasional ​ | Selasa, 27/04/2010 17:37 WIB
Jakarta, (​ANTARA​) – Ahli tentang masyarakat hukum adat berpendapat Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU nomor 27 Tahun 2007) mengandung norma-norma yang bisa dianggap merendahkan hak masyarakat hukum adat.
“Bila HP3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir) diberikan kepada masyarakat adat, maka hal itu justru akan mengurangi arti dari penguasaan atau wewenang yang notabene secara alamiah sudah melekat kepada mereka sejak awal,” kata pakar masyarakat hukum adat dari Universitas Patimura, Prof Ronald Z Titahelu, dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Selasa.
Menurut Ronald, hak pengelolaan wilayah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat sebenarnya telah lebih dahulu ada sebelum datangnya hukum positif dari Barat (kaum kolonial Portugis dan Belanda) dan sebelum terbentuknya negara Indonesia​.
Ia juga menegaskan, masyarakat hukum adat juga diakui dan dilindungi oleh UUD 1945 yaitu Pasal 18 B dan Pasal 28 I ayat (3).
“Jangan sampai hak mereka tercabut baik di bidang kelautan maupun perikanan,” katanya.
Senada dengan Ronald, pakar hukum agraria Universitas Gajah Mada (UGM), Prof Nurhasan Ismail, berpendapat pengaturan tentang HP3 dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir mengandung disharmoni dan inkonsistensi baik yang bersifat internal maupun horizontal.
Nurhasan juga mengemukakan, persyaratan untuk mendapatkan pengelolaan HP3 juga dinilai hanya akan menghasilkan persaingan yang menguntungkan korporasi atau badan usaha dan merugikan perseorangan nelayan tradisional atau masyarakat hukum adat.
Padahal, menurut dia, negara seharusnya memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat yang lemah sebagaimana terkandung dalam Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945.
“UU 27/2007 tidak menjabarkan penerapan komplementasi dari Pasal 28 H ayat (2) sehingga sadar atau tidak sadar akan terjadi persaingan di mana masyarakat hukum adat akan tersingkir dalam persaingan itu,” katanya.
Isi dari Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 adalah “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai mencapai persamaan dan keadilan”.
Peneliti LIPI di bidang pengelolaan wilayah pesisir, Dr Supriadi Adhuri, mengatakan, persyaratan HP3 bertentangan dengan konstitusi karena tidak menyebutkan adanya perlakuan khusus kepada nelayan tradisional dan masyarakat hukum adat.
“Saya menganggap HP3 cenderung akan memarjinalkan masyarakat nelayan pada umumnya,” katanya.
HP3 yang dipermasalahkan dalam uji materi UU Pengelolaan Wilayah Pesisir berdasarkan Pasal 1 angka 18 adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
Berdasarkan Pasal 23 ayat (4) UU Pengelolaan Wilayah Pesisir, HP3 diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
Uji materi UU Pengelolaan Wilayah Pesisir diajukan oleh sejumlah LSM antara lain Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Indonesia​ Human Right Committee for Social Justice (IHCS), dan Pusat Kajian Kelautan dan Peradaban Maritim (Commits)
Sumber: http://www.antara- sumbar.com/ id/index. php?sumbar= berita&d=0&id=95345
Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: