Skip to content

Keterangan Saksi Ahli di Mahkamah Konstitusi

28/04/2010

Keterangan  Saksi Ahli di Mahkamah Konstitusi

Untuk Perkara No. 3/PUU-VIII/2010

Perihal Permohonan Pengujian Undang-undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Inndonesia Tahun 1945

Oleh:

Dedi Supriadi Adhuri Ph.D (Antropologi Maritim)

Peneliti Aspek-aspek sosial pengelolaan sumberdaya pesisir/maritim dan

masalah-masalah kenelayanan

Jakarta, Mahkamah Konstitusi, 27 April 2010

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan siding yang terhormat,

Sebelum memaparkan pandangan terhadap materi perkara yang sedang dipersoalkan,  mohon ijin untuk mengklarifikasi posisi saya sebagai saksi ahli. Saya merasa perlu membuat klarifikasi ini karena pada tanggal 11 April, tiga hari setelah  mengikuti sidang pada tanggal 8 April 2010, saya mendapat forward email yang bersumber dari Dr. Sapta Putra Ginting yand setahu saya merupakan salah seorang perwakilan dari pihak Pemerintah dalam hal ini Kementrian Kelautan dan Perikanan, RI. Email ini berisi pertanyaan dan pernyataan terkait posisi saya sebagai saksi ahli dari pihak Penggugat. Isi lengkap email ini adalah sebagai berikut:

———- Pesan terusan ———-
Dari: Sapta Putra Ginting <sapta_ginting@yahoo.co.id>
Tanggal: 9 April 2010 22:31
Subjek: Bls: Atensi utk UU 27 thn 2007
Ke: malikusworo hutomo

<malikusworo.hutomo@gmail.com>
Cc: Widi A Pratikto <pratikto@oe.its.ac.id>, Ferrianto Djais <eidjais@hotmail.com>

Yth P Hutomo,

Pada Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) hari kamis lalu, Kiara mengajukan ahli Dr. Dedi Adhuri, staf peneliti dari LIPI, dulu bawahan Ibu Dr. Yulfita Rahardjo. Setelah disumpah dia tidak menyampaikan apa-apa pandangan keahliannya thd UU 27/2007, yg pada akhirnya ditegur Hakim Konstitusi dan sidang ditutup.

Pertanyaannya, apakah Dedi Adhuri, telah dapat kewenangan dari LIPI untuk menjadi ahli melawan Pemerintah (Presiden SBY yg dilimpahkan kepada Menteri Patrialis Akbar dan Fadel Muhammad).atau apakah Dedi sebagai pribadi melawan Pemerintah, mohon bantuan P Hutomo mencaritahu dari LIPI tempatnya bekerja?.

Dalam kasus lain ada seorang kepala Lapas yang jadi ahli melawan pemerintah akhirnya dimutasikan meskipun akhirnya dia tidak jadi bersaksi.

Tolong bantu klarifikasi ya pak.

Cheers,

Sapta

Kerena posisi saya sebagai saksi ahli hanya pada saat sidang ini atau pada saat lain tetapi tersangkut perkara ini, maka akan menanggapi pernyataan dan pertanyaan Dr Sapta Putra Ginting tersebut di atas:

Pertama:

Pertanyataan Dr.  Sapta Putra Ginting bahwa  ‘setelah disumpah dia tidak menyampaikan apa-apa pandangan keahliannya thd UU 27/2007, yg pada akhirnya ditegur Hakim Konstitusi dan sidang ditutup,’ tidak sepenuhnya benar dan cenderung diplintir. Pernyataan di atas membuka kemungkinan orang mengintepretasikannya bahwa saya tidak mau dan atau tidak bisa menyampaikan pandangan apa-apa pada waktunya sehingga itu merupakan suatu kesalahan yang menyebabkan saya ditegur Hakim Konstitusi dan sidang ditutup. Kenyataannya, seperti bapak-bapak ketahui dan alami, pihak Penggugat yang meminta saya menjadi saksi ahli,  hanya meminta  saya hadir untuk mendengarkan paparan sanggahan dari pihak Pemerintah dan DPR. Saya belum diminta untuk memaparkan pendapat. Oleh karena itu, saya juga tidak merasa ditegur oleh Hakim Konstitusi.

Kedua:

Jawaban saya terhadap pertanyaan Dr. Sapta Putra Ginting tentang:  ‘apakah Dedi Adhuri, telah dapat kewenangan dari LIPI untuk menjadi ahli melawan Pemerintah (Presiden SBY yg dilimpahkan kepada Menteri Patrialis Akbar dan Fadel Muhammad).atau apakah Dedi sebagai pribadi melawan Pemerintah…’ adalah

a. dalam hubungannya dengan posisi sebagai saksi ahli, saya bertindak untuk dan atasnama pribadi dengan profesi sebagai peneliti masalah sosial pengelolaan sumberdaya pesisir/maritime dan kenelayanan. Oleh sebab itu saya tidak merepresentasikan lembaga apapun.

b. sebagai saksi ahli, saya tidak sedang menjalankan aksi melawan ‘Pemerintah  (Presiden SBY yg dilimpahkan kepada Menteri Patrialis Akbar dan Fadel Muhammad).’  Untuk menjadi saksi ahli ini, saya telah disumpah untuk menyampaikan kebenaran  mengenai hal-hal yang terkait perkara yang disidangkan yang kebetulan bersesuaian dengan bidang keahlian saya. Oleh karena sumpah itu dan keterikatan saya pada etika sebagai peneliti, saya tidak akan memihak kepada salah satu yang berperkara, tetapi hanya memihak kepada kebenaran yang saya percayai. Kebenaran ini bersesuaian dengan hasil-hasil penelitian lapangan maupun kajian Pustaka selama saya menjalani profesi sebagai peneliti selama lebih dari 15 tahun. Perlu juga diketahui, sebagaian besar apa yang saya paparkan sudah saya terbitkan dalam berbagai jurnal maupun bagian dari buku baik yang terbit secara nasional maupun internasional (lihat CV).

Ketiga:

Terhadap  pernyataan Dr. Sapta Putra Ginting tentang: ‘Dalam kasus lain ada seorang kepala Lapas yang jadi ahli melawan pemerintah akhirnya dimutasikan meskipun akhirnya dia tidak jadi bersaksi,  saya menganggap pernyataan ini bersifat intimidasi. Saya tidak tahu apakah benar Pemerintah  (Presiden SBY) memang melakukan hal ini, jika memang benar, menurut saya ini suatu tindakan sewenang-wenang pemerintah (SBY) karena menjadi saksi ahli dilindungi  Undang-undang.  Saya sendiri tidak akan memperpanjang masalah ini, tetapi jika ada pihak-pihak yang menginginkan kejelasan mengenai kebenaran pernyataan Dr. Sapta Putra Ginting di atas dan menanyakannya ke Pemerintah (SBY), saya tidak akan menghalanginya.

Demikian jawaban sata terhadap pernyataan dan pertanyaan Dr. Sapta Putra Ginting  terkait isi email beliau telah buat. Mudah-mudahan  klarifikasi ini membuat hal-hal tersebut di atas menjadi jelas.

Pemimpin sidang  dan majlis yang terhormat,

Sekarang perkenankanlah saya menyampaikan pendapat mengenai materi  perkara.

Mengingat kekhususan bidan ilmu yang saya dalami dan keterbatasan saya sebagai pribadi,  saya akan membatasi diri untuk hanya memberikan  pendapat mengenai dua issu-issu dan langsung berfokus pada  pasal-pasal mengenai Hak Pengusahaan  Perairan Pesisir (HP3)  yakni pasal  16 sampai 22. Dengan mengacu pada hasil-hasil penelitian yang saya lakukan mengenai praktek-praktek hak ulayat laut, pengelolaan laut  tradisional serta karakteristik masyarakat nelayan, saya akan menganalisa pasal-pasal ini dalam kaintannya dengan  Pasal 18 B ayat (2),  Pasal 28 H ayat (2)   dan Pasal 33  ayat  (3) Undang-Undang Dasar  (UUD) 1945.

Analisa ke(tidak)sesuaian Pasal-pasal HP3 dengan Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945

Seperti kita ketahui, Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945 adalah pasal yang  berisi pengakuan penghormatan Negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnnya. Secara lengkapnya bunyi pasal tersebut adalah:

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Sebelum mengemukakan pendapat mengenai ke(tidak) sesuaian Pasal-pasal HP3 dengan Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945, saya akan memaparkan distribusi dan karakter dasar dari hak ulayat laut/perairan pesisir dan praktek pengelolaan sumberdaya laut/perairan pesisir tradisional.

Pranata  hak ulayat laut/pesisir dan pengelolaan sumberdaya pesisir/laut tradisional dilakukan oleh cukup banyak masyarakat adat di pesisir Indonesia.  Kajian Pustaka yang dilakukan oleh Ruddle (1994, 35) mencatat bahwa pranata-pratana itu terdapat di beberapa komunitas di Sumatera, Kalimantan, Maluku, Papua, Sulawesi, Jawa  Tengah, Jawa Timur, Flores dan Tanimbar.  Zerner (1990) juga mencatat terdapatnya praktek serupa di Selat Makasar.

Di Tanimbar, Maluku, kelompok kekerabatan tertentu memiliki hak pakai dan hak pengelolaan terhadap reef-reef tertentu di pulau itu dan permohonan ijin untuk mengambil /menggunakan sesuatu  dimintakan dari tuan tanah. Di antara orang-orang Galela di Halmahera, Maluku Utara, desa adat mengkalim hak pemilikan terhadap wilayah-wilayah penangkapan ikan. Di Pulau Selayar, di Laut Flores, tempat-tempat di mana orang meletakkan alat tangkap menetap juga menjadi objek kepemilikan dan diwariskan kepada anak laki-laki. Di Irian Jaya, komunitas pesisir Ormu dan Tepra, dekat Jayapura, mengelola hak penangkapan ikan dan akses wilayah dan sumberdaya pesisir/laut melalui kombinasi praktek-praktek adat kepemilikan wilayah pesisir/laut oleh keluarga dan desa adat. Orang-orang luar yang menangkap ikan tanpa ijin dari pemilik, diharuskan membayar kompensasi berupa hasil tangkapan. Ijin harus pula dimintakan dari ‘pemilik laut desa’(tubwe) saat seseorang akan menangkap ikan di perairan desa. Hak-hak desa diingatkan kembali melalui upacara-upacara adat tahunan. Penutupan areal dari kegiatan eksploitasi diaplikasikan  secara musiman dan pada pada saat ritual lingkaran hidup.

Saya sendiri terlibat secara intensif dan dalam kurun waktu yang lama pada penelitian-penelitian mengenai hak ulayat laut dan praktek pengelolaan tradisional sumberdaya pesisir/laut di Maluku. Oleh karenanya, sebagai contoh lebih detail, berikut akan dipaparkan pranata hak ulayat pesisir/laut dan praktek pengelolaan tradisional di Maluku, khususnya Kepulauan Kei, Maluku Tenggara.

Konsep kunci praktek hak ulayat di Kepulauan Kei adalah petuanan. Konsep ini mengacu pada wilayah darat dan laut yang diklaim di bawah pemilikan atau penguasaan suatu kelompok sosial tradisional tertentu. Khusus untuk wilayah laut, mereka menyebutkannya sebagai petuanan laut. Kelompok sosial yang mengklaim memiliki atau penguasai petuanan tertentu beragam mulai dari satuan kekerabatan (fam), sebuah kelompok pemukiman (kampung), sebuah desa (negeri), gabungan dari beberapa desa di bawah penguasaan ‘raja’ (ratschap), paruh masyarakat (ur siw dan lor lim) sampai keseluruhan orang Kei. Penentuan batas fisik petuanan maupun kelompok sosial yang menguasainya ditentukan oleh sejarah lisan (toom) tentang wilayah tersebut dan peranan orang-orang tertentu dalam proses pembentukan pemerintahan tradisional komunitas yang bersangkutan. Di darat, biasanya batas-batas petuanan laut bersamaan dengan batas wilayah darat antar dua kelompok adat. Di laut, batas petuanan laun berabam dari mulai batas antara laut dangkat dengan laut dalam, batas kemampuan teknologi pemanfaatannya atau batas atas dasar pengetahuan adat tentang wilayah ulayat mereka.  Untuk menjaga praktek hak ulayat lain ini berlangsung terus, biasanya orang tua menceritakan sejarah asal-usul kesatuan adat itu kepada anak-anaknya. Jadi tradisi ini ditransfer secara turun temurun melalui tradisi penceritaan lisan.

Sebagai wilayah petuanan laut suatu unit masyarakat adat, pemanfaatan dan pengelolaan petuanan laut menjadi hak ekslusif dari anggota-anggota masyarakat adat itu. Orang luar yang ingin  melakukan eksploitasi, terutama untuk tujuan bisnis/usaha, bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup (subsisten) wajib untuk meminta ijin dari masyarakat pemilik hak ulayat.

Gambar (1) berikut adalah petuanan milik Desa Dullah Laut, salah satu kepulauan di Kei Kecil.

Sumber: Adhuri 2002

Gambar 1. Petuanan Dullah Laut

Contoh berikut adalah wilayah petuanan satu kerajaan adat (Ratchaap) yang bernama Maur Ohoiwut, di Kei Besar Maluku Tenggara

Gambar 2.  Petuanan Laut  Rartchaap Maur Ohoiwut, Kei Besar (Sumber: Rahail 1995, 22)

Di Maluku, selain terdapat praktek hak ulayat laut, beberapa komunitas memiliki tradisi pengelolaan tradisional yang disebut Sasi. Istilah ini mengacu pada suatu sistem  yang berkenaan dengan pengaturan kegiatan eksploitasi terhadap wilayah petuanan atau sumberdaya tertentu di petuanan itu. Sasi laut  biasanya ditujukan pada seluruh atau sebagian petuanan laut dan dikenakan pada sumberdaya tertentu yang ada di dalamnya. Sumberdaya yang umum dikenai aturan sasi adalah bia lola (Trochus Niloticus) dan atau tripang.  Pada saat tutup sasi, yang biasanya berlangsung selama satu sampai tiga tahun, tidak boleh seorang pun mengambil sumberdaya di wilayah petruanan yang dikenai aturan itu. Pada saat yang telah ditentukan, sasi akan dibuka, biasanya  setiap wakil dari rumah tangga, janda atau rumah tangga renta atau orang-orang yang ditunjuk oleh pemangku adat sasi, diperbolehkan mengambil sumberdaya tersebut dengan ketentuan tertentu. Ketentuan tersebut, misalnya, pada saat mengambil hasil, mereka hanya diperbolehekan menyelam tanpa alat kecuali kacamata menyelam (tradisional), ukuran bia lola yang boleh diambil juga dibatasi, biasanya minimal ukuran diameter cangkang kerangnya  tiga jari (kurang lebih 6 cm).  Buka sasi biasanya berjalan beberapa hari atau minggu. Setelah selesai, pemimpin adat sasi akan menutup kembali dan mengimplementasikan larangan kegiatan pengambilan sumberdaya tersebut.

Contoh kedua kedua berikut adalah  tradisi hak ulayat dan pengelolaan sumber daya laut tradisional dari Aceh. Sejak berabad-abad, orang Aceh mengenal tradisi dan hukum adat laut yang disebut Panglima Laot. Pada intinya, tradisi ini terkait dengan kelompok adat yang disebut Mukim (pederasi gampung/desa) dengan unit wilayah kelola yang disebut lhok (teluk). Pengelolaan masing-masing lhok di pegang oleh lembaga panglima laot yang dipimpin oleh ketua dengan nama yang sama dengan lembaga itu, Panglima Laot. Terdapat lebih dari 100 unit pengelolaan panglima laot di seluruh Aceh.

Pada intinya, hukum adat ini mengacu pada klaim hak ulayat laut dan praktek pengelolaannya.  Berbeda dengan tradisi petuanan di Maluku, orang Aceh tidak mengkalim hak milik terhadap wilayah adat lautnya, mereka menganggap bahwa laut adalah milik semua orang (umum), tetapi mereka mengklaim hak pengelolaan. Menurut adat mereka, setiap orang yang menangkap ikan atau sumberdaya laut lain di wilayah adat laut mereka harus tunduk pada aturan-aturan adat  panglima laot dari lhok yang bersangkutan. Aturan-aturan adat laot bervariasi di tiap lhok. Berikut adalah contoh dari praktek hak ulayat dan pengelolaan di dua lhok, yaitu Lhok Kruet di Aceh Jaya dan Lhok Ie Meule di Sabang.

Seperti tampak pada gambar 3, Panglima laot di Lhok Kruet secara adat mengklaim hak kelola terhadap wilayah perairan pesisir dengan batas di darat Gunong Sa dan Alue Lhok. Batas kelaut adalah dua mil, hitungan ini didasari oleh panjang dua jaring tradisional  yang biasa mereka pakai dahulu. Tampak juga dalam gambar 3 bahwa dalam wilyah Lhok Kruet, aturan-aturan tertentu diberlakukan. Hal yang menarik adalah bahwa aturan-aturan tersebut berlandaskan pada usaha-usaha menjaga wilayah dari (a) kerusakan dan  (b) supaya lestari, (c) mencegak konflik dan (d) menjaga prinsip keadilan. Aturan-aturan tersebut meliputi larangan  penggunaaan alat-alat yang merusak/beracun , prioritas bagi nelayan pancing pada wilayah dan waktu tertentu dan larangan penggunaan kompressor untuk menangkap lobster. Untuk yang terakhir dikatakan, penangkapan lobster oleh kompresor melahirkan ketidak adilan karena kebanyakan ,obster akan tertangkap oleh orang yang menggunakan kompresor. Nelayan jaring akan menderita karena hanya bisa menakgpa sisanya saja.

Gambar 3. Panglima Laot Lhok Kruet (Sumber: penelitian lapangan 2007-2010)

Sebagai contoh kedua dari tradisi Panglima Laot di Aceh, berikut saya bacakan dokumen aturan adat  Lhok Ie Meule di Sabang (dokumen diperoleh dari  Wild Conservation Society, Kator Sabang):

HUKUM ADAT LAÔT LHOK IE MEULEE

Dengan Mengharap rahmat serta ridho dari Allah S.W.T., dan memohon hidayah dari junjungan kita nabi besar Muhammad S.A.W, kami segenap komponen masyarakat Ie Meulee dengan ini menetapkan Hukum Adat LaÔt Lhok Ie Meulee, yang berisi aturan-aturan adat melaut yang berlaku di wilayah Adat Lhok Ie Meulee.

Hal-hal yang lain yang berkaitan dengan tata cara kehidupan melaut yang belum disebutkan di dalam aturan ini, di selesaikan secara musyawarah dalam suatu persidangan adat laut masyarakat Ie Meulee.

HUKUM ADAT LAÔT LHOK IE MEULEE

Adapun Hukum Adat LaÔt yang berlaku di Lhok Ie Meulee meliputi :

1.  ALAT TANGKAP YANG DILARANG

Alat tangkap yang dilarang digunakan di wilayah Lhok Ie Meulee terbagi menjadi :

  1. a. Alat tangkap yang dilarang beroperasi di wilayah 0 sampai 2 mil laut dari tepi pantai Lhok Ie Meulee meliputi :
  • Pukat Trawl
    • Jaring yang menggunakan alat bantu penangkapan Lampu Robot
    • Segala Jenis Jaring (termasuk Jaring Pisang-pisang, Pukat Jepang dan Jaring Pinggir)
    • Obat Bius
    • Tuba
    • Kompressor dan segala jenis alat tangkap/alat bantu penangkapan yang dapat merugikan nelayan Ie Meulee serta dapat merusak lingkungan laut dan pesisir. (*)
  1. b. Alat tangkap yang dilarang beroperasi di wilayah 2 sampai 4 mil laut dari tepi pantai Lhok Ie Meulee meliputi :
  • Pukat Trawl
  • Jaring yang menggunakan alat bantu penangkapan berupa Lampu Robot

2.  ALAT TANGKAP YANG DIPERBOLEHKAN

Alat tangkap yang diperbolehkan digunakan di wilayah Lhok Ie Meulee terbagi menjadi :

  1. a. Alat tangkap yang diperbolehkan beroperasi di wilayah 0 sampai 2 mil laut dari tepi pantai Lhok Ie Meulee meliputi :
  • Pancing / Rawai
  • Tombak/ Tembak / Panah atau Speargun
  • Jala
  1. b. Alat tangkap yang diperbolehkan beroperasi di wilayah 2 sampai 4 mil laut dari tepi pantai Lhok Ie Meulee meliputi :
  • Pancing/ Rawai
  • Segala Jenis Jaring, kecuali Pukat Trawl dan Jaring yang menggunakan alat bantu penangkapan berupa Lampu Robot

  1. 3. HARI PANTANG MELAUT

Yang dimaksud dengan hari pantang melaut adalah hari-hari dimana nelayan Lhok Ie Meulee berpantang untuk melakukan aktifitas mencari atau menangkap ikan di laut, dan dengan sendirinya pula pantangan ini berlaku bagi nelayan luar Lhok Ie Meulee yang mencari nafkah di wilayah Lhok Ie Meulee pada waktu-waktu tersebut.

Hari-hari pantang melaut ini disepakati dalam sidang adat laut Lhok Ie Meulee, hari pantang melaut yang berlaku saat ini di Lhok Ie Meulee adalah :

  • Hari Jum’at : Berlaku pantang melaut satu hari dari adzan maghrib hari kamis hingga selepas shalat jum’at
  • Hari Khanduri Laut : Berlaku pantang melaut selama satu hari dari adzan maghrib Hari Rabu sampai dengan Adzan maghrib Hari Kamis.(**)
  • Hari Raya Iedul Adha : Berlaku pantang melaut selama satu hari dari adzan maghrib sebelum hari raya pertama sampai adzan maghrib hari raya pertama
  • Hari Raya Iedul Fitri : Berlaku pantang melaut selama satu hari dari adzan maghrib sebelum hari raya pertama sampai adzan maghrib hari raya pertama
  • Hari Kemerdekaan RI : Berlaku pantang melaut selama setengah hari pada tanggal 17 Agustus setiap tahunnya, di mulai dari pagi hari (selepas shalat subuh) hingga upacara hari kemerdekaan selesai.
  • Hari Peringatan Tsunami : Berlaku pantang melaut selama satu hari di mulai dari pagi hari (selepas shalat subuh) hingga selesai shalat maghrib tanggal 26 Desember setiap tahunnya.

Hari-hari pantang melaut ini hanya berlaku pada aktifitas penangkapan ikan, untuk aktifitas di luar penangkapan ikan, tidak berlaku hari pantang melaut.

Pelanggaran terhadap hari pantang melaut, merupakan pelanggaran terhadap Hukum adat laut Ie Meulee, karenanya dapat di jatuhkan sanksi adat sesuai dengan kesepakatan masyarakat adat Ie Meulee.

4.  WILAYAH LHOK IE MEULEE lihat gambar 4)

Yang dimaksud wilayah Lhok Ie Meulee adalah wilayah pantai dan pesisir berikut  perairan laut sejauh 4 mil laut dari tepi pantai Lhok Ie Meulee, meliputi wilayah pantai dan perairan laut antara batas kelurahan Kota Bawah Barat dengan Kota Atas, hingga batas antara Kelurahan Ujong Kareung dengan Kelurahan Anoi Itam.

5.  HUKUMAN / SANKSI ADAT

Segala hukuman (sanksi Adat) yang disebabkan oleh pelanggaran aturan (Hukum) adat laut Lhok Ie Meulee diputuskan dalam SIDANG ADAT LAUT Lhok Ie Meulee.

6.  SIDANG ADAT LAUT

Yang dimaksud dengan SIDANG ADAT LAUT Lhok Ie Meulee ialah suatu pertemuan masyarakat adat Ie Meulee yang bertujuan untuk memutuskan hal-hal yang dianggap penting dalam penyelenggaraan kehidupan adat laut di Lhok Ie Meulee yang dihadiri oleh :

  1. Imeum Mukim Ie Meulee
  2. Panglima Laut Ie Meulee
  3. Tokoh-tokoh Adat Ie Meulee
  4. Para Lurah (Geuchik) di wilayah Lhok Ie Meulee
  5. Tokoh-tokoh Nelayan Ie Meulee, dan ;
  6. Unsur masyarakat lainnya yang dianggap perlu

7.  PEMILIHAN PANGLIMA LAÔT IE MEULEE

Panglima Laut Ie Meulee dipilih oleh nelayan Lhok Ie Meulee dalam RAPAT UMUM NELAYAN Ie Meulee yang dihadiri oleh ;

  1. MUSPIKA KECAMATAN SUKAJAYA
  2. Imeum Mukim Ie Meulee
  3. Tokoh-tokoh Adat Ie Meulee
  4. Tokoh-tokoh Nelayan Ie Meulee, dan ;
  5. Unsur masyarakat lainnya yang dianggap perlu

Ie Meulee, Agustus 2008

H. Abdullah Usman                                                  Karnaini

(Imam Mukim Ie Meulee)                                     (Panglima Laut Ie Meulee)

Mahdi,SE                                   M. Yunus. SE                        Kery Priyono

(Lurah Ujong Kareung)                 (Lurah Ie Meulee)                    (Lurah Kota Atas)

(                               )                        ( H. Abu Idris Cut )                 (                               )

Tokoh Adat                                       Tokoh Adat                           Tokoh Adat

Ujong Kareung                                   Ie Meulee                               Kota Atas

(                               )                        (      Alwi Anzib )                 (        H. Saleh )

Tokoh Masyarakat                         Tokoh Masyarakat                 Tokoh Masyarakat

Ujong Kareung                                   Ie Meulee                               Kota Atas

(                               )                        (    M. Daud India )                 (           Azhar )

Tokoh Nelayan                               Tokoh Nelayan                       Tokoh Nelayan

Ujong Kareung                                     Ie Meulee                                Kota Atas

Penjelasan

* Penggunaan Kompressor sebagai alat bantu penangkapan ikan, dilarang digunakan di wilayah Lhok Ie Meulee, karena diyakini penggunaan kompressor erat kaitannya dengan penggunaan (pemakaian) obat bius atau dapat membuka peluang (memicu) penggunaan obat bius untuk  menangkap ikan.

** Khanduri Laut di Lhok Ie Meulee disepakati dilaksanakan pada hari kamis setiap tahunnya, dengan pertimbangan meringankan nelayan namun juga memastikan tersedianya tenaga untuk merapihkan peralatan yang digunakan pada saat khanduri laut di keesokan harinya / hari Jum’at)

Lhok Ie Meulee

Sumber : Wildlife Conservation Society

Untuk menutupi bagian ini, saya akan sedikit mengengemukakan  pendapat Berkes, seorang ahli dalam bidang pengelolan sumberdaya laut, mengenai fungsi dari hak ulayat dan praktek-praktek pengelolaan laut tradisional. Berkes (1989, 11-12) mengatakan bahwa hak ulayat memiliki lima peran penting. Pertama, menjamin keamanan penghidupan (livelihoodsecurity) dengan memberi kesempatan kepada setiap anggota komunitas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya melalui jaminan akses terhadap sumberdaya alam penting. Peran kedua adalah sebagai alat resolusi konflik. Berkes percaya bahwa hak ulayat menyediakan mekanisma untuk memberi akses pemanfaatan yang sama kepada semua anggota komunitas. Dengan itu, kemungkinan konflik antar anggota komunitas sebagai akibat dari perebutan akses terhadap sumberdaya tersebut dapat dicegah. Ketiga, hak ulayat berfungsi mengikat anggota-anggota komunitas menjadi suatu kesatuan sosial yang kompak. Hal ini terjadi karena hak ulayat secara eksplisit menghubungkan keanggotaan komunitas dengan penguasaan terhadap sumberdaya. Hal ini memfasilitasi terbentuknya kelompok kerja dan kerjasama. Keempat, hak ulayat bersifat konservasi karena ia biasanya terkait dengan prinsip ‘taking what is needed.’ Terakhir, hak ulayat berfungsi untuk menjaga kelestarian ekologi. Hal ini dikaitkan dengan asumsi bahwa praktek hak ulayat didasari prinsip penyesuaian antara perilaku eksploitasi dengan siklus alam.

Pimpinan hakim yang terhormat,

Sekarang saya akan melihat ketidaksesuaian antara Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945 dengan  pasal-pasal HP3 melalu rujukan contoh-contoh yang telah saya jelaskan.

Menurut  pendapat saya, arti dari  Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945   yang berbunyi

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

sudah sangat jelas bahwa konstitusi kita mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisional mereka termasuk hak ulayat laut dan pengelolaan perairan pesisir tradisionalnya. Pengakuan ini juga didukung dan diperkuat oleh Pasal 61 angka (1) dan (2) dari Undang-undang No. 27 Tahun 2007 sendiri.

Jika kita melihat Pasal-pasal HP3,

Pasal 16

(1) Pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk HP-3.

(2) HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut.

Menurut penadapat saya, pasal 16 angka (1) bertentangan dengan Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945 karena, paling tidak secara implisit, pasal ini menganggap praktek-praktek hak ulayat dan pengelolaan pesisir/laut tradisional yang objeknya sama dengan pasal 16 angka (2)   sebagai tidak ada dan digantikan dengan HP3.

Pihak pembuat Undang-undang No. 27/2007 mungkin akan berargumen, pasal ini hanya menihilkan tradisi ini sementara sampai dengan masyarakat adat mengajukan permohonan HP3.

Logika ini menurut saya tidak logis karena:

1. Tidak ada syarat yang diajukan oleh konstisusi untuk pengakuan Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945. Pengajuan syarat oleh Pasal HP3 dengan demikian bertentangan dengan konstitusi.

2. Seperti saya sebutkan terdahulu, karakteristik tradisi adalah ‘oral’. Ia disampaikan oleh orang-orang tua kepada generasi penerusnya secara lisan. Hanya sedikit masyarakat yang menerjemahkan tradisinya dalam bentuk tulisan. Yang sedikit itupun hampir semuanya dibantu oleh akademisi atau pun aktifis lembaga swadaya masyarakat. Dengan demikian syarat-syarat pengajuan HP3 yang ditentukan pada Pasal 21 angka (1) sampai  angka (5), paling tidak sebagian besar, tidak sesuai dengan karakteristik hak ulayat laut dan pengelolaan tradisional yang telah dijelaskan di atas, dan praktek-praktek serupa yang tersebar di banyak tempat di Indonesia, yang kelangsungannya diakui dan dihormati oleh kosntitusi.

3. Jikapun dipaksakan didaftarkan, tradisi hak ulayat dan praktek pengelolaan tradisional itu harus dirubah karena karakteristiknya tidak sesuai dengan  ciri-ciri  yang disyaratkan HP3. Misalnya, berjangka waktu 20 tahun [Pasal 19 angka (1)]. Praktek tradisional berlaku sepanjang masyarakat adat pendukungnya mau mempraktekannya. Dengan demikian jelas, sekali lagi, pasal-pasal HP3 bertentangan dengan konstitusi, khususnya Pasal 18 B Ayat (2) yang mengakui dan menghargai hak masyarakat adat dan tradisinya.  

Analisa ke(tidak)sesuaian Pasal-pasal HP3 dengan Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945

Pimpinan sidang dan hadirin yang terhormat.

Sekarang saya akan memaparkan pendapat saya tentang  HP3  Pasal 16 – Pasal 21

dalam hubungannya dengan Pasal 28 H Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

(1) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Untuk keperluan di atas, saya akan memulai dengan menggambarkan karakteristik masyarakat nelayan. Acheson, seorang ahli Antropologi Nelayan, pada tahun 1981 telah mereview 250 artikel dan buku yang teori-teori dan kasus-kasus dari berbagai belahan dunia yang menjelaskan tentang karakterstik masyarakat nelayan. Secara ringkas, kesimpulan beliau adalah sebagai berikut:

”Kegiatan melaut (fishing) terjadi pada lingkungan yang heterogen dan tidak menentu. Ketidaktentuan ini tidak hanya berasal dari lingkungan fisik, tetapi juga lingkungan sosial di mana kegiatan melaut dilakukan.

Laut adalah dunia yang berbahaya dan asing, di mana manusia diperlengkapi secara minimal (poor) untuk bertahan hidup. Laut adalah dunia di mana manusia hanya bisa memasukinya dengan bantuan alat buatan (perahu, alat selam, dll), itupun jika cuaca dan  kondisi laut memungkinankan.

Ancaman yang konstan dari ombak kencang, kecelakaan, dan kerusakan mekanis membuat kegiatan melaut menjadi pekerjaan yang paling membahayakan.

Banyak zona ekologi yang terdiri dari berbagai macam species yang memiliki kebiasaan hidup berbeda. Ikan juga bergerak dari satu tempat ke tempat lain dari satu musim ke musim lain dan jumlahnya bisa berfluktuasi dengan kadar yang sulit ditebak, terutama oleh nelayan kecil. Dengan katakter laut dan sumberdaya seperti itu, kehidupan nelayan tidaklah mudah dan penuh dengan ketidakpastian.

Secara psikologis, selain bekerja dengan tingkat bahaya yang tinggi juga bekerja dalam ruang (boat/perahu) yang kecil dalam dunia yang biasanya hanya didominasi laki-laki. Tekanan lingkugan laut dan kondisi kerja seperti ini seringkali kehidupan rumah tangga nelayan cenderugn berbeda dengan standar komunitas dengan pekerjaan lain. Seringkali ini juga mendatangkan masalah.

Waktu bekerja yang seringkali tidak sesuai dengan kegiatan dunia yang lain — misalnya bekerja pada malam hari, sementara siang digunakan untuk istirahat— dan sering tidak ada di komunitasnya,  membuat kepentingan nelayan tidak  terwakili dalam dunia politik. Karakteristik seperti ini juga yang membuat nelayan sangat bergantung pada pemilik-pemilik kapal dan tengkulak yang seringkali mengeksploitasi mereka”

Berdasarkan pengamatan saya selama melakukan penelitian pada masyarakat nelayan di berbagai tempat di Indonesia, karakteristik seperti itu juga merupakan ciri kebanyakan nelayan kita. Kita malah bisa menampahkan karakteristik kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah sebagai tambahan karakter nelayan Indonesia. Karakter alam juga akhir-akhir ini menjadi semakin ganas dengan efek-efek dari perubahan iklim dan rob yang sering terjadi.

Dengan karakter seperti itu, menurut saya, nelayan termasuk kedalam kelompok yang rentan dan oleh sebab itu meenjadi objek dari Pasal 18 H Ayat (2) UUD 1945, yakni mereka yang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Menyimak HP3  Pasal 18 hurup (a), (b) dan (c), saya tidak melihat adanya perlakuan khusus terhadap nelayan dalam berhadapan dengan ‘Orang perseorangan warga Negara Indonesia,’  Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau  Masyarakat adat. Hampir bisa dipastikan, tanpa perlakuan khusus, nelayan tidak akan bisa berkompetisi dengan pihak-pihak  lain yang dimungkinan mengajukan HP3 seperti disebutkan dalam pasal 18 hurup (a), (b) dan (c). Dengan tantangan hidup dan keterbatasan sumberdaya yang telah diidentifikasi di atas, nelayan hampir tidak mungkin untuk dapat memenuhi syarat-syarat pengajuah HP3 seperti tertuang dalam pasal 21 angka (1) sampai (5)

Dengan kesimpulan di atas, saya menganggap bahwa HP 3, terutama pasal-pasal yang telah  saya sebut di atas  bertentangan dengan konstitusi, khususnya Pasal 18 H Ayat (2).

Demikian kesaksian saya, semoga menjadi bahan pertimbangan Dewan Hakim.

Jakarta, 27 April 2010.

Dedi Supriadi Adhuri Ph.D

Lampiran

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: