Skip to content

Manajemen Mengelola Lemah

25/04/2010

Manajemen Mengelola Lemah

Senin, 26 April 2010 | 04:07 WIB

Jakarta, Kompas – Kementerian Kelautan dan Perikanan dinilai tidak konsisten dalam mengelola dan mengawasi sumber daya perikanan. Lemahnya manajemen perikanan berdampak pada penurunan kelestarian sumber daya ikan dan penyerapan tenaga kerja nasional di sektor perikanan.

Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Muhammad Karim mengemukakan itu di Jakarta, Minggu (25/4), menyikapi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk semester II tahun anggaran 2009 yang dirilis Maret 2010.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, terdapat beberapa kelemahan kebijakan KKP. Kelemahan itu di antaranya KKP belum menerbitkan petunjuk teknis perhitungan sumber daya ikan yang diperlukan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengeluarkan izin kapal yang menjadi kewenangan daerah.

Selama ini pemerintah melakukan jalan pintas menghitung sumber daya ikan hanya berdasarkan hasil pendaratan ikan di pelabuhan. Adapun hasil riset Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) tentang penentuan alokasi perizinan usaha perikanan yang menghabiskan dana riset hingga Rp 2,7 miliar tidak dimanfaatkan pemerintah.

Padahal, banyak hasil tangkap ikan yang tidak didaratkan dan dicuri. Tidak adanya petunjuk teknis penghitungan stok sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) menyebabkan eksploitasi sumber daya ikan tanpa kendali.

”Data stok perikanan nasional tidak akurat. Penangkapan ikan yang berlebih memengaruhi kesinambungan pembangunan perikanan,” ujar Karim.

Sementara itu, hasil pemeriksaan 19 Mei sampai September 2009, dari 98 izin usaha penangkapan ikan yang mempekerjakan 1.947 anak buah kapal (ABK), jumlah tenaga kerja asing mencapai 1.619 ABK atau 82,42 persen. Padahal, Undang-Undang Perikanan menetapkan batas maksimum tenaga kerja asing di kapal ikan hanya 30 persen.

Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana mengemukakan, kelemahan manajemen perikanan juga tecermin dari maraknya kejahatan perikanan berupa penangkapan ikan yang tidak dilaporkan. Modus kejahatan itu adalah ikan hasil tangkapan tidak didaratkan di pelabuhan perikanan pemerintah, tetapi langsung didaratkan di pangkalan milik perusahaan.

Berdasarkan survei di Sumatera Utara, misalnya, terdapat sekitar 20 pangkalan pendaratan ikan swasta yang ilegal dan hasil tangkapan yang didaratkan di pangkalan itu tidak dilaporkan. Padahal, ikan yang didaratkan di setiap pangkalan bisa mencapai 3-5 ton per hari pada musim tangkapan.

”Penggelapan pajak yang dilakukan pengusaha nakal di sektor perikanan tangkap sangat merugikan negara di tengah kondisi sumber daya ikan yang terus menurun,” ujar Suhana. (LKT)

Sumber : http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/26/0407270/manajemen.mengelola.lemah

Iklan
One Comment leave one →
  1. bhekti permalink
    26/04/2010 2:28 am

    sepakat… emm sejak kapn ya manajeman perikanan di indonesia ini? jgan2 sejak indonesia merdeka..wah kalo sampai terus menerus lemah…bisa bangkrut negara ini.. secara umum untuk keberlanjutan dunia perikanan, ya paling penting dimulai dari kesadqaran diri sendiri, keluarga, kelompok masyarakat, LSM, kalo hanya mengandalkan pemerintah, tidak akan selesai karn “sistemnya” sulit untuk dirubah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: