Skip to content

Pengelolaan Pesisir Ancam Nelayan

12/04/2010

Pengelolaan Pesisir Ancam Nelayan

Senin, 12 April 2010
Kelautan dan Perikanan

JAKARTA – Regulasi tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (HP3) dinilai mengancam kehidupan nelayan.

Sejak dikeluarkannya UU No 27 Tahun 2007 itu, pemerintah sering mengeluarkan sertifikat hak pengelolaan perairan dan pesisir kepada swasta dengan masa pengelolaan 20 tahun dan dapat diperpanjang hingga tiga kali atau 60 tahun.

“UU itu bertentangan dengan konstitusi. Swasta diberi hak pengelolaan di wilayah perairan dan diperbolehkan menggusur nelayan dengan cara memberikan kompensasi,” kata Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Riza Damanik ketika dihubungi, Minggu (11/4).

Pasal 60 dalam UU No 27/2007 menyebutkan bahwa nelayan memperoleh kompensasi karena hilangnya akses terhadap sumber daya pesisir dan pulau kecil yang menjadi lapangan kerja nelayan.

Dalam pasal tersebut, kata Riza, nelayan diposisikan sebagai masyarakat kelas dua di bawah pengusaha atau swasta.

Padahal, pemerintah seharusnya mengutamakan nelayan agar memiliki wilayah tangkap untuk bertahan hidup.

Namun kenyataannya, pemerintah justru mengutamakan kalangan korporasi atau perusahaan agar bisa memiliki hak pengelolaan wilayah perairan. Akibat hak pengelolaan dimiliki perusahaan, nelayan dilarang menangkap ikan.

Kondisi itu terjadi di perairan yang sebagian masuk kawasan konservasi seperti Wakatobi, Takabonerate, Bunaken, Togeyan, dan Komodo. “Di Wakatobi, nelayan dilarang menangkap ikan oleh satu perusahaan.

Satu kampung nelayan hanya diberi kompensasi lima juta rupiah. Setelah kami hitung, setiap nelayan hanya mendapat 100 – 200 rupiah per nelayan per bulan,” ungkap dia. UU itu kini sudah ada di tangan Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji materi.

Koalisi Tolak HP3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir) yang terdiri atas organisasi nelayan, penambak tradisional, dan LSM (Walhi, Kiara, KPA, IHCS, SPI, API, SNI, Bina Desa, Salud, LBH Jakarta, YLBHI, Committs, Jatam, KNTI) telah mengajukan uji materi pada 13 Januari 2010.

Secara terpisah, perwakilan Koalisi Tolak HP3, Gunawan, menyebutkan bahwa UU HP3 telah menyingkirkan nelayan kecil, masyarakat tradisional, dan masyarakat adat, bahkan sejak dalam perencanaan.

“Di sana jelas disebutkan yang berhak merencanakan hanya pemerintah dan dunia usaha. Ini kan melanggar hak konstitusional mereka seperti tertuang dalam Pasal 33 UUD, yakni sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat,” tegas dia.

Salah Interpretasi Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad menyebutkan pengajukan uji materi tersebut dinilai sebagai salah interpretasi dari kalangan nelayan dan LSM. “Kita tidak pernah ingin menjual pulau.

Tapi tidak mungkin sebuah wilayah bisa tumbuh kalau tidak ada nilai ekonomisnya,” tegas dia di Yogyakarta, pekan lalu.

Menurut Fadel, tidak ada cara lain untuk memajukan pulau-pulau terpencil tanpa melibatkan pihak swasta, yakni dengan menjadikan pulaupulau itu sebagai daerah yang menarik investasi.

Data KKP menyebut, hingga akhir tahun 2009, kawasan konservasi perairan laut Indonesia mencapai 13,5 juta hektare, sebanyak 8,8 juta hektare di antaranya merupakan hasil inisiasi KKP bersama pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota.
aan/YK/E-2

Sumber : http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=49613

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: