Skip to content

Reinkarnasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan

06/04/2010

Reinkarnasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan

Oleh : Suhana

(Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim/Center for Ocean Development and Maritime Civilization (COMMITs))

Pembangunan kelautan dan perikanan sejak awal reformasi sampai saat ini terlihat belum dapat memberikan dampak optimal terhadap kinerja ekonomi kelautan dan perikanan, kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan serta kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan. Publikasi Badan Pusat Statistik (2010) menunjukan bahwa kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan masih sangat mengkhawatirkan. Data Badan Pusat Statistik (2010) menunjukan bahwa nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan sampai akhir Desember 2009 turun sebesar 0,29 persen.

Belum optimalnya pembangunan kelautan dan perikanan tersebut lebih disebabkan tidak adanya terobosan baru dalam mengoptimalkan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkembangan sejak awal reformasi sampai saat ini hanyalah kebijakan-kebijakan yang terus berulang, padahal sudah terbukti kebijakan tersebut telah mengalami kegagalan. Kebijakan-kebijakan tersebut hanya berganti nama saja setiap periode pemerintahan. Atau dengan kata lain kebijakan kelautan dan perikanan tersebut merupakan kebijakan reinkarnasi dari kebijakan periode pemerintahan sebelumnya.

Pada periode pemerintahan Gus Dur, Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan mencanangkan program peningkatan produksi ikan atau yang dikenal dengan istilah Protekan 2003. Target dari Protekan 2003 tersebut adalah meningkatkan produksi ikan pada tahun 2003 menjadi 9 juta ton dengan nilai ekspor yang diharapkan mencapai 10 milyar $ US. Namun demikian, sampai akhir tahun 2003 target tersebut tidak dapat tercapai. Data FAO (2009) menunjukan bahwa produksi ikan nasional pada tahun 2003 hanya mencapai sekitar 5,8 juta ton dengan nilai ekspor dibawah 1,7 milyar $ US.

Memasuki periode pemerintahan Megawati, pada tanggal 11 Oktober 2003 kembali dicanangkan Program Gerbang Mina Bahari di Teluk Tomini Provinsi Gorontalo. Target dari program tersebut adalah peningkatan produksi ikan nasional sebesar 9,5 juta ton pada tahun 2006 dengan target nilai devisa ekspor sebesar 10 milyar $ US. Target program Gerbang Mina Bahari tersebut sama dengan target Program Protekan 2003, namun berbeda nama program saja. Kegagalan yang sama terjadi juga pada program Gerbang Mina Bahari. Data FAO (2009) menunjukan bahwa produksi ikan nasional pada tahun 2006 hanya mencapai sekitar 6,2 juta ton. Sementara itu nilai ekspor produk perikanan hanya mampu mencapai 2 miliar $ US.

Periode pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid I, pemerintah kembali mencanangkan program serupa dengan nama Revitalisasi Kelautan dan Perikanan. Target dari program Revitalisasi Kelautan dan Perikanan tersebut adalah peningkatan produksi ikan pada tahun 2009 sebesar 9,7 juta ton dengan nilai ekspor sebesar 5 milyar $ US. Namun demikian, sampai akhir periode KIB jilid I target revitalisasi kelautan dan perikanan tersebut kembali tidak tercapai. Data FAO (2009) memprediksi produksi perikanan nasional tidak akan melebihi 7 juta ton dan nilai ekspor diperkirakan hanya mencapai 2,1 milyar $ US.

Kegagalan demi kegagaan program peningkatan produksi perikanan pada tiga periode pemerintahan sebelumnya ternyata tidak membuat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk berfikir ekstra guna menyusun terobosan baru. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2009-2014 yang kembali mereinkarnasi kebijakan peningkatan produksi perikanan dengan berganti nama menjadi kebijakan Minapolitan.

Target program Minapolitan tersebut adalah peningkatan produksi ikan sebesar 50 Juta Ton dan nilai ekspor sebesar 11 milyar $ US. Pertanyaan sekarang apakah program Minapolitan tersebut akan mengulangi nasib yang sama dengan program-program sebelumnya ? Kalau kondisi pembangunan kelautan dan perikanan periode 2009-2014 masih seperti saat ini, nasib Minapolitan akan sama dengan program-program sebelumnya.

Reorientasi Pendekatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Kegagalan pendekatan peningkatan produksi pada arah dan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dalam tiga periode pemerintahan tersebut diatas hendaknya menjadi perhatian serius bagi KKP. Kegagalan pendekatan produksi tersebut disebabkan oleh, pertama, kondisi sumberdaya ikan tangkap yang terus mengalami degradasi. FAO sejak tahun 2008 sudah memperingatkan bahwa kondisi sumberdaya ikan di sekitar perairan Indonesia, terutama di sekitar perairan Samudera India dan Samudera Pasifik sudah menujukan kondisi full exploited. Bahkan di perairan Samudera Hindia kondisinya cenderung mengarah kepada overexploited. Artinya bahwa dikedua perairan tersebut saat ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan ekspansi penangkapan ikan secara besar-besaran. Dengan demikian, walaupun KKP dalam APBN-P 2010 menganggarkan 90 milyar untuk pengadaan kapal bagi nelayan, target peningkatan produksi ikan tangkap sulit untuk dikembangkan lagi.

Kedua, perikanan budidaya sampai saat ini belum dapat diandalkan dalam meningkatkan produksi ikan nasional sampai 350 %. Hal ini disebabkan minimnya infrastruktur perikanan dan ketersediaan pakan yang menyebabkan biaya produksi perikanan budidaya sangat tinggi. Selain itu juga sampai saat ini ancaman penyakit ikan di sentra-sentra perikanan budidaya masih sangat tinggi. Data FAO (2010) menunjukan bahwa sampai akhir tahun 2009 sentra-sentra perikanan nasiona, seperti Lampung, Aceh, Jawa Timur, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan masih diselimuti ancaman penyakit ikan. Bahkan publikasi FAO (2010) menunjukan bahwa akibat merebaknya penyakit ikan tersebut, produksi udang nasional tahun 2009 turun drastis menjadi 180.000 ton dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 230.000 ton.

Berdasarkan kedua hal tersebut diatas, KKP hendaknya dapat mengkaji ulang arah dan kebijakan berdasarkan pendekatan peningkatan produksi ikan tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan hendaknya dapat belajar dari negara-negara tetangga, seperti Vietnam dan Thailand dalam meningkatkan nilai ekspor produk perikanannya, walaupun produksi ikannya jauh dibawah Indonesia. Data FAO (2009) menunjukan bahwa nilai ekspor perikanan Indonesia tahun 2006-2009 hanya mencapai 2-2,2 milyar US $. Nilai ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai ekspor negara Vietnam dan Thailand yang sudah mencapai sekitar 3,80 dan 6,50 milyar US $.

Hal ini menunjukkan bahwa daya saing produk perikanan Indonesia masih jauh di bawah produk perikanan kedua negara tersebut. Sehingga walaupun Indonesia merupakan negara kelima terbesar penghasil produksi perikanan dunia, namun demikian nilai  ekspor perikanan Indonesia maksimal berada pada peringkat kesepuluh dunia. Dengan demikian untuk meningkatkan kinerja ekonomi perikanan jangan hanya bertumpu pada pendekatan peningkatan produksi, akan tetapi perlu diikuti dengan pembangunan industri pengolahan perikanan nasional yang saat ini masih terpuruk. Data survey BI (2009) menunjukan bahwa kapasitas produksi yang terpakai pada usaha sektor perikanan dalam kurun waktu tahun 2006-2009 rata-rata sekitar 67,47 persen saja.Sementara itu, kalau melihat keberhasilan Vietnam dalam meningkatkan kinerja ekonomi perikanan, ternyata didukung oleh 332 industri pengolahan ikan, dan 100 industri pengolahan diantaranya telah memenuhi persyaratan pasar Uni Eropa. Sehingga sangat wajar apabila produk perikanan Indonesia di pasar Uni Eropa kalah bersaing dengan Vietnam.

Sementara itu untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya nasional, dalam jangka pendek ini pemerintah perlu mengembangkan budidaya untuk ikan-ikan jenis herbivore, ikan detrivore, dan rumput laut. Sementara untuk ikan-ikan jenis carnivore lebih baik dikurangi. Hal ini disebabkan ikan-ikan jenis herbivore dan detrivore tidak tergantung sama pakan pabrik. Sementara itu, menurut Daniel Pauly, untuk menghasilkan 1 kg daging ikan carnivore dibutuhkan 5 hingga 10 kg ikan rucah/small pelagic. Artinya kalau dalam jangka pendek ini pemerintah lebih banyak mengembangkan budidaya ikan jenis carnivore sama dengan menguras sumberdaya ikan pelagis kecil yang ada di perairan laut Indonesia.

Alamat Kontak :

Email : suhanaipb@gmail.com

HP : 081310858708

2 Komentar leave one →
  1. tanti permalink
    01/06/2010 3:51 pm

    terus bagaimana dg rumput laut? apa sarannya untuk memperbaiki kebijkan selama ini yg hanya seputar peningkatan produksi agar supaya nelayan berkesempatan menambah kemakmuran dan kesejahteraan…

  2. 21/06/2010 11:55 am

    apa kelebihan kebijakan yang sekarang dengan kebijakan yang sebelumnya ?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: