Skip to content

Menyorot Kebijakan Ambisius KKP

24/03/2010

Selasa, 23 Maret 2010 13:26

Menyorot Kebijakan Ambisius KKP

OLEH: MUHAMAD KARIM

Pemerintah melalui Ke­men­terian Ke­lau­tan dan Per­ika­nan (KKP) me­nar­get­kan produk­si perikanan nasional hingga 2015 sebesar 16,89 juta ton.

Kebijakan ambisius ini berbasiskan budi daya ikan perairan umum (air tawar). Berbarengan dengan lahirnya kebijakan itu, skema perdagangan bebas ASEAN dan China (China-ASEAN Free Trade Ag­ree­ment/CAFTA) juga berlaku.
Masalahnya, apakah kebijakan KKP itu mampu me­nyaingi ekspansi China yang memiliki komoditas ikan air tawar yang sama dengan Indo­nesia? Umpamanya patin, lele, ikan nila dan mujair. Laporan FAO (2008) menyebutkan, Chi­na menguasai pangsa produksi ikan budi daya dunia (terutama ikan air tawar) hingga 66,7 per­sen. Adakah strategi Indo­nesia untuk mengembangkan budi daya ikan air tawar yang bernilai tambah dan mampu me­ngerem ekspansi China pas­ca-pemberlakuan CAFTA?
Selain ikan air tawar yang sudah lazim dikonsumsi ma­sya­rakat Indonesia, semisal patin, lele, nila, mas, tawes dan mujair, kita juga memiliki ikan endemik air tawar yang hidup di sungai, danau, situ, rawa, hingga lebak lebung. Jenisnya pun beraneka ragam, yaitu ikan bili (Mystacoleuscus pa­da­ngensis. Blkr) di Danau Sing­karak, ikan rinuak di Danau Maninjau, ikan sogili (Anguilla celebensis) di Danau Poso, se­luang (Rasbora spp.), baung (Mystus planices), belida (Chi­tala lopis), jelawat (Lepto­barbus hoevanii) dan tangadak (Barbodes schwanenfeldi) yang hidup di Danau Sentarum, Kalimantan Barat, nike-nike di Danau Tondano, Sulawesi Uta­ra, dan ikan gabus asli (Ox­yeleotris heterodon) di Danau Sentani di Papua, ikan semah (Tor tambra, Tor dourounensis dan Tor tambroides, Labeo­barbus douronensis) dari Su­ngai Kapuas hingga su­ngai–sungai besar lainnya di  Pulau Sumatera, Sulawesi, Ka­limantan dan Papua.
Bila pemerintah (KKP) melirik potensi ikan endemik ini tanpa harus pasang target ambisius 16,89 juta ton pada tahun 2015 untuk memuncaki produksi perikanan dunia, pas­tinya akan didapatkan manfaat yang komprehensif secara ekonomi, ekologis, maupun sosial-budaya.
Setidaknya, pertama, peme­rintah menyelamatkan sumber plasma nutfah ikan air tawar dari kepunahan (konservasio­nisme). Dari 87 jenis ikan Indo­nesia, 66 spesies (75,9 persen) di antaranya ikan air tawar. Se­bagian besar (68,2 persen) yang terancam punah itu jenis ikan endemik. Ikan bungu (Ad­rianictis kruity) yang hidup di Danau Poso disinyalir telah pu­nah. Pasalnya, ikan endemik memiliki habitat khas dan sumber pakan alami darinya. Um­pamanya danau, sungai, hingga rawa–rawa. Bila terancam pencemaran limbah industri dan rumah tangga hingga pembabatan hutan kepunahan, itu  tinggal menunggu waktu saja.
Kedua, bila membudida­yakan ikan endemik dengan pen­dekatan teknologi budi daya yang sudah dikuasai ma­syarakat lokal yang disiner­gikan dengan modern (pembe­nihan), pemerintah dan ma­syarakat akan mampu menyediakan sumber protein hewani secara berdaulat. Maknanya, serbuan ikan dari China akibat kesepakatan perdagangan be­bas praktis terhambat akibat masyarakat lebih familiar de­ngan ikan khas negerinya. Se­bab, selain jenis ikan ini hanya hidup secara alamiah di wi­layah Indonesia, proses budi dayanya sudah menjadi bagian kebudayaan masyarakatnya, juga rasanya yang khas.
Apalagi pada komunitas adat di Indarung di Kabupaten Kuantan Sengingi, Kabupaten Bungo di Jambi dan Man­dailing Natal, Sumatera Utara telah memiliki kelem­ba­gaan­/kearifan lokal dalam mengelola dan memanfaatkan ikan en­demik secara berkelanjutan yang bernama lubuk larangan.
Ketiga, membudidayakan ikan endemik semacam ikan bili di Danau Singkarak mau­pun ikan sogili, Danau Poso, akan memiliki nilai ekonomi tinggi dan “keunikan” sehingga akan membedakan China, Thai­land, maupun Vietnam da­lam perikanan budi daya. Amat mungkin 5–10 tahun mendatang ikan–ikan endemik masyarakat lokal yang meng­onsumsi ikan endemik akan mampu membudidayakan dan membenihkannya.
Bila hal ini berjalan masif, setidaknya kita tak akan bergantung pada produk ikan air tawar dari China yang pasti membanjiri Indonesia. Bahkan, amat mungkin China dan Hong Kong akan mengimpor jenis ikan ini karena etnis China amat menyukai ikan–ikan aneh dan unik. Contohnya, ikan buntal (Tetraodon sp) yang beracun pun dikonsumsi etnis China, padahal masyarakat Indonesia enggan mengonsumsinya. Ini­lah salah satu strategi  menghadapi ancaman dan serbuan produk perikanan China dalam skema CAFTA.
Keempat, membudida­ya­kan ikan endemik yang hidup di sungai, danau, situ, lebak lebung hingga lubuk larangan sekaligus akan menyelamatkan ekosistem sekitar dan biosfernya. Penulis menamakannya ecological fisheries (eco-fis­heries). Eco–fisheries yaitu pendekatan pengelolaan perikanan berkelanjutan yang berbasiskan sumber daya lokal (ikan endemik maupun non-en­de­mik), kelembagaan, dan kearifan lokal dengan tetap mempertahankan keberlanjutan sik­lus alamiah kawasan per­airan umum mulai dari hulu hingga hilirnya, tanpa memasukkan input luar yang me­ru­sak ekosistem/biosfer sekitarnya.

Budi Daya Ikan Endemik
Bagaimana bila ekosistem/biosfer di sekitarnya mulai rusak akibat aktivitas perta­nian intensif, perambahan hu­tan, hingga pencemaran sungai dari industri? Inilah tantangan utamanya. Akan tetapi, masih ada ekosistem danau, sungai, situ, maupun rawa yang memiliki kondisi perawan dan belum tercemar. Misalnya, Danau Laut Tawar di Aceh, Danau Tondano di Sulawesi Utara, maupun Danau Sentani di Papua, termasuk sungai–sungainya. Bila sudah rusak, tentu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu mengoordinasikan hal ini dengan instansi lainnya yang terkait semacam Kementerian Ke­hutanan, Kementerian Ling­kungan Hidup, Kementerian Pertanian hingga pemerintah daerah, agar kebijakannya bersifat komprehensif dan terintegrasi. Amat penting mengintegrasikannya dengan kebijakan rehabilitasi dan restorasi lingkungan, mulai dari hulu sungai hingga pesisir pantai. Juga, danau dengan kawasan hutan dan pertanian sekitarnya.
Kelima, ikan endemik ber­nilai ekonomi tinggi dan kebudayaan. Kendatipun masya­rakat Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat, Kali­mantan atau Sulawesi merantau/bermukim di Pulau Jawa, bila menemukan kuliner khas daerahnya pasti akan membelinya. Contohnya, orang Mi­nang pasti akan membeli ikan bili bila warung padang me­nyajikannya. Orang Palembang juga demikian bila menemukan restoran yang menyajikan ikan seluang. Bahkan, masyarakat Indonesia dari pulau–pulau lainnya dan Jawa sekalipun, akan mengonsuminya karena mengandung kekhasan rasa. Orang Tapanuli Selatan kerap membeli ikan sale dengan memesan di daerahnya karena kekhasan rasanya, meskipun tinggal di Jawa.

Perubahan Iklim
Keenam, menggalakkan budi daya ikan endemik pas­tinya juga meminimalkan dam­pak perubahan iklim. Secara ekologis, ikan endemik bersifat organik karena kekhasan habitatnya yang sudah menyediakan pakan secara alamiah. Jadi, ikan ini aman dikonsumsi. Tak perlu lagi dilakukan ferti­lisasi perairan dan menambahkan pakan buatan yang mengandung bahan kimia, yang nantinya berkontribusi meningkatkan emisi CO2 dan CH4 (metan) di atmosfer.
Juga, menimbulkan bencana ekologi (kematian ikan massal setiap tahunnya), seperti kejadian di Bendungan Ci­rata dan Jatiluhur. Sama halnya dengan aktivitas pertam­ba­kan ikan/­udang secara in­ten­sif yang menggunakan pu­puk anorganik dan membabat hutan mangrove di wilayah pe­sisir. Juga, budi daya ikan air tawar non-ende­mik. Semuanya itu akan ber­kontribusi mening­katkan emisi karbon di atmosfer, karena ku­run waktu 3-4 tahun lahan budi dayanya tak produktif (lahan bera) lagi akibat tingginya kadar karbon dan metan. Bukankah hal ini memperparah perubahan iklim global?
Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan menggenjot budi daya perikanan perlu mendapatkan apresiasi, juga sorotan. Sebab, jangan sampai kebijakan itu justru menimbulkan bencana ekologis dan berkontribusi me­ningkatkan perubahan iklim global. Berarti kebijakan ”the blue revolution policies (BRP)” sama saja mengulangi kegagalan BRP masa lalu melalui ”modernisasi perikanan laut dan pertambakan udang/ikan” yang menghancurkan sumber daya perikanan laut (over exploitation) dan ekosistem wi­layah pesisir (pembabatan mangrove). Dampaknya, ma­syarakat pesisir (nelayan dan petani tambak) terjebak dalam kubangan kemiskinan hingga kini. Mungkinkah BRP yang sekarang mengulangi kegagalan masa lalu? Waktulah yang akan membuktikannya.

Penulis adalah Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim.

Sumber : http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/menyorot-kebijakan-ambisius-kkp/

Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: