Skip to content

PEMBABATAN MANGROVE : Mekar Jaya, Kampung Para Pesakitan

18/03/2010

KOMPAS/A HANDOKO
Kondisi pertambakan ikan dan udang di Kampung Mekar Jaya, Desa Dabong, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (14/3). Dari 46 tambak, tinggal 15 tambak yang beroperasi sejak 46 warga Mekar Jaya ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pendudukan secara tidak sah kawasan hutan lindung mangrove.

PEMBABATAN MANGROVE
Mekar Jaya, Kampung Para Pesakitan

Kamis, 18 Maret 2010 | 03:16 WIB

Oleh A Handoko

Wajah-wajah ramah tak sulit ditemui ketika kita masuk ke Kampung Mekar Jaya, Desa Dabong, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Namun, di balik keramahan itu, warga memendam kegetiran yang amat dalam.

”Sudah setahun lebih kami diliputi rasa waswas. Kami ditetapkan menjadi tersangka kasus pendudukan dan pemanfaatan secara tidak sah kawasan hutan mangrove. Tidak tanggung-tanggung, ada 46 warga kampung ini yang ditetapkan menjadi tersangka, mulai dari warga biasa, mantan kepala desa, anggota badan perwakilan desa, hingga kepala desanya,” kata Wakil Ketua Badan Perwakilan Desa Dabong Ridwanto, Minggu (14/3) malam. Ridwanto termasuk salah satu tersangka.

Kampung Mekar Jaya, ketika malam tiba, tidak terlalu terang walaupun jaringan listrik dari Perusahaan Listrik Negara sudah masuk. Sebagian warga masih menggunakan listrik dari generator set atau genset milik bersama. Beberapa warganya memilih bertamu ke warga lain untuk sekadar mengobrol.

Sebagian dari mereka adalah tersangka itu. Obrolan mereka hari-hari ini masih seputar soal perkembangan kasus hukum yang mereka hadapi.

Para tersangka itu merupakan pemilik tambak-tambak udang dan ikan. Tambak itu dalam peta kawasan hutan lindung, seperti yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dalam Surat Keputusan Nomor 259/Kpts I/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Kalimantan Barat, masuk dalam kawasan hutan mangrove Simpang Cabe.

”Kami sudah tinggal di tempat ini jauh sebelum ada penetapan menjadi hutan lindung. Penetapan kawasan hutan lindung itu pun tidak pernah disampaikan kepada masyarakat,” tutur Ridwanto.

Walaupun para tersangka hanya dikenai status tahanan luar, mereka tetap dirundung rasa waswas. Pasalnya, mereka sebelumnya tak pernah berurusan dengan kasus hukum. Apalagi, perkembangan terakhir, kasus perusakan kawasan hutan mangrove yang kini menjadi tambak itu sudah diekspos ke Jakarta. Jika tidak ada perkembangan kasus dalam satu bulan ini, kasus ini akan ditarik ke Jakarta.

Ketua Adat Benua Dabong Abdul Latif Rahman Hud lalu menunjukkan salinan surat yang menunjukkan keberadaan perkampungan Dabong. Salinan surat itu berupa surat milik nomor 36 yang dikeluarkan oleh Kerajaan Kubu tahun 1937. Dalam surat itu disebutkan, Vr Anong binti Basoek memiliki tanah seluas 7.596 meter persegi yang ditumbuhi 225 pohon kelapa besar dan kecil.

”Warga yang tinggal di sini merupakan generasi ketujuh atau kedelapan. Jadi, agak membingungkan kalau kemudian kami yang sudah ada di sini sebelum aturan itu ada ditetapkan menjadi tersangka,” ujar Latif, yang juga menjadi tersangka. Lagi pula, ujar Latif, warga sama sekali tidak pernah membabat pohon-pohon mangrove di wilayah mereka.

”Mangrove yang ada di wilayah kami dibabat oleh sebuah perusahaan pemegang izin pada tahun 1981 hingga 1982. Pada tahun 1998, kami mulai memanfaatkan bekas hutan mangrove menjadi tambak karena hasil melaut semakin tidak menentu. Lagi pula, bekas hutan mangrove itu ditinggalkan begitu saja oleh perusahaan,” kata Latif.

Biaya pembuatan tambak itu memang tidak sedikit, sekitar 18 juta per tambak seluas 1 hektar. Uang sebanyak itu, kata Latif, diperoleh warga dari cara meminjam kepada warga lain sehingga pembayaran kepada pemilik alat berat dilakukan secara bertahap. ”Tambak di Dabong ini tidak sekali jadi, tetapi sekitar dua tahun lebih karena ketika itu uang yang tersedia hanya sedikit. Ketika sudah ada uang, eskavator didatangkan, lalu nanti dikembalikan lagi, dan baru dipanggil lagi setelah uang terkumpul dari warga,” ujar Latif.

Setelah tambak jadi, para petambak yang semula adalah nelayan kemudian menekuni budidaya udang dan ikan bandeng. Bandeng disebar di tambak semata-mata hanya untuk meningkatkan kadar oksigen.

Hasil budidaya udang dan ikan bandeng itu, kata Umar Dani (35), warga lainnya, memang bisa mengatrol ekonomi warga. Setidaknya setiap kali panen, yakni selama tiga bulan, petambak bisa mendapatkan penghasilan setidaknya Rp 10 juta, dengan 40 persen di antaranya akan dipakai lagi untuk modal budidaya musim selanjutnya. Penghasilan ini lebih bagus bila dibandingkan dengan penghasilan sebagai nelayan yang tidak menentu.

Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Dinas Kehutanan Kalimantan Barat Soenarno mengatakan, dari citra satelit bisa terlihat perkembangan kondisi alam di Dabong dari tahun ke tahun. ”Kawasan hutan mangrove itu masih utuh tahun 1990-an. Saya juga sering melalui kawasan itu dalam perjalanan dari Pontianak ke Ketapang dan memang masih utuh. Silakan saja masyarakat mengklaim sudah puluhan bahkan ratusan tahun ada di sana, tetapi faktanya kan lain,” kata Soenarno.

Sumber : http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/03/18/0316259/mekar.jaya.kampung.para.pesakitan

Berita Dengan Kasus yang Sama Dua Tahun lalu di Kompas

Kebijakan Tak Jelas, Mangrove Jadi Korban
Rabu, 3 September 2008 | 17:28 WIB

PONTIANAK, RABU – Ketidakjelasan kebijakan dan ketiadaan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, dituding menjadi penyebab munculnya persoalan tumpang tindih areal tambak di atas hutan lindung mangrove di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Pasalnya, Dinas Perikanan Kelautan dan Perikanan menjalankan Program Teknologi Peningkatan Produksi Perikanan (Protekan) dari Departemen Kelautan dan Perikanan, mendorong pembangunan tambak udang di kawasan yang ternyata merupakan hutan lindung mangrove.

Darwin Muhammad, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kalbar yang merupakan salah satu pemilik tambak udang di Desa Dabung, Rabu (3/9) menyatakan, ia membuka 20-30 hektar tambak di sana karena ditawari DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) untuk berpartisipasi menyukseskan Protekan tahun 1998-1999. Jika pembukaan tambak saat itu melanggar area hutan lindung mangrove, seharusnya Dinas Kehutanan melarang sebelum usaha tambak di sana makin marak.

“Saya membeli tanah garapan di sana, mengurus perijinannya, serta membayar pajak dari hasil tambak itu. Kalau kemudian ada penetapan kawasan hutan lindung di sana, apakah berarti pemilik tambak di sana bersalah?” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sekitar 300 hektar dari 34.884 hektar hutan lindung mangrove di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, telah dikonversi menjadi tambak tanpa ada proses pelepasan kawasan hutan terlebih dahulu dari Menteri Kehutanan RI. Ironinya, DKP mengeluarkan ijin atas pembukaan usaha tambak tersebut.

Rentang waktu pembukaan tambak di sana dimulai tahun 1998-1999, di mana Surat Keputusan Menhut No 259/kpts-II/2000, yang menetapkan kawasan tersebut m asuk dalam kawasan hutan lindung, belum diterbitkan.

Selaku pemilik tambak, Darwin berharap ada solusi dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten atas persoalan tersebut. Perlu ditata, mana yang tetap dipertahankan untuk hutan lindung dan mana yang boleh digunakan untuk usaha tambak. Instansi kehutanan maupun perikanan perlu berkoordinasi menyelesaikan persoalan ini, j angan sampai orang takut berinvestasi karena tidak ada kepastian jaminan hukum atas usaha tambak tersebut, katanya.

Secara terpisah, Kepala DKP Kalbar Budi Haryanto mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Kalbar akan mengambil jalan tengah atas persoalan itu dengan mengusulkan perubahan status sebagian kawasan hutan lindung mangrove di Kubu Raya menjadi kawasan produksi yang bisa dimanfaatkan untuk usaha pertambakan.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2008/09/03/17282649/kebijakan.tak.jelas.mangrove.jadi.korban

Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: