Skip to content

FTA ASEAN – CINA ANCAM PERIKANAN INDONESIA

24/02/2010

HASIL KAJIAN

FTA ASEAN – CINA ANCAM PERIKANAN INDONESIA

Oleh: Muhamad Karim[1], Suhana[2]

Indonesia sebagai bagian ASEAN memberlakukan  perdagangan bebas dengan Cina melalui (Free-Trade Area/FTA ASEAN – Cina) mulai tahun 2010.  Kendati Indonesia menekennya tahun 2002 silam. FTA ASEAN – CINA tak hanya mengancam konsumsi masyarakat (Media Indonesia, 2/1/2010), melainkan sektor rill perikanan. Tahun 2004, Indonesia pernah terkena embargo ekspor perikanan 10 bulan akibat pengusaha nakal domestik mereekspor udang impor dari Cina. Soalnya Cina hingga kini mengalami embargo produk perikanan di pasar internasional akibat aturan sistem dumping.

Cina Akan Menggilas Indonesia

Menghapus sistem tarif (pajak ekspor dan impor) dan memberlakukan non-tarif jadi instrumen pokok perdagangan bebas (free trade area). Di sektor perikanan Cina akan menggilas Indonesia akibat tak kalah bersaing. Indikatornya pertama, Laporan FAO 2008 menempatkan Cina sebagai negara produksi perikanan terbesar yang bersumber dari laut dan perairan umum senilai 17,1 juta ton. Indonesia urutan keempat dengan produksinya 4,8 juta ton. Misalnya perikanan udang Cina. Capaian produksi tangkapannya tahun 2000 hingga 2005 rata – ratanya 1.208.299 ton per tahun. Indonesia hanya 247.221 ton per tahun. Produksi perairan umumnya 2,544 juta ton (25,3 %) dari total dunia tahun yang sama. Sementara, Indonesia hanya 310 ribu ton (3%) dari total dunia. Gambar berikut menyajikan posisi Cina dalam Perikanan Dunia.

Gambar 1. 10 Negara Produsen Ikan Terbesar di Dunia

Perairan umum, Cina mampu mengekspor ikan Mujair (Tilapia) berbentuk beku fillet dan lainnya sebesar 42,9 ribu ton (US$ 96 juta) tahun 2007 dan periode Januari-Maret 2008 sebesar 44,5 ribu ton (US$ 104 juta) (Globefish, 2009). Tabel berikut menyajikan data ekspor Mujair Cina ke berbagai negara.

Tabel x Eskpor Tilapia Cina ke Berbagai Negara Hingga Tahun 2008

Negara Ekspor Mujair (Tilapia) (1000 Ton)
2004 2005 2006 2007 Jan-Mar 2007 Jan-Mar 2008
USA 62,9 80,9 104,7 122 24,8 23,4
Meksiko 15,9 16,3 32,9 39,3 8,1 8,5
Rusia 5,5 19,3 1,7 2,9
Israel 0,7 1,3 3,7 4,1 0,7 0,7
Jerman 0,7 1,7 1,2 0,4 0,5
Hongkong (Cina) 1 0,8 1,7 1,5 0,3 0,1
Belgia 1,1 1,4 1,4 0,4 0,4
Puerto Riko 0,5 0,9 1,3 1,3 0,4 0,4
Rep. Dominika 0,1 0,5 1,4 1,4 0,1
Kanada 1,1 1,1 0,7 0,7 0,2 0,2
Lainnya 8,2 9,3 26,9 23 5,8 7,4
Total 90,4 112,9 181,9 215,2 42,9 44,5

Sumber: Globefish (2009)

Kedua, Cina juga sebagai produsen perikanan budidaya (aquaculture) terbesar dunia. Capaiannya tahun 2004 sebesar 30.614.968 ton meningkat 34.429.122 tahun 2006 (naik 6,05 %). Bahkan menguasai 66,7 % produksi perikanan budidaya dunia, ketimbang Asia-Pasifik 22,8 %  dan lainnya 10,5 % (Eropa, Latin Amerika dan Karibia, Afrika, Amerika Utara dan Timur dekat). Capaian Indonesia tahun 2004 hanya 1.045.051 ton dan naik 1.292.899 ton tahun 2006 (naik 11,23 %) (FAO, 2008).

Gambar x Produksi dan Prosentase 10 Negara Produsen Ikan Perairan Umum di Dunia

(FAO, 2008)

Gambar x

Kapasitas Produksi Perikanan Budidaya Cina dibandingkan Negara Lain di Dunia

(Sumber FAO, 2008)

Superioritas Cina dalam perikanan dunia amat ekspansif. Cina membidik bekerjasama dengan ASEAN utamanya Indonesia karena penduduknya berjumlah sekitar 230 juta sebagai pasar potensial perikanan dan produknya. Apalagi Cina tahu persis Indonesia kerapkali mengalami kekurangan bahan baku industri perikanannya, lahan budidaya pesisirnya sudah tak produktif dan konsumsi per kapitanya terus meningkat hingga 29 kg per kapita. Kita tak perlu heran 2-3 tahun mendatang ikan dan produk perikanan dari Cina membanjiri pasar Indonesia. Indikasinya, pertama, hasil analisis Suhana (2009), Kepala Divisi Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim menyimpulkan bahwa neraca perdagangan ikan dan produk perikanan Indonesia periode 2004-2009 terus meningkat. Contohnya, tahun 2007 – 2008 meningkat 9,83 % yakni dari US$ 1,677,625,949. tahun 2007 menjadi US$1,860,542,269 tahun 2008. Tapi, nilai ekspor dan impornya mengagetkan. Bila ekspornya tahun 2007 senilai US$ 1,723,021,890, maka tahun 2008 nilainya US$ 1,966,300,863  atau naik 12,37 %. Kontradiksi dengan  nilai impornya yang juga meningkat pesat dari US$ 45,395,941 tahun 2007 menjadi US$105,758,594 tahun 2008 atau naik 57.08 %. Bahkan hingga Juni 2009 nilai impornya sudah menyentuh US$ 72,681,746. Fakta ini mengisyaratkan bahwa kendati ekspor meningkat tapi peningkatannya lebih kecil ketimbang impor. Berarti Indonesia sudah masuk negara pengimpor ikan. Gambar berikut menunjukkan Neraca Perdagangan Perikanan Indonesia.

Tabel 1. Neraca Perdagangan Ikan dan Produk Perikanan Indonesia Tahun 2004-2009

No Tahun Nilai (US $) Pertumbuhan (%)
Ekspor Impor Neraca Ekspor Impor
1 2004 1,460,425,651.00 83,419,274.00 1,377,006,377.00
2 2005 1,522,519,341.00 28,932,890.00 1,493,586,451.00 4.08 (188.32)
3 2006 1,642,919,116.00 35,991,800.00 1,606,927,316.00 7.33 19.61
4 2007 1,723,021,890.00 45,395,941.00 1,677,625,949.00 4.65 20.72
5 2008 1,966,300,863.00 105,758,594.00 1,860,542,269.00 12.37 57.08
6 2009* 830,423,264.00 72,681,746.00

Sumber :  Diolah Suhana (2009)[3]

a)     Data tahun 2004-2008 dianalisis dari UN Comtrade 2009

b)    Data tahun 2009 sampai bulan Juni dari Statistik Ekspor- Impor BPS

Kedua, Suhana (2009) juga mengutip Laporan Resmi BPS (2009) menyatakan bahwa kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan selama tahun 2009 turun. Indikator bulan September hingga Oktober yakni (i) nilai tukar nelayan (NTN) turun dari 106,53 menjadi 105,56 (turun 0,92 %); (ii) indeks harga yang diterima nelayan dan pembudidaya ikan turun dari 127,16 menjadi 126,35 (turun 0,64 %); (iii) penangkapan turun dari 129,12 menjadi 128,29 (turun 0,64%); dan (iv) budidaya turun dari 117,44 menjadi 116,88 (turun 0,47 %).

Tabel 2.  Perkembangan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Nasional Tahun 2009

No Uraian Tahun 2009
Sept. Okt. Perubahan (%)
1. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 106,53 105,56 -0,92
2. Indeks harga yang diterima nelayan dan pembudidaya ikan 127,16 126,35 -0,64
a. Penangkapan 129,12 128,29 -0,64
b. Budidaya 117,44 116,88 -0,47
3. Indeks harga yang harus dibayar nelayan dan pembudidaya ikan 119,36 119,70 0,28
a.  Indeks konsumsi rumah tangga 122,72 123,21 0,40
b.  Indeks biaya produksi dan penambanhan barang modal 113,35 113,47 0,10

Sumber : Berita Resmi Statistik No. 74/12/Th.XII, 1 Desember 2009

Ini jadi surga bagi Cina yang sudah bersepakat dalam FTA ASEAN-Cina. Apalagi Cina mensubsidi perikanannya. Dampaknya mengancam usaha perikanan nasional, perikanan tradisional, pertambakan rakyat hingga budidaya perairan umum bakal gulung tikar karena kalah menyaingi Cina. Umpamanya, perikanan budidaya yang bergantung pada ketersediaan pakan. Padahal, kini harga pakan ikan di Indonesia Rp hingga 256.000 per sak. Sementara harga ikan jalan di tempat. Bila harga pakan menyentuh angka Rp 200.000 per saknya saja pelaku budidaya sudah merugi, apalagi Rp 256.000 per sak. Berlakunya pasar bebas ini, sentral perikanan budidaya di Cirata dan Jatiluhur pasti akan kolaps (Suhana, 2009). Sama halnya dengan perikanan tangkap yang bergantung pada harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi juga akan kolaps.

Dampaknya

Liberalisasi perdagangan multilateral FTA – ASEAN dengan Cina akan berdampak luas bagi perikanan nasional kita. Kebijakan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang baru berupa The Blue Revolution Policy (BRP)-nya Fadel Muhammad hanyalah retorika semata. Bila BRP akan menggenjot perikanan budidaya perairan umum, praktis akan menabrak tembok aturan perdagangan bebas yang mengharamkan subsidi pakan. Apalagi, aturan non-tarif yang mengharuskan sertifikasi dan bebas bioterisme membebani negara berkembang model Indonesia. Hemat penulis BRP sesungguhnya instrumen liberalisasi perikanan berkedok revolusi biru. Lalu pemerintah instrumen apa buat pemerintah mengatasi melambungnya harga pakan yang menyedot biaya produksi perikanan budidaya hingga 70 %? Juga, perikanan tangkap buat harga BBM yang menyedot biaya operasional hingga lebih 60 %?  Bukankah dampaknya, pertama, usaha perikanan rakyat (penangkapan dan budidaya) pasti akan kolaps karena tak mampu menyaingi serbuan ikan dan produk ikan dari Cina. Simaklah produk buah – buahan dan sayuran yang menyerbu pasar Indonesia dengan harga murah hingga petani kita hidup enggan mati tak mau.

Kedua, berlakunya FTA ASEAN – Cina 2010, otomatis investasi skala besar perikanan akan masuk Indonesia. Pun, kapal – kapal ikan Cina berbobot > 30 Gross Ton (GT) hingga 200 GT yang selama ini kerap mencuri ikan di perairan Indonesia akan legal. Kendati pun, Waston dan Pauly (2001) mensinyalir tangkapan resmi di pesisir Cina berbeda sebesar 5 ton per km2 per tahun dengan data statistiknya. Diperkirakan tangkapannya tahun 1999 harusnya 10,1 juta ton tapi tercatatnya cuma 5,5 juta ton. Bukankah model investasi seirama dengan kebijakan BRP yang digembor – gemborkan pemerintah? Apalagi pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan kluster perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 5 Tahun 2008 dan direvisi jadi Permen No. 12 Tahun 2009. Akibatnya, perikanan nasional terancam eksploitasi berlebihan dibarengi sokongan dari pejabat bermental pedagang (rent seeker) yang mencari keuntungan sesaat.

Ketiga, liberalisasi perikanan dalam skala bisnis besar berpotensi meningkatkan emisi karbon. Dr. Raymon Tan (2008) dari Center Engineering and Sustainable Development and Research, De La Salle University Philippines menggunakan metode Carbon Footprint menghitung bahwa setiap 1 kg ikan tuna dalam sistem bisnis perikanan memproduksi 0,25 kg – 0,30 kg emisi CO2 di atmosfir. Bukankah ini berdampak pada perubahan iklim global? Mengapa kita tak mengedepankan pengelolaan perikanan berbasis rakyat dan kekuatan keraifan lokal yang bebas emisi karbon? Perubahan iklim telah terjadi di Indonesia dan mengancam perikanannya. Setidaknya laporan terbaru Cheung, dkk. (2009) dalam jurnal Global Change Biology menyebutkan skenario peningkatan CO2 di atmosfer sampai 720 ppm pada tahun 2100, akan menghilangkan 25 persen hasil tangkapan ikan Indonesia. Pun, bila skenario pada level emisi sekarang akan berpeluang hilang 10 persen. Ini membuktikan pemanasan global menyebabkan migrasi ikan dari perairan tropis ke sub-tropis hingga negara lain surplus tangkapan ikan. Dampaknya aktivitas penangkapan ikan semakin jauh dan mahal. Praktis memperparah kemiskinan nelayan, meningkatkan pengangguran hingga menghilangkan sumber penghidupan dan pekerjaan (Koropitan, 2009).

Gambar 2.

Dampak Skenario Peningkatan CO2 dan Dampaknya Terhadap Perikanan Tangkap

(Cheung at al, 2009)

Mencermati fakta dan dampaknya, kebijakan pemerintah meneken perjanjian FTA ASEAN – Cina sama saja membunuh industri perikanan nasional, perikanan rakyat (nelayan dan pembudidaya ikan) dan memproduksi kemiskinan hingga pengangguran baru. Penulis pesimis masa depan sektor perikanan kita karena pemerintah praktis mesti tunduk pada aturan FTA ASEAN – Cina. Solusi terbaiknya, Indonesia patut meninjau ulang kesepakatan itu dengan mengeluarkan sektor perikanan dari  perjanjian itu sehingga menyelamatkan rakyat, lingkungan dan sumberdaya ikannya.


[1] Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim

[2] Kepala Divisi Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim

[3] Diolah Suhana Kepala Divisi Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim.

2 Komentar leave one →
  1. Hasan Timbasal permalink
    18/10/2010 8:59 pm

    FTA- ASEAN – CHINA kalau tidak menguntungkan kita jangan diguna pakai sekurang-kurangnya untuk sektor perikanan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: