Skip to content

Awasi Pembangunan Pelabuhan Swasta

19/02/2010

Awasi Pembangunan Pelabuhan Swasta

Sabtu, 20 Februari 2010 | 03:56 WIB

Jakarta, Kompas – Investasi pembangunan pelabuhan perikanan oleh swasta harus diikuti mekanisme pengawasan yang ketat. Pengawasan yang ketat dibutuhkan untuk menghindari agar pelabuhan ikan yang dibangun swasta tidak menjadi tempat kejahatan perikanan.

Demikian dikemukakan Kepala Riset Pusat Kajian Sumber Daya Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana di Jakarta, Jumat (19/2).

Suhana mengakui, pengadaan infrastruktur perikanan, antara lain pelabuhan perikanan, memang membutuhkan peran swasta. Ini dilakukan karena anggaran yang dimiliki pemerintah sangat terbatas.

Meski demikian, lanjutnya, pemerintah tetap harus campur tangan dalam mengatur tata kelola pelabuhan tersebut.

Campur tangan tersebut dibutuhkan agar pembangunan pelabuhan perikanan terintegrasi dengan pengembangan industri pengolahan perikanan. ”Ini diperlukan untuk mendorong nilai tambah produk perikanan,” kata Suhana.

Pemerintah, ujarnya, harus mendorong agar produk perikanan yang diekspor lewat pelabuhan tidak berbentuk bahan baku atau gelondongan. ”Jangan sampai Indonesia hanya puas menjadi pemasok bahan baku industri pengolahan negara lain,” ujar Suhana.

Selain itu juga perlu segera dilakukan pemetaan kebutuhan ikan nasional. Pemetaan pasar ini diperlukan untuk mengukur kebutuhan riil pembangunan pelabuhan di dalam negeri.

Ditawarkan 25 lokasi

Pemerintah saat ini menawarkan 25 lokasi pelabuhan perikanan di kawasan perairan perbatasan kepada swasta. Total investasi yang dibutuhkan untuk membangun pelabuhan perikanan di ke-25 lokasi tersebut Rp 6,3 triliun.

Pelabuhan perikanan yang ditawarkan kepada investor swasta antara lain Belawan dan Sibolga di Sumatera Utara.

Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Dedy Sutisna, investor asal China kini menjajaki investasi pembangunan pelabuhan di ke-25 lokasi tersebut.

Dia menjelaskan, pembangunan pelabuhan perikanan oleh swasta hanya untuk pelabuhan perikanan nusantara dan pelabuhan perikanan samudra, dengan daya tampung kapal berbobot mati di atas 30 ton.

Pelabuhan perikanan samudra akan membuka kesempatan untuk ekspor langsung produk perikanan ke negara lain.

Menurut Ketua Komisi I DPR Ahmad Muqowam, investasi swasta di infrastruktur perikanan hendaknya tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. ”Jika itu terjadi, akan membebani rakyat dalam pemanfaatan pelabuhan tersebut,” katanya. (LKT)

Sumber : http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/02/20/03560630/awasi.pembangunan.pelabuhan.swasta….

Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: