Skip to content

Refleksi Akhir Tahun: Indonesia Masih Ingkari Kodrat sebagai Negara Kepulauan

05/01/2010

Refleksi Akhir Tahun: Indonesia Masih Ingkari Kodrat sebagai Negara Kepulauan

Ani Purwati – 30 Dec 2009

Hasil refleksi akhir tahun 2009 dan Proyeksi 2010 Kelautan dan Perikanan oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menunjukkan bahwa Indonesia masih saja mengingkari kodratnya sebagai negara kepulauan  hingga berakhirnya kalender 2009. Kiara mencatat bahwa dari Pilpres 2009 nampak perspektif ketiga capres menyangkut aspek ekonomi dan lingkungan hidup masih bias darat.

“Jika pandangan ini terus diimani, pemaknaan atas laut sebagai lahan buangan akan terus terjadi hingga tahun 2014, sebagaimana telah dipraktikkan oleh pemerintahan saat ini dan sebelumnya,” ungkap Riza Damanik sebagai Sekretariat Jenderal Kiara saat acara Refleksi 2009 dan Proyeksi 2010 Kelautan dan Perikanan yang diselenggarakan Kiara di Jakarta (30/12).

Pada konteks ini, Kiara menegaskan bahwa ketiga calon capres dan cawapres periode 2009-2014 telah memperlihatkan ketiadaan pemahaman mereka atas identitas Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state), bukan negara benua (continental state). Akibatnya, dapat dipastikan bahwa presiden terpilih yang tidak mengenal karakteristik bangsanya akan memberikan diagnosa yang salah atas permasalahan yang dihadapi, hingga melahirkan keputusan-keputusan yang keliru dalam mengelola Indonesia sebagai negara kelautan dan kepulauan terbesar.

Terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono pada Pilpres 8 Juli 2009 lalu dengan ketiadaan visi kelautan menghantarkan bangsa Indonesia pada kemunduran gerak pembangunan kepulauan nusantara. Diselenggarakannya World Ocean Conference (WOC) dan Coral Triangle Initiative (CTI) di Manado, Sulawesi Utara, Mei lalu, adalah pertanda kelamnya harapan akan perubahan.

Dengan mengusung tema Climate Change Impacts to Ocean and The Role of Ocean to Climate Change, dua kegiatan bertaraf internasional ini melahirkan 2 buah dokumen penting, yakni Manado Ocean Declaration (MOD) dan Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF). Sekitar 120 perwakilan negara hadir kala itu. Celakanya, kedua pertemuan ini tak membincangkan persoalan utama kelautan dan perikanan, seperti perusakan ekosistem laut, pemiskinan nelayan, kian mudahnya kedaulatan kepulauan nusantara diobok-obok, dan ditumpulkannya inisiatif lokal dalam merespons persoalan iklim.

Sebelum WOC-CTI diadakan, Kiara bersama organisasi masyarakat sipil lainnya yang tergabung dalam Aliansi Manado telah mengingatkan kepada pemerintah untuk memaksimalkan kedua pertemuan internasional ini guna menuntaskan persoalan substansial kelautan dan perikanan. Jika hal ini dinafikan, maka hak-hak nelayan tradisional dan kedaulatan negara akan terancam, kesepakatan yang tak mengikat akan membawa Indonesia ke arah perdagangan bebas konservasi yang mengancam keanekaragaman hayati dan keselamatan penduduk lokal, serta berisiko memperburuk krisis kelautan dan perikanan nasional.

Dalam pengingkaran Indonesia sebagai negara kepulauan selama ini, Suhana dari Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM) melihat bahwa kemiskinan di wilayah pesisir kian parah. Menurutnya, data BPS (2009) menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan pada Oktober 2009 mengalami penurunan drastis. Hal ini dapat dilihat dari Nilai Tukar Nelayan yang mengalami penurunan sebesar 0,92 persen dibandingkan bulan September.

Hasil pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah pengeluaran nelayan dan pembudidaya ikan dalam mencukupi kebutuhan keluarga dan keperluan untuk produksi perikanan. Tingkat kesejahteraan ini diperkirakan akan semakin menurun seiring dengan terus meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok dan menurunnya hasil produksi nelayan dan pembudidaya ikan.

Buruknya Diplomasi Iklim untuk Laut

Sementara itu, buruknya model pengelolaan sumber daya kelautan perikanan dan pesisir ini, menurut Damanik juga dibarengi dengan buruknya diplomasi iklim di level internasional. Bahkan, ada kecenderungan kuat untuk melakukan kebohongan publik demi melestarikan citra positif di hadapan masyarakat luas. Hal ini dipertegas dengan naskah resmi AWG-LCA (Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention) UNFCC pada tanggal 16 Desember 2009 yang tidak menyebutkan komponen-komponen ekosistem laut dan pesisir yang berkaitan langsung dengan persoalan iklim. Hanya 1 istilah umum yang masih ada, yakni small islands developing states.

Padahal, indikasi perubahan iklim di Indonesia telah dialami oleh nelayan dan masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, di antaranya kenaikan permukaan air laut dan ombak besar yang disertai dengan angin kencang yang meluluhlantakkan pelabuhan tambatan kapal, permukiman penduduk, dan pasar tradisional, yang pada akhirnya menurunkan frekuensi nelayan melaut.

Meski demikian, Alan F. Koropitan sebagai peneliti pada Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan IPB melihat keputusan COP-15 Kopenhagen pada prinsipnya adalah hal yang wajar. Menurutnya, Chris Sabine, peneliti NOAA, dan koleganya (2004) melaporkan bahwa pada era sebelum industri, laut global adalah pelepas karbon ke atmosfer. Ini adalah kondisi ideal atau setimbang.

Ketika revolusi industri terjadi di Eropa, maka emisi CO2 di atmosfer mulai bertambah dan laut berubah menjadi penyerap CO2 di atmosfer. Dengan adanya indikasi penurunan tingkat efisiensi penyerapan dalam 20 tahun ini, maka di kemudian hari laut berpotensi untuk berbalik menjadi pelepas karbon.

”Jadi, laut selalu mencari kesetimbangan baru, sebagai respon terhadap peningkatan emisi CO2 di atmosfer. Peranan laut dalam hal ini lebih sebagai objek penderita akibat peningkatan emisi CO2 ke atmosfer, sehingga tidak relevan untuk masuk dalam mekanisme perdagangan karbon seperti halnya hutan,” jelas Koropitan.

Lupakan Perdagangan Karbon Laut

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa saat ini, sudah saatnya untuk melupakan perdagangan karbon laut apalagi memperdebatkannya. Hal yang lebih penting lagi adalah bagaimana merumuskan kebijakan kelautan dalam menyikapi pasca-Kopenhagen, terutama ancaman perubahan iklim yang nyata.

Menurutnya yang harus dilakukan adalah mengupayakan penyehatan ekosistem pesisir. Ini berkaitan dengan usaha untuk mengembalikan dan menjaga vegetasi mangrove, padang lamun dan terumbu karang, demi keberlangsungan fungsi ekologis dan jaminan ketahanan pangan. Lalu menguatkan perikanan budidaya dan teknologi pasca-panen. Dengan adanya jaminan “kesehatan” ekosistem pesisir, maka pengembangan perikanan budidaya menjadi solusi yang menarik dalam menghadapi persoalan perubahan migrasi ikan.

Yang perlu juga dilakukan menurut Koropitan adalah peninjauan konsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu dengan orientasi Kepulauan Indonesia. Pendekatan yang selama ini berorientasi skala-skala kecil untuk lokasi tertentu perlu dialihkan kepada pendekatan kepulauan Indonesia yang lebih komprehensif. Dengan demikian, penentuan kapasitas asimilasi lingkungan akan berbasis kepulauan Indonesia (termasuk pola arus laut yang dinamis) dan skenario perubahan akan melibatkan seluruh komponen masyarakat di Indonesia. Selain itu juga memprioritaskan riset terpadu antar lembaga untuk mencegah overlaping dan pemborosan anggaran, dengan topik riset fokus pada dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan (laut).

Dengan upaya perubahan substansial ini, Kiara berharap bahwa mulai tahun 2010 nanti, Indonesia bisa melaut kembali atau menjadi Negara yang tidak mengingkari kodratnya sebagai negara kepulauan. Konsep ini selain meningkatkan taraf hidup bangsa juga bisa sebagai inisiatif dalam penyelamatan Indonesia dari bencana.

Sumber : http://www.beritabumi.or.id/?g=beritadtl&newsID=B0225&ikey=1

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: