Skip to content

PENGAKUAN KEBERADAAN KEARIFAN LOKAL LUBUK LARANGAN INDARUNG

13/12/2009

PENGAKUAN KEBERADAAN KEARIFAN LOKAL LUBUK LARANGAN INDARUNG, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU DALAM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP[1]

Oleh : Suhana[2]

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat (social well-being) secara berkelanjutan, terutama komunitas masyarakat lokal yang bermukim di wilayah perairan umum (sungai).  Oleh karena itu, dalam pemanfaatan sumberdaya perairan umum, aspek ekologi dalam hal kelestarian sumberdaya dan fungsi-fungsi ekosistem harus dipertahankan sebagai landasan utama untuk mencapai kesejahteraan tersebut. Pemanfaatan sumberdaya perairan umum diharapkan tidak menyebabkan rusaknya fishing ground, spawning ground, maupun nursery ground ikan. Selain itu juga tidak merusak fungsi ekosistem hutan dan perairan umum yang memiliki keterkaitan ekologis dengan keberlanjutan sumberdaya di wilayah tersebut.

Berlakunya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan nuansa baru pembangunan di daerah, maka upaya pemanfaatan dan pengembangan berbagai potensi daerah, termasuk potensi sumberdaya di wilayah perairan umum, mulai mendapat perhatian.

Perubahan paradigma pembangunan nasional dari pola sentralistik ke desentralistik atau istilah lainnya kebijakan perikanan berbasis otonomi daerah, maka sebagai konsekuensi pemerintah kabupaten/kota kini telah memiliki kewenangan (authority) yang lebih besar dalam sistem pengelolaan perikanan. Dalam kebijakan pembangunan masyarakat di sekitar perairan umum, Pemerintah Daerah diharapkan akan berupaya untuk mengedepankan aspirasi, kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat (local community), dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (community well-being), terutama rumah tangga perikanan.

Selain itu juga, perhatian terhadap hak-hak kepemilikan (property rights) dalam sistem pengelolaan perikanan di perairan umum, dan kajian pola interaksi antar pemangku kepentingan (stakeholders) di wilayah tersebut, serta dampaknya terhadap komunitas rumah tangga perikanan sudah saatnya menjadi perhatian. Kemudian tatanan kelembagaan sosial tradisional yang hidup di lingkungan masyarakat perikanan bisa  dikembangkan, dan  diakui keberadaannya dalam sistem hukum dan aturan-aturan (rules) sistem pengelolaan wilayah perairan umum.

KEARIFAN LOKAL[3] LUBUK LARANGAN INDARUNG

Masyarakat di sekitar aliran sungai Pangkalan Indarung sejak tahun 1982 melalui keputusan adat ninik mamak[4] telah menetapkan sebagian wilayah aliran sungai tersebut sebagai wilayah yang terlarang untuk diambil hasil ikannya selama jangka waktu tertentu atau dikenal dengan istilah lubuk larangan. Akan tetapi masyarakat masih dapat mengambil ikan di wilayah yang tidak ditetapkan sebagai lubuk larangan. Kawasan lubuk larangan Indarung berada di sekitar aliran sungai Pangkalan Indarung dengan panjang 1.500 meter dan lebar 35 meter dengan kedalaman sungai sekitar 3 sampai 5 meter (Lihat Gambar 1).

Gambar 1. Peta Kawasan Lubuk Larangan Indarung

(Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi, 2008)

Selain itu juga guna mendukung kelestarian sumberdaya ikan di wilayah lubuk larangan, masyarakat melarang menebang pohon di sekitar lubuk larangan tersebut karena ikan-ikan yang ada di wilayah lubuk larangan sumber makanannya adalah daun-daun pohon yang jatuh.

Batas Wilayah Lubuk Larangan

Batas wilayah lubuk larangan dengan bukan lubuk larangan ditandai oleh perbedaan kecepatan aliran sungai. Wilayah yang relatif tenang aliran sungainnya ditetapkan sebagai wilayah lubuk larangan, sementara yang lebih cepat aliran sungainya tidak ditetapkan sebagai wilayah lubuk larangan (Lihat Gambar 2). Pengetahuan lokal dalam penentuan batas wilayah tersebut menunjukan bahwa masyarakat setempat tahu bahwa ikan sebagian besar menyukai wilayah perairan yang relatif tenang. Secara ekologi, sumber makanan ikan tersebut lebih banyak di wilayah perairan sungai yang relatif lebih tenang.

Gambar 2. Batas Wilayah Lubuk Larangan Indarung (Sumber : Suhana, 2009)

Peraturan Adat Lubuk Larangan

Pengelolaan lubuk larangan sungai Indarung selama ini dilakukan oleh lembaga adat Ninik Mamak Pangkalan Indarung. Lembaga adat tersebut dipimpin oleh dua orang datuk, yaitu Datuk Bandaro dan Datuk Sutan Penghulu. Selain itu juga kedua datuk tersebut dibantu oleh lima orang penghulu yang berasal dari keturunan kedua datuk tersebut.

Pada tahun 2007 aturan adat lubuk larangan Indarung telah dikukuhkan dalam surat keputusan Ninik Mamak secara tertulis. Keputusan adat tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan demi menjaga kelestarian sumberdaya ikan di sungai Singingi dalam wilayah Desa Pangkalan Indarung. Aturan adat yang telah diputuskan oleh lembaga adat ninik mamak tersebut adalah :

  1. Setiap pelaku menangkap ikan di kawasan lubuk larangan akan dikenakan sangsi Rp. 500.000 per ekor ikan;
  2. Pembeli atau penadah dikenakan sangsi Rp. 500.000 per orang;
  3. Apabila pelaku dan penadah tertangkap akan diproses oleh Dubalang Ninik Mamak untuk diselesaikan secara adat sesuai kemenakan mamak yang bersangkutan;
  4. Apabila point 1 dan 2 dilakukan oleh ninik mamak, perangkat desa dan anggota Badan Perwakilan Desa dikenakan sangsi Rp. 1.000.000;

Dampak Lubuk Larangan

Secara ekologi dampak kearifan lokal lubuk larangan adalah mencegah kerusakan lingkunga sungai, menanggulangi kerusakan sungai dan memulihkan kerusakan lingkungan. Secara lengkap dampak ekologis tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Dampak Ekologis Lubuk Larangan Indarung

MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN MENANGGULANGI KERUSAKAN LINGKUNGAN MEMULIHKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
Jalur hijau di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) dipertahankan Bagi setiap pengrusak sumberdaya perairan kawasan lubuk larangan oleh siapapun akan diberikan sanksi sesuai hukum adat Untuk pemulihan lingkungan ditetapkan kawasan lubuk larangan sepanjang 1.500 meter sebagai kawasan konservasi sumberdaya ikan-ikan lokal
Adanya larangan menangkap ikan pada kawasan tersebut, kecuali pada saat-saat tertentu (sekali dalam setahun)

Secara ekonomi dampak penerapan lubuk larangan Indarung adalah :

1)         Menjadi bagi masyarakat untuk meningkatkan rasa cinta dan kepedulian terhadap pelestarian sumberdaya hayati perikanan;

2)         Terbinanya kerukunan dan rasa kesetiakawanan sosial di lingkungan masyarakat tempatan dan dijadikan tradisi adat dalam acara “Mancuak/Panen’ sekali setahun, hasilnya dijadikan dana untuk kegiatan-kegiatan sosial;

3)         Terwujudnya lembaga sosial masyarakat melalui kelembagaan adat dalam upaya pelestarian sumberdaya hayati perikanan

Sementara itu secara sosial budaya dampak penerapan lubuk larangan tersebut adalah :

1)         Dapat menyediakan sumber protein bagi masyarakat desa Indarung melalui ketersediaan ikan-ikan lokal yang bisa dipanen sekali dalam setahun;

2)         Tersedianya sumber air bersih untuk keperluan sehari-hari bagi masyarakat sekitar;

3)         Tersedianya sumber hayati perikanan ikan-ikan lokal yang dapat dijadikan sebagai ekowisata

Pengakuan Lembaga Adat Ninik Mamak Pangkalan Indarung

Pada tahun 2007 keberadaan lembaga adat lubuk larangan Indarung tersebut diakui secara formal menjadi Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lembaga Adat Pangkalan Indarung. Pengakuan formal tersebut tertuang dalam dua keputusan pemerintah daerah dan pemerintah desa, yaitu :

1)         Surat keputusan Kepala Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 70/PKL/2007 tentang Pengukuhan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lembaga Adat Pangkalan Indarung;

2)         Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 523.4/SDH/505A tentang Pembentukan Kelompok Pengawas Masyarakat (POKMASWAS) Lembaga Adat Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi Bidang Penangkapan Ikan dan Perlindungan.

Dengan adanya pengakuan secara formal tersebut keberadaan lembaga adat tersebut menjadi lebih kuat secara hukum. Berdasarkan kedua keputusan pemerintah daerah tersebut, selain menerapkan aturan adat yang telah disepakati oleh Ninik Mamak, lembaga Adat Pangkalan Indarung memiliki tugas dan wewenang :

1)         Melakukan pengawasan terhadap kawasan yang dijadikan areal kawasan lubuk larangan;

2)         Melakukan sosialisasi tentang perlunya menjaga kelangsungan hidup biota perairan khususnya jenis ikan-ikan lokal yang hampir punah;

3)         Menjadikan kawasan lubuk larangan sebagai kawasan konservasi perairan umum;

4)         Menjaga keragaman hayati seperti ikan-ikan lokal yang telah hampir punah

PENUTUP

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam kerangka otonomi daerah bentuk pengakuan keberadaan kearifan lokal dapat dilakukan melalui keputusan pemerintah daerah atau pemerintah desa. Bentuk pengakuan tersebut selain menjaga kelestarian kearifan lokal juga menghargai perjuangan masyarakat adat yang selama ini telah berperan banyak dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Daftar Bacaan

Surat keputusan Kepala Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 70/PKL/2007 tentang Pengukuhan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lembaga Adat Pangkalan Indarung

Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 523.4/SDH/505A tentang Pembentukan Kelompok Pengawas Masyarakat (POKMASWAS) Lembaga Adat Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi Bidang

UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup


[1] Bahan masukan Workshop tentang Pengembangan Kebijakan Tatacara Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat, Kearifan Lokal dan Hak dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyelengara Kementrian Negara Lingkungan Hidup Republik Indoneia pada tanggal 3 Desember 2009 di Hotel Manhattan Jakarta

[2] Tenaga Ahli Anggota DPR-RI Periode 2004-2009 dan periode 2009-2014 Bidang Kelautan dan Perikanan, Kepala Riset pada Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM) dan Asisten Dosen Mata Kuliah Ekonomi Kelembagaan pada Program Studi Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika (ESK) dan Program Studi Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan (ESL), Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Alamat Elektronik : Blog : http://suhana-ocean.blogspot.com, Email : suhanaipb@gmail.com, HP : 081310858708

[3] Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari Pasal 1 (30) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[4] Keputusan ninik mamak tersebut awalnya tidak tertulis namun sejak tahun 2007 keputusan ninik mamak tersebut sudah dituangkan secara tertulis.

4 Komentar leave one →
  1. maulana firdaus permalink
    14/12/2009 2:29 am

    saya sgt tertarik dengan fenomena2 yg muncul berdasarkan kearifan lokal masyarakat shg dpt terciptanya kawasan konservasi perairan (adat)..
    kalo boleh saya tahu…bagaimana peranan para pihak yg mendukung terbentuknya lubuk larangan tersebut (relasi antar aktornya)..

    terima kasih byk..smoga informasi yg diberikan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kami…

    • pk2pm permalink*
      14/12/2009 8:29 am

      terima kasih atas perhatiannya. Kalau saya telusuri dari sejarahnya, peranan suku minang yang bermigrasi lewat perairan umum sangat mempengaruhi terbentuknya lubuk larangan. Lubuk larangan yang di Kabupaten Kuantan Singingi dibentuk oleh keturunan Datuk Baduo yang berasal dari ranah minang. Saya saat ini masih mendalami lebih dalam tentang Lubuk Larangan ini, yang saya tulis dalam makalah hanya sebagian kecil saja dari yang saya temui di lapangan. Kalau ada masukan saya sangat senang menerimanya.

      Suhana

  2. Riguan permalink
    14/05/2011 1:25 pm

    Menarik sekali. . .
    Trmaksh sebelumnya telah melipt ds pangkalan indarung.
    Dimana,saya sendri merupakan salh satu warga pangkaln indarung.
    Urain diatas cukup lengkap memang,
    tp saya ingn sedikit menambhkn bhwasanya memang d lakukan tiap tahunnya,atw lebh tepatny pada hari raya Idul Fitri.
    Tp trkadang tmbul sebuah mitos yg bsa menggalkn proses penangkapn ikan trsebut.
    Dmana setiap kali akan melakukn penangkapn sering trjadi pasang(air),akibtny ikan2 akn sulit ditangkap dan akhrnya dibtalkn. Percy atw tdak. . .tp itulah faktanya.

  3. Riguan permalink
    14/05/2011 1:26 pm

    Menarik sekali. . .
    Trmaksh sebelumnya telah melipt ds pangkalan indarung.
    Dimana,saya sendri merupakan salh satu warga pangkaln indarung.
    Urain diatas cukup lengkap memang,
    tp saya ingn sedikit menambhkn bhwasanya penangkapn ikan memang d lakukan tiap tahunnya,atw lebh tepatny pada hari raya Idul Fitri.
    Tp trkadang tmbul sebuah mitos yg bsa menggalkn proses penangkapn ikan ini.
    Dmana setiap kali akan melakukn penangkapn sering trjadi pasang(air),akibtny ikan2 akn sulit ditangkap dan akhrnya dibtalkn. Percy atw tdak. . .tp itulah faktanya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: