Skip to content

Penjualan Pulau, HP3, dan Kedaulatan Bangsa

05/09/2009

Penjualan Pulau, HP3, dan Kedaulatan Bangsa
Jumat, 04 September 2009 00:01 WIB

MUNCULNYA situs http://www.privateislandso nline.com berjudul Island Sale for Sale in Indonesia yang mau menjual Pulau Siloinak, Kandui, dan Makaroni di gugusan Kepulauan Mentawai menuai perdebatan serius. Pasalnya Private Islands Inc yang berkantor pusat di Toronto, Kanada, mengiklankannya dengan banderol US$13,6 juta. Padahal ketiga pulau itu awalnya berupa tanah ulayat milik masyarakat adat suku Mentawai (Media Indonesia, 29/8/2009). Sayangnya, pemerintah pusat hingga daerah seolah-olah cuci tangan. Alasannya tak satu pun mengaku pernah memberi izin. Masalahnya tak hanya sampai di situ. Sebab, menjual sebuah pulau sama artinya menjual Tanah Air. Jelas itu melanggar UUD 1945 dan turunannya UU No 43 Tahun 2009 menyangkut wilayah negara.

Privatisasi pulau dan HP3
Selama ini ada perdebatan menarik menyangkut privatisasi wilayah pesisir hingga pulau kecil. Pasalnya hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) dalam UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjadi biang keroknya. Belum usai kontroversi itu, pemerintah kembali membuat blunder. Pemerintah mau meng-cluster laut di sebelas wilayah pengelolaan perikanan (WPP) melalui Peraturan Menteri (Permen) No 5 Tahun 2008 lalu direvisi menjadi Permen No 12 Tahun 2009. Intinya semua memprivatisasi kelautan dan perikanan.

Privatisasi pulau kecil mulai dari penjualan hingga penyewaan sebetulnya sudah lama berlangsung. Sayangnya pemerintah daerah kerap tak tahu atau mendiamkannya. Apalagi secara geografis letaknya jauh dari daratan induknya sehingga kerap abai dari perhatian. Jangankan di perbatasan maritim Indonesia semacam Kepulauan Mentawai, Kepulauan Natuna hingga perairan Laut Timor di Nusa Tenggara (NTT dan NTB). Rencana penjualan Pulau Sitabok di Kabupaten Sumenep seharga Rp3 miliar oleh warga Kanada yang bermukim di Bali mengagetkan hingga luput dari perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Media Indonesia, 29/8/2009).

Adanya, klausul HP3 (termasuk pulau kecil) dalam UU No 27 Tahun 2007 justru semakin melegitimasi penguasaan, penyewaan, hingga penjualan sebuah pulau kecil. Pengusaha asing hingga domestik yang sudah dan berniat menguasai/memiliki pulau kecil bagaikan kejatuhan durian runtuh. Hak eksklusif (exclusive right) yang selama ini tak legal berubah jadi legal. Pengusaha asing akan menggunakannya baik secara langsung (direct) maupun tak langsung (indirect). Secara langsung, pengusaha asing akan menggunakan mekanisme HP3 untuk menguasai sebuah pulau kecil mulai dari daratan, permukaan air, badan air, hingga di bawah dasar laut sekelilingnya. Hak guna usahanya pun berlangsung hingga 20 tahun.

Secara tak langsung, pengusaha asing akan menggunakan dan mengatasnamakan orang domestik melalui mekanisme perkawinan. Penguasaan Pulau Penyawaan oleh orang asing di gugusan Kepulauan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, yang mengatasnamakan istrinya orang asli daerah itu sudah membuktikannya (Media Indonesia, 29/8/2009). Pola serupa tak hanya berlangsung di Kepulauan Karimun Jawa melainkan juga di Kepulauan Riau. Orang-orang kaya Singapura yang menguasai/memiliki kawasan pesisir Pulau Bintan, Kepulauan Natuna, Kepulauan Anambas, hingga pulau kecil dengan membangun resor yang kepemilikannya juga mengatasnamakan istrinya atau orang lokal sebagai mitranya. Orang luar yang mau masuk kawasan itu harus membayar tiket hingga Rp500.000. Padahal, pengusaha Singapura sekaligus pemilik resor tidak butuh tiket masuk. Tapi, kapal pesiarnya langsung berlabuh di pinggir resornya tanpa rintangan apa pun. Ini berarti pulau-pulau sudah jadi miliknya.

Bisa juga mengatasnamakan orang lokal hingga memosisikan pemerintah daerah sebagai mitra bisnisnya, tapi permodalannya bersumber pihak asing. Hal ini akan mempermudah mendapatkan perizinan termasuk nantinya pola HP3. Contohnya, orang Malaysia yang ikut memiliki saham kepemilikan mengelola hingga memanfaatkan Pulau Komodo bersama The Natura Conservation (TNC) dan Pemerintah Daerah NTT sebagai daerah wisata. Pulau Komodo berubah jadi kawasan eksklusif dan nelayan tradisional amat sulit mendapatkan hak akses hingga kelola akibat keamanan swasta (private security) menjaganya. Pun, orang Inggris telah menguasai/membeli Pulau Bidadari di kawasan Taman Nasional Komodo.

Pola terakhir tak menggunakan mekanisme perkawinan atau mitra bisnis. Melainkan melalui ‘kolusi’ dengan pemerintah lokal yang bermental pedagang. Hadirnya HP3 bagai aji mumpung bagi birokrat demikian. Mereka akan berkolusi dengan pengusaha asing hingga lokal untuk memuluskan perizinan untuk penjualan hingga penyewaan sebuah pulau. Apalagi undang-undang otonomi daerah membolehkan investasi langsung (foreign investment) ke daerah.

Kehendak pemerintah memberlakukan HP3 pada tahun 2011 (Kompas 28/8/2009) sebaiknya dibatalkan. Sebab, akan berlomba-lomba kalangan perorangan, badan usaha, hingga birokrat bermental pedagang mengurus HP3 buat memiliki pulau kecil maupun kawasan pesisir strategis (selat, teluk, hingga delta). HP3 itu nantinya bisa jadi diperjualbelikan kembali (transferability) ke pihak asing lain melalui modus perkawinan, mitra bisnis, hingga kolusi. Artinya, HP3 bukan melindungi pulau kecil yang mengandung sumber daya keunikan (flora dan fauna endemik) perairan (ikan karang, terumbu karang, lamun, dan mangrove) hingga daratan pulau (burung, monyet, biawak, ular, dan vegetasinya) agar tetap jadi milik negara (state property right). Hingga membolehkan nelayan tradisional, masyarakat adat hingga suku nomaden (Bajo dan Suku Laut) tanpa dikejar-kejar aparat swasta (common property right). Justru, membiarkannya dikuasai asing melalui mekanisme penjualan atau penyewaan hingga menutup akses nelayan tradisional dan suku nomaden mengelola/memanfaat kan sumber dayanya. Hal ini jelas melanggar Pasal 20 ayat 1 UU No 43/2008 menyangkut batas wilayah yang menyatakan setiap orang dilarang melakukan upaya menghilangkan, merusak, mengubah, atau memindahkan tanda-tanda batas negara, atau melakukan ‘pengurangan luas wilayah negara’.

Mekanisme HP3 yang membolehkan penguasaan pulau kecil oleh pengusaha (asing hingga domestik) identik dengan tindakan pengurangan luas wilayah negara. Bukankah tindakan ini mengancam kedaulatan nasional kita atas pulau-pulau kecil baik yang berlokasi di wilayah perbatasan maritim, laut teritorial, hingga perairan khusus (teluk, delta, estuaria, hingga selat)? Amat disayangkan lagi, pemerintah memosisikan masyarakat adat sebagai alat untuk mempercepat pemberlakuan HP3 dengan alasan melindunginya. Sulit membayangkan kepentingan bisnis (pemilik modal) yang berorientasi ‘keuntungan’ bersanding dengan kepentingan masyarakat adat yang berorientasi ‘budaya dan ekologis’. Pasti kepentingan pemilik modal akan memenanginya karena masyarakat kita amat rentan dengan kemiskinan hingga ketidakadilan ekonomi. Buktinya, di Pulau Kandui yang mau dijual itu sudah mengambil alih tanah ulayat milik masyarakat adat Mentawai yang berubah jadi resor mewah. Padahal hingga kini, pulau itu masih menyisakan tujuh rumah adat simbol masyarakat adat Mentawai.

Mengancam kedaulatan
Merujuk paparan ini, pemerintah sebaiknya membatalkan rencana pemberlakuan HP3. Sebab HP3 bukannya mencegah penguasaan pulau kecil oleh asing, tapi justru sebaliknya. Makanya, membatalkan HP3 identik dengan mempertahankan kedaulatan atas tanah air utamanya pulau-pulau kecil agar tak berpindah tangan ke pengusaha asing. Jangan sampai kita mau ‘gagah-gagahan’ membuat terobosan baru dalam mengelola sumber daya kelautan. Tapi, malah menciptakan masalah baru yang lebih kompleks, destruktif, hingga mengancam kedaulatan nasional.

Oleh Muhamad Karim, Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim

Sumber: http://www.mediaind onesia.com/ read/2009/ 09/09/93952/ 68/11/Penjualan- Pulau-HP3- dan-Kedaulatan- Bangsa

One Comment leave one →
  1. 07/09/2009 3:10 am

    Saya berkunjung ke situs Anda ini utk yang pertama kali
    saya Agus Suhanto, salam kenal 🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: