Skip to content

Klaster Perikanan Ancam Nelayan

01/09/2009

Agro Indonesia,  Monday, August 10th, 2009 16:39 by agroindonesia Print this page

Rencana Departemen Kelautan dan Perikanan menerapkan perikanan sistem klaster untuk di wilayah Laut Arafura dan Laut Cina Selatan mulai tahun 2010 sangat bertentangan dengan kondisi sumberdaya ikan di kedua wilayah tersebut. Selain itu, rencana tersebut juga akan mengancam para nelayan kecil.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 5 Tahun 2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap tersebut hanya berpihak kepada para pemodal besar dan mengebiri para nelayan kecil yang ada di wilayah pesisir. Kecaman keras itu dilontarkan Center for Ocean Development and Maritime Civilization Studies (COMMITS).

Menurut Direktur COMMITS, Muhamad Karim, kebijakan DKP tersebut akan mengancam nasib jutaan nelayan kecil. Mereka akan semakin termarjinalkan. Bahkan, sumberdaya perikanan juga akan semakin terancam. Apalagi, Permen 5/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap, terutama pasal 74, secara jelas mengatakan pengelolaan perikanan tangkap akan dilakukan secara klaster dengan batasan wilayah sebesar koordinat daerah penangkapan ikan.

Artinya, pengelolaan perikanan akan semakin dikotak-kotakkan dan nelayan kecil yang umumnya tidak memiliki izin di wilayah koordinat tersebut akan semakin tersingkirkan. Akibatnya, perang merebutkan sumberdaya ikan antara nelayan kecil dengan para pengusaha besar di wilayah pesisir akan semakin besar kemungkinannya. “Kebijakan tersebut tidak berdasarkan realitas yang ada, di mana lebih dari 60% nelayan nasional adalah nelayan kecil,” tegasnya.

Menurut Karim, struktur dan komposisi armada perikanan tangkap nasional mayoritas (99,04%) didominasi oleh armada skala kecil atau di bawah 30 Grosston (GT). Sementara sekitar 45,5% dari armada skala kecil tersebut adalah armada perahu tanpa motor. Selain itu, sekitar 56,63% armada kapal perikanan bermotor tersebut merupakan jenis kapal perahu motor tempel.

“Artinya, sampai saat ini armada perikanan nasional sebagian besar masih beroperasi di sekitar perairan pesisir, sehingga dikhawatirkan dengan diterapkannya sistem perikanan klaster, nasib para nelayan kecil tersebut akan semakin termarginalkan,” jelasnya

Dominasi pemodal

Khusus nasib nelayan, Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim, Suhana mengatakan, pada pasal 74 Permen 5/2008 tertera bahwa kawasan klaster perikanan tangkap ditentukan berdasarkan batasan koordinat darah penangkapan ikan. Artinya, suatu badan hukum bisa memiliki hak mengelola kawasan perikanan dengan luas yang ditentukan sesuai izin.

Dengan sistem ini, berarti terjadi pengotak-kotakkan dan nelayan kecil yang umumnya tidak memiliki izin di wilayah koordinat tersebut akan semakin tersingkirkan. “Akibatnya, perang merebutkan sumberdaya ikan antara nelayan kecil dengan para pengusaha besar di wilayah pesisir akan semakin seru,” jelasnya.

Rencana pemerintah membentuk klaster usaha perikanan tangkap di Laut Arafura dan Cina Selatan memang mendapat kecaman keras sejumlah pihak. Pembentukan klaster yang akan dimulai tahun 2010 dengan cara pemberian hak pengelolaan klaster kepada pihak tertentu dinilai rawan menimbulkan praktik monopoli dan mematikan ruang gerak nelayan kecil.

Membuat kapling-kapling wilayah penangkapan ikan akan membuka peluang penguasaan daerah tangkapan oleh segelintir pelaku usaha besar yang memiliki sarana dan armada tangkap yang lengkap. Namun, di sisi lain, ruang gerak usaha nelayan lokal akan makin sempit. ”Pembentukan klaster mengancam keberlangsungan sumber daya ikan dan menempatkan nelayan kecil semakin terpinggirkan,” ujar Shidiq Moeslim, Ketua Umum Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN)

PNBP bukan ukuran

Tanggapan serupa juga muncul dari Ketua Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (Gappindo), Bambang Suboko. Menurutnya, konsep klaster mirip dengan konsep production sharing (pembagian produksi) yang sudah pernah didengungkan sekitar tahun 2004. Adapun alasan penolakan tersebut antara lain karena upaya untuk mengembangkan usaha perikanan tangkap itu pendekatannya untuk meningkatkan PNBP.

“Seharusnya PNBP hanya sebagai nilai tambah, bukannya menjadi tujuan pembangunan. Apalagi, konsep klaster ini dalam pengelolaan perikanan tangkap sudah mengarah kepada model ITQ (Individual Transferable Quota) yang artinya kuota penangkapan ikan bisa dialihtangankan. Model ITQ di dunia baru diterapkan 2 negara, yaitu Kanada dan Australia,” jelasnya.

Pendapat senada diungkapkan Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Penangkapan Udang Indonesia (HPPI), Is Sjafruddin. Menurut dia, seharusnya PNBP bukan jadi patokan dalam mengambil suatu kebijakan. Kesejahteraan nelayanlah yang harusnya jadi indikator utama pembangunan perikanan nasional karena manfaatnya lebih banyak dirasakan.

Apalagi, kondisi geografis Indonesia tidak cocok untuk diterapkan sistem klaster. Laut Indonesia sangat terbuka dan siapa saja bisa masuk serta melintasi perairan. “Di samping itu, di kita kan banyak pulau-pulau kecil yang letaknya sangat menyebar. Berbeda dengan Teluk Carpentaria Australia yang cenderung tertutup, memungkinkan untuk diterapkan penelolaan berbasis klaster,” tegasnya.

Dia juga khawatir terjadinya monopoli, bahkan kawasan pengelolaan bisa dialihtangankan atau dijual pada perusahaan lain. Padahal, selama ini laut merupakan wilayah terbuka, siapa saja bisa nangkap ikan di laut. “Kami mengkhawatirkan keberadaan nelayan tradisional akan terdesak dalam implementasi konsep ini. Jika memang nelayan tradisional setempat mau bergabung, ya tidak jadi masalah. Namun, jika nelayan tersebut tidak mau bergabung, hak dari nelayan tradisional harus dihormati,” jelasnya.

Menurut Sjafruddin, pengusaha perikanan Indonesia dinilainya selama ini belum menerapkan model pengelolaan ITQ dalam usaha pengelolaan perikanan. Model ini cocok diterapkan pada perairan yang relatif tertutup atau terbatas. Misalnya Teluk Carpentaria di Australia bisa diterapkan model ini karena luas perairannya terbatas. Umarwanto

Tambang Emas di Balik Klaster

Banyak pengamat, LSM maupun pengusaha perikanan boleh saja tidak setuju dengan pola klaster perikanan tangkap yang akan digulirkan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), tahun depan. Namun kebijakan pola usaha perikanan tangkap berbasis klaster sepertinya akan jalan terus.  Bahkan, DKP bersikukuh menjalankan kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan No. 5/2008 tentang usaha perikanan — yang merupakan revisi Permen No. 17 tahun 2006.

Tekad DKP menjalankan kebijakan tersebut memang sangat jelas. Bayangkan, ide soal klaster perikanan bukan barang baru. Gagasan ini sudah disuarakan sejak tahun 2004. Tepatnya Juni 2004.

Namun, sama seperti saat ini, konsep ini ditolak mentah-mentah oleh Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) — yang membawahi berbagai organisasi di bidang kelautan dan perikanan. Alasannya pun sama. Sistem tersebut rawan monopoli dan mengkapling-kapling laut.

Penolakan itu bukannya membuat DKP mundur, tapi malah makin keras. Buntutnya, konsep klaster justru dicantumkan dalam Permen 05/2008 pasal 74. DKP berdalih konsep klaster merupakan solusi kebijakan pengelolaan wilayah penangkapan Indonesia. Latar belakangnya tidak lain untuk menambah pundi-pundi negara, yakni melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pengawasan sumber daya perikanan.

Untuk meredam resistensi, belakangan beberapa pejabat DKP lebih menyuarakan masalah pengawasan Sumber daya Ikan dan pemberantasan illegal fishing, meski potensi ekonomi tetap menjadi faktor utama. Apalagi, menurut Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim, Suhana, potensi ikan yang terdapat di dua wilayah yang akan dijadikan klaster sangat besar. “Di laut Arafuru potensi sumberdaya ikan mencapai 771.000 ton, yang tergarap baru mencapai 34,14%. Sedangkan di Laut Cina Selatan potensi SDI mencapai 1.057 juta ton. Dari jumlah ini baru 35,4% yang bisa dimanfaatkan,” jelasnya kepada Agro Indonesia.

Potensi ini jelas magnet kuat bagi para pemodal. Dari hitungan kasar saja, jika per ton ikan di pasar internasional dihargai 5.000 dolar AS, berarti sedikitnya terbayang 3,8 miliar dolar di laut Arafuru. Jumlah tersebut akan lebih fantantis lagi jika ditambah potensi di Laut China Selatan, yakni sebesar 5,32 miliar dolar atau Rp50 triliun lebih. Jumlah yang sangat fantastis, memang.

Itu sebabnya, dari berbagai rumor yang beredar, ada pengusaha yang berani membayar dimuka Rp1 triliun untuk menguasai Laut Arafuru. “Saya tidak pernah dengar rumor tersebut. Tetapi bisa saja terjadi jika melihat potensi yang ada di dua wilayah tersebut,” ujar Suhana.

Suhana menegaskan, potensi tersebut tidak ada artinya jika hanya dikelola segelintir orang. Untuk itu, pemerintah harus melakukan beberapa perubahan. Pertama, amandemen dan revisi Permen Kelautan dan Perikanan No 5 Tahun 2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Kedua, melindungi hak-hak nelayan kecil terhadap sumberdaya ikan nasional.

“Hal ini dapat dilakukan dengan memproteksi wilayah pesisir sebagai wilayah penangkapan nelayan kecil. Sementara itu nelayan yang memiliki modal besar sudah saatnya didorong untuk mengembangkan wilayah tangkapannya ke ZEEI dan laut lepas,” tegasnya.

Suhana menambahkan, pemerintah harusnya secara cepat mengantisipasi permasalahan klaster yang kini mulai menuai protes keras. Apalagi, saat ini pemerintah telah meratifikasi konvensi PBB yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan sediaan ikan beruaya terbatas (demersal) dan sediaan ikan beruaya jauh (plagis). “Dengan adanya ratifikasi tersebut, nelayan dan pengusaha ikan nasional telah memiliki hak akses dan kesempatan untuk turut memanfaatkan potensi perikanan di laut lepas. Selain itu dapat meningkatkan kemandirian nelayan kecil melalui penguatan lembaga ekonomi nelayan dan pembudidaya ikan,” katanya. Umarwanto

Sumber : http://agroindonesia.co.id/2009/08/10/klaster-perikanan-ancam-nelayan/

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: