Skip to content

Batalkan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir

19/08/2009

Sinar Harapan, Rabu, 19 Agustus 2009 14:05

Batalkan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir

OLEH: MUHAMAD KARIM

Detail Cetak

Pemberlakuan UU No 27 Tahun 2007 menimbulkan kontroversi di level ko­munitas, ma­sya­ra­kat pesisir hingga pe­me­rintah daerah. Pasal ber-ma­sa­lah utamanya Pasal 16-22, 50, 51, 60, 71 yang mengatur Hak Pe­­ngu­sahaan Perairan Pesisir (HP3). Kini, pemerintah me­lalui De­partemen Kelautan dan Per­ikanan (DKP) menyiapkan peraturan pemerintah (PP) tentang HP3. Belum usai kontroversi soal HP3, pemerintah ma­lah bikin masalah baru, mau memberlakukan klaster pe­r­ikanan.
Secara substantif UU No 27 Tahun 2007 mengandung tiga orientasi kepentingan dalam memaknai pengelolaan wila­yah pesisir yakni (i) industria-lisasi/­privatisasi yang ditandai ha­dir­nya HP3, dan aturan ak­reditasi; (ii) konservasionis de­ngan munculnya terminologi eko­sistem, bio-ekoregion, ka­wasan konservasi, hingga rehabilitasi; (ii)  “Rakyat” dengan pe­ngakuan masyarakat adat, istilah masyarakat lokal, ma­sya­rakat tradisional, hingga ke­arifan lokal. Akan tetapi, bila mencermatinya pelbagai terminologi mengandung “kontroversial”.
Pertama, bila masyarakat adat memiliki otoritas penuh menentukan HP3-nya, lantas siapa yang menjamin tak akan melakukan transferability ke pemilik modal? Itu baru ma­sya­rakat adat. Amat disayang­kan masyarakat adat jadi alat bargaining politik penguasa untuk meloloskan HP3. Belum lagi nelayan tradisional, mau­pun petani tambak tradisional jika melakukan hal serupa.
Penelitian Karim dan Leng­gono (2008) di Delta Mahakam membuktikan ekspansi lahan pertambangan minyak dan gas (migas) semakin luas sekalipun kewenangannya di Departe­men Kehutanan. Pun, masih ada saja rakyat yang menjualnya ke perusahaan migas demi men­dapatkan uang. Padahal, tak satu pun bersertifikat. Se­bab, kondisinya sudah berubah jadi lahan bera yaitu lahan yang tak produktif lagi bagi usa­ha tambak udang maupun ikan. Terbitnya PP-HP3 akan se­makin memperparah transferability lahan pesisir ke pe­rusahaan pertambangan multinasional. Selain itu, pengalihan lahan pesisir dan pulau-pulau kecil plus sumber dayanya (te­rumbu karang, lamun dan mang­rove) kepada pemilik mo­dal besar.
Kedua, pemberian HP3 yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah (provinsi mau­pun kabupaten/kota) ber­arti meng­ubah rezim pengelolaan laut di Indonesia. Peru­bahan dari akses terbuka dan ke­pemilikan serta pemanfaatan bersama (common property right) jadi private property right yang eksklusif. Andre Groz (2005), penulis buku Eco­logy as Politics mengkritik pem­berian hak eksklusif pada pemilik modal, karena memicu ketidakadilan dalam mendistribusikan sumber daya alam dan mereproduksi kemiskinan pada masyarakat pesisir khu­sus­­nya nelayan tradisional, pe­tani tambak hingga pembudi daya laut. Bahkan, Harry Shut, pe­nulis buku Decline of Ca­pitalism menyebutnya sebagai tindakan penjarahan sektor publik. Persis dengan HP3 yang sejatinya ”mencabut hak dan ak­ses masyarakat lokal atas sum­ber daya pesisir dan laut” de­ngan cara halus melalui ins­tru­men akreditasi. Jika mereka tak mampu mengakreditasi hak­­­­nya atas sumber daya laut oto­­matis terusir dengan sen­dirinya.
Ketiga, dalam HP3 jelas-jelas memprioritaskan “pengu­saha” karena orientasinya ke­untungan. Ini amat berbahaya karena aktivitas pengusaha sudah berkembang di wilayah pesisir. Mulai dari pembangunan resort orang-orang Singa­pura di Kepulauan Riau, dan pri­vatisasi pulau kecil di Ke­pulauan Seribu, dan pengelolaan kawasan Taman Nasional Pulau Komodo di Nusa Teng­gara Timur (NTT) oleh lembaga internasional dan pengusaha Malaysia.  Akan semakin parah bila keterlibatan asing justru menjadikannya sebagai arena judi dan wisata semacam di Pulau Christmas milik Aus­tralia di Samudera Hindia atau menambah pertambakan skala besar di Lampung. Berarti, ke­luarnya PP-HP3 tinggal melegitimasinya saja.
Keempat, pemberlakuan HP3 akan “menggusur” secara ala­miah suku nomaden yang kehi­dupannya beraso­siasi/­ber­simbiosis dengan alam (laut). Mi­salnya, Suku Bajo yang ber­mu­kim di pulau-pulau kecil dan pesisir Sulawesi hingga Su­ku Laut di Kepulauan Riau. Kedua suku nomaden ini tak memiliki lahan, lautlah sebagai sumber kehidupan mereka hingga adanya kekuatan mitos maupun kearifan lokal yang tak terpisahkan dari laut. Ter­bukti tanpa HP3 saja, suku Laut di Kepulauan Riau sudah ter­gusur akibat eksploitasi pa­sir laut. Pasti, akan semakin ba­nyak pengusaha pasir laut me­ngurus HP3 bila PP-nya ber­laku. Bukankah hal ini memperparah kehidupan mereka?

Konflik Antardaerah dan Masyarakat
Kelima, pemberlakuan HP3 akan menyuburkan kegiatan rent seeking di daerah. Lahan-lahan pesisir hingga pulau kecil yang potensial untuk per-tamba­kan udang, pariwisata ba­hari hingga pertambangan mi­neral akan dikaveling para pe­jabat daerah yang berperila­ku pedagang dan kolusi biro­k­rasi di daerah dengan pengu­saha. Terbukti, tanpa HP3 saja lahan pesisir di pantai timur Asahan dan Labuhan, pesisir Pulau Muna, Kepulauan Raja Ampat, pesisir Teluk Pelabuhan Ratu, Pantura Jawa hingga pesisir Kalimantan Timur  itu mereka sudah mengaveling dan mensertifikasinya. Bukankah terbitnya HP3 justru  memperparah hal ini? Bahkan, mempercepat terjadinya keterbelakangan komunitas akibat rusaknya sendi-sendi struktur sosial masyarakat dan kehancuran lingkungan (natural ca­pital) hingga memicu munculnya revolusi (Larrian, 1989).
Keenam, pemberlakuan HP3 akan memicu konflik tak hanya bersifat horizontal, tapi vertikal. Bayangkan saja pemberlakuan UU No 22 Tahun 2009 yang kemudian revisinya UU No 32 Tahun 2004 yang me­ngatur kewenangan wilayah laut sudah memicu konflik an­tardaerah (nelayan Kota Baru dan Rembang) hingga an­ar­nelayan akibat penyerobotan wil­ayah tangkap. Pemerintah Pro­vinsi Banten dan DKI Ja­karta hingga Jambi dan Su­mat­era Selatan akibat perebutan hak kepemilikan sebuah pu­lau kecil.
Apa yang terjadi bila pe­nge­lolaan Teluk Tomini yang ter­kait kepentingan tiga pro­vinsi dan 11 kabupaten atau Teluk Bone antara dua provinsi, juga Teluk Cendrawasih, bila hak pengelolaannya diberikan ke pengusaha? Apakah tak memunculkan konflik vertikal bila antara pemerintah pusat dan daerah hingga antarpeme­rintah daerah di teluk itu bila salah satunya tak menye­pa­ka­tinya dengan argumentasi me­lindungi nelayan tradisionalnya? Tampaknya mudah me­nye­lesaikannya dengan logika-logika pemerintah pusat yang “sok kuasa” yang ditopang kaum intelektual/akademisi teo­retis yang buta empiris hing­ga “sok tahu”. Tapi, penulis ya­kin isu HP3 bagaikan api da­lam sekam yang sewaktu-wak­tu bisa menyala.
Pelbagai problem di atas me­ngisyaratkan rencana peme­rintah akan mengeluarkan peraturan pemerintah yang me­nga­tur HP3 sebaiknya “dibatalkan” saja. Sekaligus membatalkan pula pasal-pasalnya yang me­ngatur hingga menopang­nya dal­am UU No 27 Tahun 2007 melalui mekanisme judicial re­view di Mahkamah Kon­stitusi.

Penulis adalah Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim.

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: