Skip to content

PERNYATAAN LOMBOK

12/08/2009

INDONESIA sebagai negara kepulauan memiliki akar sejarah yang kuat di bidang kelautan dan perikanan. Dalam pada itu, laut dipahami masyarakat hukum adat, nelayan tradisional, perempuan nelayan, dan masyarakat pesisir sebagai way of life yang mewadahi seluruh tata sosial kemasyarakatan, pendidikan, etika, dan moral masyarakat, bukan hanya ruang untuk mencari nafkah.

KAMI, perwakilan masyarakat hukum adat, nelayan tradisional, perempuan nelayan, masyarakat pesisir, masyarakat peduli lingkungan hidup, gerakan masyarakat sipil, dan akademisi yang mengikuti lokakarya “Lembaga Adat Indonesia: Apakah mereka memiliki peran dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Wilayah Pesisir” di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 2-5 Agustus 2009, meyakini bahwa tata hukum adat dan pengetahuan tradisional memberi kontribusi amat sangat besar terhadap keberlangsungan ekosistem laut dan pesisir, keberlanjutan sumber daya laut dan perikanan yang dikandungnya, serta kelestarian lingkungan hidup.

KAMI telah membuktikan bahwa tata hukum adat dan pengetahuan tradisional telah memberi sumbangsih teramat sangat besar dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil dan berkelanjutan sejak abad XVI. Kami mempercayai bahwa dengan memperkuat modal sosial dan budaya, akses, dan kontrol masyarakat hukum adat, nelayan tradisional, dan masyarakat pesisir dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan merupakan titik temu yang mampu memulihkan krisis multidimensi yang berlangsung hingga saat ini.

KAMI, meyakini bahwa pengelolaan sumber daya laut dan pesisir haruslah mengedepankan nilai keadilan sosial, kelestarian lingkungan hidup, dan kesetaraan yang berkeadilan gender, terutama bagi kelompok masyarakat yang termarginalkan, seperti janda miskin, anak-anak terlantar, orang-orang cacat, dan sakit permanen.

KAMI, telah mendiskusikan akar penyebab terjadinya krisis yang berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat hukum adat, nelayan tradisional, dan masyarakat pesisir. Kesaksian-kesaksian yang dipresentasikan dalam pertemuan ini menyatukan dan mempertegas sikap dan suara kami untuk:

Pertama, menuntut dihentikannya praktek privatisasi,  monopoli, dan liberalisasi  sumber daya kelautan dan pesisir, misalnya, Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP-PPK), khususnya aturan terkait Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3); juga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 5 Tahun 2008 yang telah direvisi menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 Tahun 2009 tentang Usaha Perikanan Tangkap, khususnya aturan terkait Kluster Perikanan; serta dikedepankannya hak konstitusional masyarakat hukum adat yang selaras dengan prinsip-prinsip universal yang dijamin dalam UUD 1945, Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, International Covenant on Economy, Social and Cultural Rights, dan Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, serta Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Kedua, menuntut diprioritaskannya kepentingan lembaga hukum adat di atas kepentingan investor dan lembaga konservasi internasional melalui Forum Komunikasi Lembaga Adat.

Oleh karenanya, kami mendorong lahirnya pengakuan konstitutif terhadap kewenangan lembaga hukum adat dalam  pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender, dan pentingnya negara mendokumentasi dan mempublikasi keberadaan lembaga hukum adat.

Penguatan lembaga adat yang kami maksudkan adalah:

1. Negara mengakui, memenuhi, dan melindungi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tata laksana hukum adat dan pengetahuan tradisional yang telah berlangsung turun-temurun, sebagai bagian dari identitas budaya bangsa yang telah terbukti memberi sumbangsih pada praktek konservasi sumber daya kelautan dan perikanan, serta memberi jalan bagi penyelesaian konflik antarkomponen masyarakat. Upaya ini bisa dilakukan dengan cara mengadopsi tata laksana hukum adat dan pengetahuan tradisional dalam sistem hukum nasional, dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai kebhinekaan dan persatuan bangsa yang berbasis pada kesetaraan dan berkeadilan gender.
2. Negara harus mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan sumber daya pesisir dan perikanan, dengan tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan konsumsi domestik yang kian meningkat.
3. Pentingnya negara membangun paradigma ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, namun juga mengedepankan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan hidup. Pembangunan ekonomi harus menghadirkan kesejahteraan rakyat, terutama bagi kelompok masyarakat yang termarginalkan, seperti janda miskin, anak-anak terlantar, orang-orang cacat, dan sakit permanen. Olehnya, negara harus pro-aktif memberantas pelbagai bentuk kejahatan lingkungan hidup di sektor kelautan dan perikanan yang diakibatkan oleh praktek Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF), industri ekstraktif, dan pelbagai kebijakan di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional yang mengancam keberlangsungan ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya yang dikandungnya melalui pelbagai tahapan diplomasi, baik di tingkat regional maupun internasional.   

Akhirnya, kami mengajak seluruh masyarakat, pemerintah, dan warga internasional untuk mendorong lahirnya politik pengakuan dari negara dan menentukan pilihan ekonomi kerakyatan yang berpijak pada tata hukum adat dan pengetahuan tradisional dengan senantiasa teguh menjunjung tinggi asas keadilan sosial, kesetaraan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Lombok, 5 Agustus 2009

Panglima Laot Aceh,
Sasi Negeri Haruku, Maluku Tengah,
Sea-farming Kepulauan Seribu,
Ola Nua/Lefa, Lamalera, Nusa Tenggara Timur,
Parompong Pulau Barrangcakdi, Sulawesi Selatan,
Mane’e Pulau Kakorotan, Sulawesi Utara,
Kelompok Ibu Nelayan Taluak Impian, Danau Maninjau, Sumatera Barat,
Mina Bada Lestari, Danau Maninjau, Sumatera Barat,
KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan),
KPPL (Komite Pengelolaan Perikanan Laut) Lombok Timur,
Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara (LMNLU),
KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia),
SNI (Serikat Nelayan Indonesia),
SNSU (Sarekat Nelayan Sumatera Utara),
WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia),
Pusat Kajian Hukum Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Fakultas Hukum, Universitas Pattimura;
Divisi Sosial, Lab. SEPK, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya, Malang;
Jaringan Advokasi untuk Nelayan Sumatera Utara (JALA),
Bina Desa Jakarta,
Nelayan Negeri Ouw, Saparua, Maluku Tengah, dan
Komite Kelautan dan Perikanan Lombok Timur,

Turut dihadiri oleh:
ICSF (International Collective in Support of Fishworkers) ,
Sustainable Development Foundation (SDF), Thailand
Sahabat Alam Malaysia (SAM),
Jaringan Orang Asal Se-Malaysia (JOAS),
CBCRM Learning Center Filipina,
YADFON Foundation, Thailand
Penang Inshore Fishermen Welfare Association (PIFWA), Malaysia
Lanao Aquatic and Marine Fisheries Center for Community Development (LAFCCOD), Philippines
Integrated Rural Development Foundation of the Philippines (IRDF) Inc.
Pusat Penelitian Liminologi LIPI
Pusat Penelitian Pesisir dan Laut (P3L) Universitas Mataram

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: