Skip to content

Lima Tahun dan Perikanan Kita

27/07/2009

Lampung Pos, Senin, 27 Juli 2009
OPINI
Muhamad Karim

Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim

PEMILU presiden dan wakil presiden baru saja berlalu. Pemilu ketiga kalinya masa reformasi. Sayangnya, lima tahun pemerintahan berlalu kelautan dan perikanan kita tidak naik kelas. Padahal Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) menaunginya. Itu pun bukan jaminan. Hal itu mengingat pemerintah hanya mengalokasikan anggaran Rp3 triliun per tahunnya. Lantas bagaimana nasibnya nanti?

Fakta

Pelbagai fakta membuktikan ketidakmajuan kelautan dan perikanan, antara lain: Pertama, investasi sektor perikanan menurun 5,39% sejak 2006 hingga Februari 2009. Bila pada 2006 jumlah Rp33 miliar, berkurang jadi Rp2,4 miliar pada 2008. Sumber dananya pun dari penanaman modal asing (PMA), yaitu 99,39% pada 2006 dan 100% pada 2008 (BKPM dalam Suhana, 2009). Hanya 0,61% bersumber dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada 2006. Berarti, tiga tahun investasi sektor perikanan lesu.

Kedua, penyerapan tenaga kerja sektor perikanan menurun 85,67% dalam kurun waktu 2006–2008. Sektor ini menyerap tenaga kerja 1.207 orang pada 2006 dan turun drastis 173 orang pada 2008 (BKPM dalam Suhana, 2009). Penurunannya amat berkorelasi dengan turunnya investasi.

Ketiga, ketimpangan kawasan pesisir dan pendapatan nelayan. Faktanya, hasil riset penulis pada 2005 di Kabupaten Sukabumi dan Karawang membuktikan kawasan pesisir lebih tertinggal ketimbang nonpesisir.

Keempat, kejahatan perikanan (fisheries crime) bersumber dari perizinan, penangkapan ilegal, tidak dilaporkan (unreported) hingga yang tidak diatur (unregulated).

Faktanya (i) Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (2009) mengungkapkan adanya 17.811 unit (87,37%) kapal ikan tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI). Sejumlah 5.218 unit (88,05%) berukuran di atas 10-30 GT. Bila asumsi rata-rata hasil tangkapan per trip per kapal 20 ton, berarti hasil yang diperoleh adalah 104.360 ton. Sama persis dengan 5.079 (74,15%) kapal berukuran lebih dari 30 GT. Bila hasil tangkapannya rata-rata 30 ton per trip per kapal diperoleh 152.370 ton. Total kejahatan unreported mencapai 256.730 ton senilai Rp1,2 triliun (Karim, 2009). Tindakan itu melanggar Pasal 27 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004.

Kelima, ketidakjelasan data produksi dan ekspor ikan. Indonesia mengekspor komoditas utamanya tuna dan udang. Produksi tuna nasional kurun waktu 1989–2006 tumbuh 4,74% per tahunnya (FAO, 2008; Suhana, 2009).

Sementara itu, impor dalam kurun waktu 1989–2007 tumbuh fantastik hingga 1.799% per tahun. Hasilnya produksi tuna nasional sesudah menjumlahkannya dengan volume impor pada 2006 mencapai 575.087 ton lebih. Ekspor tuna nasional versi data United Nation (UN) selama periode 1989–2007 volume pertumbuhannya 5,21% per tahun (UN, 2009). Anehnya, total volume ekspor ikan tuna pada 2006 hanya 35.459 ton lebih (6,17%). Berarti pasar ekspor belum menyerap 93,83% produksi ikan tuna nasional (rata-rata per tahunnya 91,43%) (FAO; UN; Suhana, 2009).

Keenam, adanya pergeseran sumber produksi ikan dari penangkapan ke budi daya. Laporan FAO 2008 memosisikan Indonesia dan Jepang masuk 10 negara utama produsen ikan (perikanan tangkap dan budi daya) dunia. Sayangnya, capaian itu berbarengan dengan pergeseran sumber produksinya. Suhana (2009) menyimpulkan produksi budi daya rumput laut sejak 1970–2004 cenderung meningkat lebih dari 30% hingga 55% pada 2007. Berarti hanya 45% bersumber dari perikanan laut pada 2007.

Ketujuh, belum terpenuhinya konsumsi domestik. Bila pemerintah menargetkan konsumsi per kapita 26 kg per tahunya, berarti kebijakannya lebih mementingkan kebutuhan domestik ketimbang ekspor sekaligus menjamin kedaulatan pangan nasional. Kini perkiraan penduduk Indonesia 230 juta jiwa. Bila separohya mengonsumsi ikan, kebutuhannya diperkirakan 2,9 juta. Produksi lestari nasional saat ini 6,4 juta ton. Penangkapan diperbolehkan 5,12 juta ton setara 80% dari produksi lestarinya. Harusnya perikanan nasional surplus 2,13 juta ton.

Kedelapan, Indonesia pada 2006 menangkap ikan melebihi kuota yang ditetapkan dalam perikanan southern blue fin tuna (SBT). Sanksinya, Indonesia masuk kategori negara illegal fishing terbesar di dunia dalam perikanan SBT. Convention for the Conservation of Southern Blue fin Tuna (CCSBT) melaporkan bahwa Indonesia menyumbang illegal fishing bagi SBT hingga 124,88% diikuti Jepang 20,81%, dan Filipina 6% (Ramli, 2009). Akibatnya, kuota Indonesia berkurang dari 800 ton jadi 750 ton dibarengi embargo ekspor ke negara-negara CCSBT, khususnya Jepang.

Pilihan Kebijakan

Dengan pelbagai soal empiris ini, kelautan dan perikanan kita lima tahun terakhir tidak ada kemajuan berarti alias gagal. Bagaimana ke depannya? Kita tunggu kebijakan presiden dan wakil presiden terpilih 2009–2014. Apakah ada keberpihakan, perhatian serius atau mengabaikannya sama sekali. Bila demikian, kelautan dan perikanan kita mundur selamanya. Intinya, bagaimana pilihan kebijakan demi menuntaskan semua problem itu sehingga berkontribusi bagi perekonomian nasional, menyejahterakan nelayan hingga mengurangi kesenjangan maupun kemiskinan.

Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: