Skip to content

Mereka Menolak Model Klaster Perikanan

13/07/2009

Sabtu, 11 Juli 2009, 12:24 WIB

Oleh Virna Puspa Setyorini

Klaster perikanan didefiniskan sebagai strategi pengembangan wilayah untuk memanfaatkan potensi ekonomi sehingga menghasilkan efisiensi serta nilai tambah yang menguntungkan bagi setiap pemangku kepentingan yang berada di dalamnya.

Jika benar begitu, kata Ketua Umum Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) Shidiq Moeslim, sistem klaster dalam bidang perikanan itu merupakan sesuatu yang baik dan harus didukung pelaksanaannya.

Namun, keadaan menjadi berbeda ketika sistem yang ditawarkan itu ternyata berupa hak eksklusif bagi suatu badan hukum untuk mengelola sebuah wilayah yang di dalamnya terdapat semua pemangku kepentingan di satu sektor.

muncullah penolakan dari para pengusaha dan peneliti di sektor kelautan dan perikanan terhadap sistem klaster Klaster, sistem itu dianggap hanya akan menimbulkan monopoli.

Kebijakan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang menjadi sorotan terkait ketakutan pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan itu adalah Permen Nomor 5 Tahun 2008, tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Pasal 74 Permen tersebut menyebutkan, pengelolaan perikanan tangkap akan dilakukan secara klaster dengan batasan wilayah sebesar koordinat daerah penangkapan ikan. Pasal itu menjadi keberatan berbagai pihak, di antaranya para pengusaha dan pengamat perikanan.

Shidiq Moeslim secara jelas menegaskan bahwa pihak pengusaha merasa keberatan dengan klaster perikanan yang ditawarkan oleh DKP.

“Perikanan tangkap berbasis klaster, kita setuju, ini sangat baik. Tapi visi dan misi dari pembuatan klaster ini harus jelas”.

Ia menyarankan agar DKP mempersiapkan sistem klaster tersebut secara matang, dengan melakukan kajian terhadap beberapa model klaster sehingga terpilih klaster perikanan yang paling tepat bagi Indonesia. Pengusaha sangat tidak setuju jika klaster yang dimaksud adalah berbentuk sebuah badan hukum yang dipilih melalui tender.

“Klaster ini kan sebenarnya cara berpikir terpadu untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi bagi kumpulan usaha, jadi tidak bisa berupa badan usaha dengan fasilitas khusus,” kata Shidiq.

Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana secara langsung justru mengatakan bahwa klaster tersebut menjadi ancaman bagi sumber daya ikan dan nelayan kecil.

Permen Nomor 5 Tahun 2008 itu, menurut dia, hanya berpihak kepada para pemodal besar dan mengebiri nasib para nelayan kecil yang ada di wilayah pesisir, sehingga mereka akan semakin terpinggirkan.

Keberlanjutan sumber daya perikanan, lanjut Suhana, akan semakin terancam.

“Kebijakan tersebut tidak berdasarkan pada realitas yang ada, di mana lebih dari 60 persen nelayan nasional adalah nelayan kecil,” ujar Suhana.

Menurut dia, dengan sistem itu, rebutan sumber daya ikan antara nelayan kecil dan pengusaha besar di wilayah pesisir akan semakin seru. Mereka yang tidak memiliki izin di wilayah koordinat akan tersingkirkan.

Dia mengatakan, struktur dan komposisi armada perikanan tangkap nasional masih didominasi oleh armada skala kecil, berukuran kurang dari 30 gross ton (99,04 persen), dan 45,5 persen dari itu merupakan perahu tanpa motor.

Selain itu, sekitar 56,63 persen armada kapal perikanan bermotor tersebut merupakan jenis kapal perahu motor tempel. Sehingga, menurut Suhana, hingga saat ini sebagian besar armada perikanan nasional beroperasi di sekitar perairan pesisir yang kemungkinan akan termarginal setelah sistem klaster maupun Hak Pengelolaan Perikanan Pesisir (HP3) diberlakukan.

Mencari klaster terbaik

Jika Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) Aji Sularso menitik beratkan pada pengawasan, maka Shidiq Moeslim justru menitik beratkan pada efisiensi dan nilai tambah.

Shidiq menjelaskan, cara terbaik untuk membuat klaster perikanan adalah pemerintah menyediakan tempat strategis ditambah dengan infrastruktur dan fasilitas yang memadai.

“Sama halnya dengan toko, kalau strategis lokasinya, pembeli akan datang sendiri kan?” katanya.

Ia juga mengatakan, pemerintah tidak perlu repot memberikan dana sebagai modal pemangku kepentingan di sektor perikanan yang ingin berkembang di dalam klaster. Tetapi hanya perlu memberikan fasilitas lengkap seperti akses jalan yang baik, air bersih, pelabuhan, bank, koperasi, sekolah perikanan, “cool strage”, hingga perizinan satu pintu.

“Secara otomatis para pengusaha produk olahan, nelayan, pengusaha pakan ternak, pembudidaya, akan tertarik masuk ke dalam klaster. Biarkan pemangku kepentingan di sektor ini berkembang sendiri membuat sebuah klaster, tidak perlu dibagi-bagi,” jelas Shidiq.

Shidiq secara jelas melihat bahwa klaster perikanan memang berbeda dengan klaster-klaster lain seperti pada sektor industri. Namun sama halnya dengan klaster batik di Pekalongan yang terbentuk secara alami, ia menyarankan agar klaster perikanan juga dapat terbentuk secara alami.

Suhana menyatakan mendukung bentuk klaster seperti yang dimaksudkan oleh para pengusaha. Dengan sistem klaster, diharapkan semua hasil tangkapan nelayan dapat tertampung oleh industri perikanan.

“Jadi jelas manfaatnya. Tapi kalau sistem klaster dalam Permen DKP tersebut tidak menjamin hal itu, maka perlu diubah,” ujar dia.

Ekonom sumber daya perikanan IPB Akhmad Fauzi mengatakan, pengendalian perikanan berbasis klaster memiliki keunikan karena setiap pemangku kepentingan saling berhubungan.

Pada dasarnya, lanjut dia, Indonesia tidak dapat menerapkan model klaster yang 100 persen sumber daya dikendalikan oleh klaster. Untuk itu ia mengatakan model klaster terbaik adalah klaster parsial, dan pemerintah masih dapat ikut mengatur di dalamnya.

Pengendalian 100 persen klaster oleh penerima hak pengelola bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, kata Akhmad, dan hal itu tidak boleh terjadi.(NN/AT)

Sumber : http://www.berita8.com/news.php?tgl=2009-07-11&cat=18&id=12986

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: