Skip to content

Sistem Klaster Perikanan : Ancam Sumberdaya Ikan dan Nasib Nelayan Kecil

09/07/2009

logo

Pers Realease

Sistem Klaster Perikanan : Ancam Sumberdaya Ikan dan Nasib Nelayan Kecil

Rencana Departemen Kelautan dan Perikanan pada tahun 2010 akan menerapkan perikanan sistem kalster untuk di wilayah Laut Arapura dan Laut Cina Selatan sangat bertetangan dengan kondisi sumberdaya ikan di kedua wilayah tersebut dan akan mengancam para nelayan kecil. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 5 Tahun 2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap tersebut hanya berpihak kepada para pemodal besar dan mengkebiri nasib para nelayan kecil yang ada di wilayah pesisir., sementara itu nasib nelayan kecil semakin termarjinalkan dan keberlanjutan sumberdaya perikanan akan semakin terancam. Kebijakan tersebut tidak berdasarkan realitas yang ada, dimana lebih dari 60 persen nelayan nasional adalah nelayan kecil.

Permen No 5 Tahun 2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Pasal 74 Permen tersebut secara jelas mengatakan bahwa pengelolaan perikanan tangkap akan dilakukan secara klaster dengan batasan wilayah sebesar koordinat daerah penangkapan ikan. Artinya bahwa pengelolaan perikanan akan semakin dikotak-kotakan dan nelayan kecil yang umumnya tidak memiliki izin di wilayah koordinat tersebut akan semakin tersingkirkan. Akibatnya perang merebutkan sumberdaya ikan antara nelayan kecil dengan para pengusaha besar di wilayah pesisir akan semakin seru.

Perlu diketahu bahwa struktur dan komposisi armada perikanan tangkap nasional masih didominasi oleh armada skala kecil (< 30 GT) yaitu sekitar 99,04 persen. Sementara itu sekitar 45,5 persen dari armada skala kecil tersebut adalah armada perahu tanpa motor. Selain itu juga sekitar 56,63 persen armada kapal perikanan bermotor tersebut merupakan jenis kapal perahu motor temple. Artinya bahwa sampai saat ini armada perikanan nasional sebagian besar masih beroperasi di sekitar perairan pesisir, sehingga dikhawatirkan dengan diterapkannya sistem perikanan klaster dan HP-3 nasib para nelayan kecil tersebut akan semakin termarginalkan.

Hegemoni Pemodal Besar

Perlu diketahui bahwa persoalan klasik yang menjadi problem utama dari pengembangan ekonomi masyarakat nelayan selama ini adalah adanya ketergantungan ekonomi nelayan terhadap pelaku ekonomi yang bermodal besar, yaitu (1) ketergantungan finansial-industri, yakni masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan unsur utama dalam proses produksi.  Nelayan kecil pada umumnya menjadi pelaku atau tenaga kerja dimana aktivitas ekonomi secara hegemonistik dikuasai oleh kekuatan industri dan finansial yang dikendalikan oleh pemilik modal besar ; (2) ketergantungan teknologi industri yakni kegiatan ekonomi dan industri di wilayah pesisir, bisa jadi dimiliki oleh nelayan lokal (tradisional, kecil atau menengah), tetapi teknologinya tidak dikuasai atau dimiliki oleh mereka, melainkan dikuasai/dimiliki oleh perusahaan multinasional dengan modal yang besar. Hal inilah yang dikatakan Armatya Sen (1984) dalam bukunya “Resources, Values, and Development” yakni proses pembangunan diwarnai atau ditandai dengan ciri ekspansi dari entitlement individu maupun kelompok.

Dalam perspektif Sen, keberadaan Permen Kelautan dan Perikanan No 5 Tahun 2008 akan menyebabkan akses pada sumber-sumber daya ekonomi kelautan hanya dikuasai oleh pemodal besar yang selama ini berkolusi dengan penguasa. Jika kondisi semacam ini tetap dipertahankan dalam proses pembangunan ekonomi perikanan, maka yang terjadi adalah menguatnya hegemoni pemilik modal besar  dan birokrasi lokal.

Teori pembangunan yang dipopulerkan oleh Todaro mengungkapkan bahwa pembangunan kelautan dan perikanan seperti ini merupakan pembangunan yang semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja.  Tinggi rendahnya kemajuan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan hanya diukur berdasarkan  tingkat pertumbuhan GNP dari sektor tersebut, baik secara keseluruhan maupun per kapita yang diyakini akan menetes dengan sendirinya  sehingga menciptakan lapangan pekerjaan dan berbagai peluang ekonomi yang pada akhirnya akan menumbuhkan berbagai kondisi yang diperlukan demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial secara lebih merata yang dikenal sebagai “efek penetesan ke bawah” (trickle down effect).  Dengan demikian masalah-masalah lainnya seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan distribusi  pendapatan seringkali kurang mendapatkan prioritas.

Berdasarkan hal tersebut maka untuk mengkoreksi gaya pemikiran pembangunan kelautan dan perikanan yang demikian, teori Todaro menyatakan bahwa dalam proses pembangunan ekonomi yakni bukan lagi menciptakan tingkat pertumbuhan GNP yang setinggi-tingginya melainkan penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang. Atas dasar pemikiran tersebut muncul konsep “redistribusi kemakmuran”, sebagai pengganti atau penyesuaian defenisi pertumbuhan. Dalam perspektif inilah seyogyanya kebijakan pembangunan di wilayah pesisir dikembangkan. Sedangkan, dalam proses perencanaannya perlu mengintegrasikan faktor-faktor non-ekonomi misalnya keterlibatan masyarakat lokal, budaya masyarakat lokal, sistem nilai lokal, sistem hak milik tradisional, dan pengaruh ajaran/kriteria agama yang berkaitan langsung dengan proses modernisasi dan kependudukan yang hendak diatasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah pertama, amandemen dan revisi Permen Kelautan dan Perikanan No 5 Tahun 2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Kedua, melindungi hak-hak nelayan kecil terhadap sumberdaya ikan nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan memproteksi wilayah pesisir sebagai wilayah penangkapan nelayan kecil. Sementara itu nelayan yang memiliki modal besar sudah saatnya didorong untuk mengembangkan wilayah tangkapannya ke ZEEI dan laut lepas. Apalagi saat ini pemerintah telah meratifikasi konvensi perserikatan bangsa-bangsa yang berkaitan denga konservasi dan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh. Dengan adanya ratifikasi tersebut nelayan dan pengusaha ikan nasional telah memiliki hak akses dan kesempatan untuk turut memanfaatkan potensi perikanan di laut lepas. Ketiga, meningkatkan kemandirian nelayan kecil melalui penguatan lembaga ekonomi nelayan dan pembudidaya ikan.

Kontak:

Muhamad Karim: Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM) atau Center for Ocean Development and Maritime Civilization Studies (COMMITS)

HP: 08121888291 atau karim_mmi@yahoo.com

Suhana: Kepala Divisi Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM) atau Center for Ocean Development and Maritime Civilization Studies (COMMITS))

HP 081310858708

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: