Skip to content

Melawan ”Neoliberalisme” di Sektor Kelautan dan Perikanan

07/06/2009

Siaran Pers

Melawan ”Neoliberalisme” di Sektor Kelautan dan Perikanan

Siaran Pers. Bogor, 7 Juni 2009. Pada Hari  Senin 8 Juni 2009 di Bali berlangsung pertemuan “CAIRNS GROUP” yaitu kelompok Negara pengekspor hasil pertanian untuk menghidupkan kembali WTO. PK2PM/COMMITs yang concern pada sektor kelautan dan perikanan merespon pertemuan ini karena akan berdampak serius bagi perdagangan komoditas perikanan Indonesia di pasar regional maupun internasional. Pun pertemuan ini sebagai skenario kaum Neoliberalisme untuk memperkuat cengkeramannya di Negara berkembang.

Paham neoliberalisme di sector kelautan sektor kelautan dan perikanan ditandai oleh:

  1. Kebijakan privatisasi di sektor kelautan dan perikanan diawali dari kebijakan regulasi dan deregulasi yang merugikan nelayan dan masyarakat pesisir. Setidaknya tergambar dari (1) UU No. 31 Tahun 2004 yang berwajah industrialisasi. Terdapat beberapa pasal kontroversial yang meminggrikan hak – hak nelayan tradisional dan menutup akses masyarakat pesisir (nelayan tradisional) yakni (i) pasal 29 ayat 2 yang memberi akses pihak asing menangkap ikan di perairan Indonesia; (ii) pasal 36 tentang persyaratan kelengkapan pendaftaran kapal. Pemberlakukan pasal ini telah memakan korban nelayan tradisional di Kabupaten Biak-Numfor yang ditangkap aparat tanpa alasan yang jelas (2) UU No. 27 Tahun 2007 yang memprivatisasi wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil melalui Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) pada  pasal 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan 22 yang amat ”memperparah” pencabutan hak-hak masyarakat pesisir dalam mengakses sumberdaya baik di permukaan laut, badan air maupun di bawah dasar laut, dan (3) UU No 25 Tahun 2007 Penanaman Modal yang memperolehkan pihak asing menguasai lahan di daratan dan wilayah pesisir. Jelas ini akan menggusur petani tambak dan ikan yang beraktivitas di wilayah pesisir; dan (4) UU No. 7 Tahun 2004 yang memprivatisasi sumberdaya air. Bukankah ini akan mematikan aktivitas pertambakan di wilayah pesisir yang memanfaatkan air yang bersumber dari muara sungai, delta maupun estuari? (iv) UU Pelayaran yang memberikan domain yang besar pada pengusaha asing untuk menguasai transportasi laut di Indonesia.
  2. Liberalisasi perdagangan dan investasi. Sektor perikanan merupakan sumber kehidupan 11 juta nelayan Indonesia. Problemnya, (1) sejak Orde Baru sampai kini harga ikan mengikuti mekanisme pasar (Market mechanism). Makanya, amat sulit nelayan menikmati rente ekonomi hasil penjualan ikannya. Justru yang menikmati surplus ekonomi dalam sistem distribusi dan pemasaran adalah pedagang dan kalangan industri yakni kapal asing yang mencuri ikan di Indonesia. Harusnya, negara memberlakukan harga dasar ikan untuk menstabilkan harga ikan sehingga nelayan mendapatkan jaminan pendapatan keluarganya secara memadai. Di Indonesia baru Provinsi Gorontalo yang memberlakukan harga dasar ikan di level lokal dengan konsep Taxi Mina Baharinya yang diorganisasi oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui Perda No 10 Tahun 2006 (Fadel Muhammad, 2008). Selebinya, nelayan tak mampu berbuat apa – apa menghadapi cengkraman juragan/toke/tengkulak yang semaunya menentukan harga ikan di tingkat produksi. Apalagi, nelayan tradisional sebelumnya sudah dijerat utang yang mengunung (2) liberalisasi perdagangan memberlakukan sistem tarif dan non-tarif yang tak adil. Di sektor perikanan negara maju  komoditasnya semisal udang dan ikan tuna adalah sertifikasi, isu lingkungan, HAM dan UU The Bioterorrisme Act di USA, penerapan sanitary dan phitosanitary yang dikendalikan organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization). Operator dalam WTO ini yakni negara – negara maju Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Italia, Perancis, Inggeris dan Jerman.  Indonesia pernah mengalami embargo ekspor komoditas perikanan terutama udang akibat tingginya kandungan bakteri E. Colli. Atau, akibat penggunaan alat tangkap yang tak memasang alat yang mencegah terjaringnya penyu yaitu Turtle Excluder Device (TED) dan By Catch Excluder Device (BED); (iii) investasi perikanan di Indonesia kurang berkembang baik karena BUMN Usaha Mina tak mampu mendapatkan bahan baku ikan tuna yang mencukupi untuk industrinya. Suhana (2009) menyebutkan tahun 2008 investasi sektor perikanan 100 % bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan kurun waktu 2006 – 2009 menurun 5,6 %.  Alasan kekurangan bahan baku tak berdasar karena sekitar 433.512,39 ton (93,83 %) produksi tuna tak ketahuan rimbahnya (Suhana, 2009). Mengapa? Karena, tahun 2006  volume ekspor tuna nasional hanya 35.459,96 ton (6,17 %) dari produksi total 575.087,85 ton (Suhana, 2009). Jadi, tak masuk akal kekurangan bahan baku. Jika demikian kasusnya, berarti terjadi unreported yang amat besar dan merugikan negara; (3) terjadinya pengambilalihan pengelolaan kawasan konservasi laut oleh lembaga – lembaga internasional oleh The Nature Conservation (TNC), Wold Wild Foundation (WWF) dan Conservation International (CI) dalam skema CTI. Bertentangan dengan ayat 3 pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan peran negara sebagai pengelola utama kekayaan alam dalam bumi dan air.  Anehnya, pemerintah bangga dengan model pengelolaan ini yang jelas – jelas menggusur nelayan tradisional dan masyarakat pesisir. Kasus di Taman Nasional Komodo adalah fakta empiris dan korban terbaru masyarakat Lamalera akibat penetapan kawasan konservasi laut Sawu (4) Persis dengan penguasaan sekaligus pengelolaan pulau – pulau kecil (PPK) sebagai daerah wisata oleh asing seumpama Resort di Pulau Bintan yang dimiliki orang – orang kaya Singapura.
  3. Kebijakan anggaran ketat yang diberlakukan pemerintah menyebabkan anggaran sektor kelautan dan perikanan tak lebih dari Rp 3 triliun (DKP, 2008), sehingga harus disuplai dari utang luar neger (Azizy, 2009). Alasannya, pemerintah tak mampu menyediakan anggaran yang mencukupinya termasuk di sektor kelautan dan perikanan. Pemerintah kemudian menerima tawaran lembaga – lembaga keuangan internasional untuk membiayai proyek – proyek structural adjustment dengan dalih mengentaskan kemiskinan masyakarat pesisir, mengkonservasi sumberdaya kelautan dan pulau – pulau kecil (terumbu karang, lamun) melalui Coral Triangle Inisiative (CTI) dan yang sebelumnya Coral Reef and Management Programe (COREMAP), Marine and Coastal and Resources and Management Project (MCRMP), Co-Fish, Proyek Pesisir (1996-2006) dan Sustaibanle Aquaculture Development and Poverty Reduction Project (Damanik, 2009),  yang dananya bersumber dari Asian Development Bank (ADB).  Pun, ikut mengintervensi substansi peraturan perundangan yang dibuat pemerintah dan parlemen. Parahnya, lagi pemerintah mencabut subsidi BBM bagi nelayan tradisional yang mengoperasikan kapal yang kapasitasnya 5 – 10 GT. Padahal, BBM menempati 50 % dari opersional penangkapan. Pelbagai kasus di atas membuktikan pahan neoliberalisme juga merambah sektor kelautan dan perikanan.

PK2PM/COMMITs memandang pertemuan ini hanya memperkuat pelaksanaan Consensus Washington termasuk di sector kelautan & perikanan. PK2PM/COMMITs merekomendasikan agar:

  1. Negara melindungi dan memberikan hak akses (acces right) bagi nelayan tradisional maupun nelayan buruh dalam mengelola wilayah tangkapannya terutama dari serbuan kapal asing ilegal dan dampak perubahan iklim global (global climate change) yang sekarang mengancam dunia.
  2. Pemerintah perlu melakukan reforma agraria yaitu  (i) reforma agraria wilayah pesisir (land coastal reform) bagi petani tambak dan ikan serta Small Islands Reform bagi masyarakat pulau kecil yang ingin mengelola dan memanfaatkan pulau kecil sebagai daerah wisata. Pengelolaan bertumpu masyarakat ini akan lebih baik dikembangkan melalui kelembagaan Koperasi, misalnya Koperasi Wisata Pulau – Pulau Kecil (Auhadilah Azizy, 2009).
  3. Untuk menjamin kepastian harga ikan di pasar domestik bagi nelayan, pemerintah perlu menetapkan harga dasar ikan dan komoditi laut lainnya di tingkat nasional maupun daerah. Dengan demikian adanya jaminan pendapatan bagi nelayan selama melakukan proses penangkapan maupun budidaya di pesisir (Coastal Culture) maupun di laut (Marine culture) (Karim, 2009).
  4. Merevitalisasi dan menghidupkan model-model konservasi berbasis hukum adat dan kearifan lokal, seperti Sasi di Maluku, Seke dan Mane’e di Minahasa, dan Gamson di Papua. Pun, model konservasi yang sudah dilakukan pemerintah sejak zaman kolonial sampai kini. Tak perlu melibatkan lembaga internasional yang motivasinya tak jelas apakah menyelamatkan lingkungan dan sumberdayanya? Atau, malah ingin menguasai dan mengendalikan sumberdaya kelautan dan perikanan di suatu wilayah umpamanya kawasan CTI. Lantas, mengapa mereka tak mengkonservasi kawasan yang sudah rusak seperti Taman Nasional Teluk Jakarta, tapi justru Raja Ampat, Derawan, dan Laut Sawu yang masih alamiah dengan biodiversitas tinggi?
  5. Segera mengamandemen atau membatalkan peraturan perundangan yang menggusur hak – hak masyarakat pesisir dan merampok sumber kehidupan mereka di lautan maupun di wilayah pesisir. Hal ini penting karena menyangkut hajat hidup masyarakat pesisir.
  6. Memformulasikan politik anggaran (APBN/APBD) dan moneter lebih mencerminkan sektor riil perikanan tradisional yang tak bersumber dari utang luar negeri. Politik anggaran ini adalah bagaimana mengalokasikan APBN/APBD untuk membangun infrastruktur (pasar alternatif nelayan, pelabuhan perikanan dan pengadaan armada nelayan tradisonal). Negara menjamin nelayan tradisional untuk mendapatkan akses permodalan sehingga ada kebijakan affirmative policy yang jelas. Bukannya memberikan kredit kepada konglomerat pemilik bank bermasalah yang kemudian melarikannya keluar negeri (baca: BLBI). Politik anggaran ini disertai penghapusan belanja negara dan daerah yang setiap tahunnya selalu masuk pos anggaran DKP di pusat maupun daerah yang sebetulnya tak perlu disediakan setiap tahun. Ini akan mengurangi defisit anggaran yang selalu ditutup dengan utang luar negeri dari penjualan Surat Utang Negera (SUN).
  7. Pemerintah perlu memberlakukan subsidi BBM guna melindungi berlangsungnya kehidupan nelayan tradisional. Mengapa, Bolivia dan Venezuela berani mengalokasikan 10 % pendapatan minyak bumi dan gas (MIGAS)-nya guna mensubsidi petani, nelayan serta pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Mengapa kita takut WTO yang sudah gagal mensejahterakan dunia? Bukankah kita negara penghasil MIGAS?  Dengan paket kebijakan ekonomi – politik semacam ini setidaknya mampu membangun kedaulatan, harkat dan martabat masyarakat pesisir (nelayan tradisional dan buruk nelayan, petani tambak, pelaku usaha perikanan) serta membangkitkan sektor kelautan dan perikanan secara berdaulat (Suhana, 2009)

Demikian siaran pers ini kami sampaikan sebagai respon PK2PM/COMMITs terhadap paham Neoliberalisme yang juga menggurita di sektor kelautan dan perikanan secara masif.

Kontak:

1)      Muhamad Karim: Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM) atau Center for Ocean Development and Maritime Civilization Studies (COMMITS);  HP: 08121888291 atau karim_mmi@yahoo.com

2) Auhadillah Azizy: Sekretaris Eksekutif. Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM) atau Center for Ocean Development and Maritime Civilization Studies (COMMITS)

3) Suhana, Kepala Divisi Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM) atau Center for Ocean Development and Maritime Civilization Studies (COMMITS)); HP 081310858708

Sekretariat: Kompleks Griya Melati, Blok IV No. 7, Kota Bogor Jawa Barat

Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: