Skip to content

KNTI : HP-3 Gusur Nelayan Tradisional

19/05/2009

menado 1Jakarta (18/05). Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numbery dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi 4 DPR-RI (18/09) menanggapi surat walhi tentang Pandangan dan Usulan atas UU No 27 Tahun 2007, khususnya terkait Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3). Menteri Kelautan menilai bahwa pandangan walhi yang menyatakan bahwa HP-3 merupakan ancaman bagi nelayan tradisional dan petambak kecil kurang tepat. “HP-3 bertujuan untuk memberikan perlidungan kepastian hukum bagi stakeholders kelautan dan perikanan, termasuk nelayan tradisional dan petambak kecil dalam pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil” ungkap Freddy Numbery.

Kongres Nelayan Tradisional Desak HP-3 di Hapuskan

Desakkan agar HP-3 dibatalkan datang tidak hanya dari WALHI saja, sejumlah LSM, akademisi dan kelompok nelayan tradisional pun banyak yang menyuarakan hal yang sama. Rekomendasi Kongres Pertama Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) (11-12 Mei 2009) adalah mendesak pemerintah untuk membatalkan penerapan HP-3 di wilayah pesisir. Para nelayan tradisional memandang bahwa HP-3 tersebut akan menjadikan meningkatnya privatisasi diwilayah pesisir serta akan mengancam nasib nelayan tradisional. “Sudah banyak nelayan tradisional yang tergusur akibat privatisasi di wilayah pesisir ini” ungkap Sekretaris Nasional KNTI, Dedy Ramanta.

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: