Lanjut ke konten

Rekonstruksi Program 100 Kapal Inka Mina

16/02/2013

Oleh : Suhana

Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim

 

Program bantuan 1000 kapal diatas 30 GT untuk nelayan kecil yang dilaksanakan sejak akhir tahun 2010 terlihat seperti program yang “dipaksakan”. Program “pemaksaan” tersebut pada awalnya guna mendukung Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad dalam upaya meningkatkan produksi perikanan sebesar 353 % sampai tahun 2015 melalui kebijakan minapolitan. Namun sayang kebijakan minapolitan tersebut tidak belajar dari kebijakan-kebijakan menteri sebelumnya yang telah gagal menjalankan kebijakannnya dalam meningkatkan produksi perikanan tangkap nasional, seperti kebbijakan protekan 2003, gerbang mina bahari dan revitalisasi perikanan. Bahkan program pengadaan 1000 kapal diatas 30 GT tersebut terlihat telah mengabaikan hasil temuan pihak kementerian kelautan dan perikanan terkait ancaman krisi ikan di perairan Indonesia.

Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan yang dibentuk oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2006 telah melaporkan bahwa kondisi penangkapan di laut pertumbuhannya sudah mulai terbatas, mengingat sudah mulai banyak kawasan perairan yang fully-eksploited maupun mengalami over fishing. Artinya bahwa eksploitasi sumberdaya ikan di perairan nasional sudah tidak dapat dilakukan secara besar-besaran.   

 

Gagalnya Perencanaan Inka Mina

Program pengadaan 1000 kapal 30 GT tersebut terlihat tidak direncanakan secara matang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ketidakmatangan perencanaan tersebut terlihat dari, pertama pelaksanaannya di serahkan ke pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) melalui Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi, tanpa mengetahui tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan program tersebut. Akibatnya banyak daerah yang menolak program tersebut karena terlalu dipaksakan.

Berdasarkan hasil aduit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK 2011) terhadap realisasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2010 tercatat adanya beberapa satuan kerja (satker) pada Tugas Pembantuan-dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten/kota–yang tidak merealisasikan anggaran untuk pengadaan kapal diatas 30 GT. Hal ini disebabkan beberapa satker tersebut belum siap melaksanakan program tersebut. Hal ini terkait adanya revisi, belum adanya SK KPA, bendahara pengeluaran dan Pejabat Pendatatanganan SPM karena sering terjadinya perubahan, usulan ataupun penetapan nama, sehingga waktu yang tersedia terlalu pendek.

Kedua, kapal-kapal yang dibuat banyak yang tidak sesuai ketentuan. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK 2012) menunjukan bahwa pengadaan kapal Pole Line Fiberglass 30 GT yang dilakukan sejak tahun 2010 dilakukan tidak sesuai ketentuan. Akibatnya saat ini banyak pejabat-pejabat di Dinas Kelautan dan Perikanan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan kapal inka mina tersebut, misalnya pejabat di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.

Ketiga, KKP sebagai penggagas program tersebut jelas belum memahami karakteristik para nelayan kecil dan kondisi sumberdaya ikan di perairan Indonesia. Karakteristik nelayan kecil berbeda dengan karakter nelayan yang menggunakan kapal di atas 30 GT, mulai dari perilaku menangkap ikan sampai pada penguasaan teknologi yang ada di kapal jelas sangat jauh berbeda. Sehingga dengan waktu yang sangat mepet tersebut sangat tidak masuk akal apabila pemerintah dapat merubah karakteristik nelayan kecil menjadi nelayan dengan kapal 30 GT tersebut, apalagi tidak diikuti dengan program-program transisi dari nelayan kecil tersebut menjadi nelayan besar.

Perubahan nelayan kecil menjadi nelayan besar (>30 GT) memerlukan waktu yang cukup lama, bisa memakan waktu tahunan, karena yang disiapkan tidak hanya adaptasi terhadap teknologi yang dimiliki kapal 30 GT, akan tetapi yang lebih utama adalah menyiapkan budaya nelayan kecil menjadi nelayan besar. Misalnya saja nelayan kecil yang setiap harinya melaut pulang pergi dalam satu hari, dan hasil tangkapannya dapat langsung dinikmati keluarga. Sementara ketika dia melaut dengan kapal diatas 30 GT minimal melaut sampai sebulan, artinya bagi mereka harus berpikir matang, siapa yang membiayai keluarga dalam sebulan. Ini yang diabaikan oleh pemerintah dalam penyusunan program 1000 kapal Inka Mina ini.

Selain itu juga, ketidakpahaman KKP terhadap karakteristik nelayan kecil adalah tidak adanya bantuan modal operasional bagi para nelayan dalam mengoperasikan kapal bantuan tersebut. Biaya pengoperasian kapal diatas 30 GT tersebut sangat besar, bahkan bisa mencapai puluhan juta rupiah sekali trip, terlebih harga BBM yang dipakai untuk kapal ikan diatas 30 GT adalah harga BBM non subsidi. Pertanyaannya saat ini, darimana para nelayan kecil dapat biaya operasional kapal tersebut kalau bukan dari para tengkulak, terlebih pihak per Bank-kan sampai saat ini belum mau mengucurkan modalnya untuk para nelayan tersebut. Dengan demikian, akhirnya kepemilikan kapal tersebut dengan sendirinya akan mengalami peralihan dari para nelayan ke tengkulak. Kalau hal ini sampai terjadi, jelas bantuan kapal ini akan semakin menjerumuskan para nelayan kecil pada praktek-praktek yang melanggar hukum.

Ketiga, berubahnya sasaran penerima bantuan kapal. Seperti telah dijelaskan pada poin kedua bahwa pada mulanya sasaran penerima bantuan kapal adalah para nelayan kecil dengan syarat mereka menyerahkan kapal-kapal kecil yang dimilikinya tersebut kepada pemerintah. Setiap kapal Inka Mina dikelola oleh 10 nelayan kecil, artinya ada sepuluh kapal kecil milik para nelayan yang ditukar dengan kapal Inka Mina. Penukaran kapal milik nelayan dengan kapal Inka Mina tersebut bertujuan untuk mengurangi jumlah kapal kecil yang saat ini banyak terdapat diwilayah pesisir, yang sering kali menimbulkan “perang” diantara para nelayan kecil karena rebutan wilayah fishing ground. Namun demikian dalam perjalanannya pemerintah daerah terlihat kesulitan dalam melaksanakan hal tersebut, karena tidak adanya kesiapan dari pemerintah daerah dalam mempersiapkan nelayan kecil menjadi nelayan besar, apalagi diperparah dengan desakan waktu pelaksanaan APBN yang harus selesai akhir tahun setiap tahunnya. Akhirnya pemerintah daerah menyerahkan kapal Inka Mina tersebut ke kelompok/Koperasi nelayan yang sudah mapan. 

 

Dari Volume ke Kualitas Produksi

“Ketidakmatangan” program 1000 kapal Inka Mina tersebut ternyata belum “menyadarkan” Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengevaluasi keberlanjutan program tersebut. Penulis berkeyakinan apabila program tersebut dilanjutkan tanpa adanya perubahan visi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan kelestarian sumberdaya ikan, program tersebut hanya akan menjerumuskan pemerintah daerah dalam lingkaran korupsi dan keberlanjutan sumberdaya ikan semakin terancam. Bahkan rencana pemerintah mengalihkan sebagian anggaran program 1000 kapal nelayan berbobot mati diatas 30 GT untuk pengadaan kapal yang berukuran lebih kecil hendaknya dicermati secara hati-hati. Apakah dengan diberikannya bantuan kapal yang lebih kecil nelayan akan semakin sejahtera atau bahkan sebaliknya.

Pemerintah perlu membuka kembali data-data dan peristiwa dalam sepuluh tahun terakhir ini, dimana kasus-kasus perebutan wilayah tangkap antar nelayan kecil di perairan Indonesia sangat tinggi. Misalnya awal Mei 2005 di Perairan Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis telah terjadi pertikaian antar nelayan dalam perebutan wilayah tangkapan ikan. Pertikaian tersebut telah mengakibatkan sembilan kapal nelayan habis terbakar (kompas, 4 Mei 2005). Akar permasalahan peristiwa perebutan wilayah tangkap tersebut lebih di dominasi oleh semakin menurunnya sumberdaya ikan di wilayah perairan Indonesia dan belum terkendalinya jumlah kapal dan nelayan kecil diperairan Indonesia. Dengan demikian apabila sekarang ini KKP mau menambah jumlah kapal kecil di wilayah perairan Indonesia, penulis khawatir program tersebut akan semakin memperkeruh masalah perebutan wilayah tangkap di perairan Indonesia.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan hendaknya mematangkan kembali rencana pengadaan 1000 kapal Inka Mina tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah, pertama, menghitung kembali berapa sebaiknya kapal ikan yang akan dibuat untuk para nelayan disesuaikan dengan daya dukung sumberdaya ikan yang ada di setiap wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Dengan melihat laporan Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan, penulis yakin dengan pengadaan 1000 kapal tersebut belum tentu akan meningkatkan produksi perikanan tangkap.

Kedua, mengalihkan sisa anggaran pengadaan 1000 kapal tersebut ke program penguatan kemampuan nelayan kecil dalam memproduksi ikan tangkap yang berkualitas baik. Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu merubah pendekatan pertumbuhan volume produksi ke pertumbuhan kualitas hasil tangkapan ikan nelayan. Pertumbuhan kualitas ikan hasil tangkapan tersebut harus dimulai sejak para nelayan melakukan penangkapan ikan sampai pada konsumen akhir. Hal ini dimaksudkan guna meningkatkan nilai jual ikan hasil tangkapan para nelayan tersebut.

Selama ini ikan-ikan hasil tangkapan nelayan kecil umumnya dihargai sangat murah karena memiliki kualitas yang rendah. Dengan adanya peningkatan kualitas ikan hasil tangkapan nelayan kecil tersebut, penulis yakin para nelayan kecil tidak akan memerlukan kapal diatas 30 GT guna meningkatkan volume hasil tangkapan mereka, akan tetapi cukup dengan kapal yang kecil dengan volume tangkapan sesuai dengan daya dukungnya tapi memiliki kualitas ikan baik sehingga harga ikan akan baik juga. Selain itu juga dengan adanya perubahan pendekatan dari pendekatan volume produksi ikan ke kualitas kualitas hasil tangkapan akan mendorong kelestarian sumberdaya ikan di seluruh wilayah perairan Indonesia.

Pendekatan peningkatan kualitas hasil tangkapan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu (1) penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan; (2) menyediakan bantuan cold boks disetiap kapal ikan milik para nelayan kecil; (3) perekrutan dan mobilisasi tenaga penyuluh perikanan yang memahami teknik peningkatan kualitas hasil tangkapan ikan. Penyuluh perikanan yang ada saat ini cenderung penyuluh yang berorientasi meningkatkan volume produksi tanpa memperhatikan pentingnya kualitas ikan hasil tangkapan. Selain memiliki kemampuan teknis terkait  peningkatan kualitas hasil tangkapan ikan, penyuluh yang dimobilisasi tersebut perlu memahami bagaimana menyakinkan para nelayan kecil akan pentingnya meningkatkan pendapatan para nelayan melalui peningkatan kualitas ikan hasil tangkapan bukan dari peningkatan volume hasil tangkapan. Dengan adanya perubahan pendekatan tersebut diharapkan kelestarian sumberdaya ikan terus terjaga secara baik dan kesejahteraan nelayan pun akan semakin meningkat; (4) perbaikan tempat pelelangan ikan  yang saat ini kondisinya sangat kotor dan berantakan. Tempat pelelangan ikan yang baik dan sehat setidaknya memiliki bangunan yang memadai, sistem sanitasi yang baik, ketersediaan air bersih dan sehat dan penguatan manajemen pengelolaan TPI yang baik; (5) penguatan infrastruktur transportasi yang memadai dari TPI ke pasar-pasar konsumen akhir. Hal ini dimaksudkan guna menjaga kualitas ikan hasil tangkapan nelayan sampai pada konsumen akhir.

Alhasil, anggaran program pengadaan 1000 kapal Inka Mina diatas 30 GT hendaknya dapat direkonstruksi kembali secara baik. Pemerintah dan para nelayan sudah saatnya meninggalkan pendekatan peningkatan volume produksi ikan dan menggantinya dengan pendekatan peningkatan kualitas hasil tangkapan nelayan. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Indonesia yang lebih baik. Oleh sebab itu diperlukan dukungan ikan-ikan hasil tangkapan yang berkualitas baik tersebut.

Berdasarkan hal tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu secepatnya untuk duduk bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat guna melakukan relokasi anggaran 1000 kapal ikan menjadi anggaran penguatan nelayan guna meningkatkan kualitas hasil tangkapannya. Penulis yakin yang dibutuhkan oleh nelayan kecil saat ini adalah bukan kapal yang besar akan tetapi bagaimana mereka dapat menangkap ikan dengan kualitas yang baik dan penyediaan infrastruktur pemasaran ikan yang memadai serta menjamin kualitas ikan hasil tangkapan nelayan. Sehingga ikan-ikan hasil tangkapan nelayan dapat terjaga kualitasnya mulai dari awal menangkap sampai kepada konsumen akhir. Dengan adanya peningkatan kualitas hasil tangkapan nelayan secara otomatis akan meningkatkan nilai jual hasil tangkapan nelayan. Dan ini jauh lebih penting daripada meningkatkan volume ikan hasil tangkapan melalui pengadaan kapal Inka Mina tersebut.

Sumber : Majalah Samudra Edisi 118. TH XI. Februari 2013

About these ads
Satu komentar leave one →
  1. makis permalink
    20/09/2013 5:09 pm

    Programnya baik, namun kurang komprehensif, nelayan kecil lebih baik upgrade kapal ke 10 GT dengan system kredit.. Sehingga secara bisnis mereka juga memiliki system administrasi yang baik, jika berjalan secara nasional maka ikan dengan nilai ekonomis tinggi dapat di tangkap oleh nelayan kita.. Jarak 60 mill laut dapat di jangkau..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: